Menanti Gebrakan Kabinet Indonesia Maju
Di tengah kian kompleksnya tantangan global, publik berharap muncul gebrakan dari Kabinet Indonesia Maju. Masuknya Prabowo Subianto pun diapresiasi. Publik optimistis kabinet mampu wujudkan visi misi presiden-wapres.
Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo menyatakan, target lima tahun pemerintahannya meletakkan fondasi menuju cita-cita Indonesia Maju. Agenda yang akan dicapai antara lain pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan dan pemangkasan kendala regulasi, serta penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
Hasil jajak pendapat Kompas 30 Oktober–1 November 2019 menemukan hal-hal menarik setelah Kabinet Indonesia Maju terbentuk. Mayoritas responden jajak pendapat (74,3 persen) berkeyakinan para menteri mampu mewujudkan visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yakni terwujudnya Indonesia maju dan berdaulat, mandiri, serta berkepribadian dan gotong royong.
Jajak pendapat ini juga mengungkapkan 63,9 persen responden secara umum menyatakan para menteri di kabinet mampu menuntaskan beragam persoalan di bidang politik, hukum, keamanan, dan ekonomi. Hal ini menggambarkan publik mendukung kebijakan kabinet sejauh memberikan perubahan signifikan.
Nama baru
Masuknya sejumlah nama baru dalam kabinet serta bergabungnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan mendapat respons positif dalam jajak pendapat kali ini. Mayoritas responden menyatakan tiga hal terhadap bergabungnya Prabowo.
Pertama, selain puas terhadap penunjukan Prabowo, responden yakin Prabowo mampu meningkatkan kualitas pertahanan Indonesia. Kehadirannya juga akan mampu memperkuat kinerja kabinet. Secara umum, bergabungnya Gerindra diyakini memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-Amin.
Kedua, kehadiran sosok Fachrul Razi yang berlatar belakang militer sebagai Menteri Agama sempat menimbulkan keraguan beberapa kalangan.
Sebelumnya, jabatan menteri agama biasanya diisi sosok dari Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Secara umum, publik juga cukup puas terhadap penunjukan Fachrul. Hal tersebut disuarakan oleh separuh responden. Bahkan, 63,3 persen responden meyakini Fachrul mampu menangani radikalisme, intoleransi, dan peningkatan layanan ibadah haji.
Ketiga, untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0, Presiden ingin mengubah paradigma dunia pendidikan menjadi lebih dinamis, cepat merespons perubahan teknologi, dan berorientasi pada hasil. Kesuksesan Nadiem Makarim dalam bisnis transportasi daring dan beragam layanan berbasis teknologi digital diharapkan bisa ditransformasi dalam dunia pendidikan untuk menghasilkan SDM andal di tengah perubahan global. Jika merujuk penunjukan Nadiem yang sukses mengembangkan Go-Jek, Jokowi ingin membuat gebrakan pengembangan SDM memanfaatkan teknologi.
Terkait peningkatan SDM, ada tiga hal yang perlu diprioritaskan. Selain pengembangan SDM yang sinkron antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja (40,3 persen), perbaikan kurikulum pendidikan (34,2 persen), juga pengembangan riset dan teknologi menghadapi Revolusi Industri 4.0 (20,6 persen). Optimisme publik terhadap sosok Mendikbud tecermin dalam jajak pendapat. Sebanyak 66,6 persen yakin Nadiem mampu membuat terobosan.
Keamanan negara
Pada periode pertama pemerintahan Jokowi pada 2014-2019, persoalan keamanan negara, terorisme, dan radikalisme muncul kontinu dan cukup masif. Kini, persoalan tersebut kembali jadi pekerjaan rumah pemerintah.
Peristiwa teror di Jalan MH Thamrin Jakarta pada 2016, disusul rangkaian peristiwa terorisme sepanjang 2018, di antaranya kerusuhan narapidana terorisme di Mako Brimob Depok, peledakan gereja di Surabaya, dan penyerangan di Mapolda Riau bukti keamanan negara menjadi prioritas.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menghadapi tantangan besar untuk menciptakan stabilitas politik tersebut. Meski baru diangkat, sejauh ini Mahfud tampak mampu mengatasi kelompok yang mengkritiknya untuk meredam radikalisme di Tanah Air.
Di bidang politik, memberantas radikalisme dan ideologi yang anti-Pancasila merupakan salah satu langkah prioritas. Mengembalikan fungsi Garis-garis Besar Haluan Negara dalam konteks menguatkan kembali ideologi Pancasila juga menjadi perhatian. Kedua langkah prioritas itu mendapat perhatian sepertiga responden. Langkah berikutnya yang diharapkan publik menciptakan stabilitas politik.
Di bidang hukum, publik melihat langkah memperkuat upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilakukan pemerintah. Hal tersebut disuarakan hampir separuh responden.
Hal ini tak luput dari munculnya polemik Revisi UU KPK yang akhirnya diundangkan menjadi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK. Persoalan lain bidang hukum yang jadi prioritas adalah pemberantasan mafia peradilan.
Di bidang keamanan, langkah pemerintah mengembalikan rasa aman masyarakat merupakan poin paling penting dan prioritas. Hal tersebut disuarakan 75,8 persen responden.
Sektor reformasi birokrasi yang juga menjadi target pemerintah untuk menciptakan pemerintahan efektif, juga didukung responden, di antaranya penyederhanaan birokrasi menjadi dua tingkat.
Mayoritas responden, yaitu sebanyak 73,5 persen, juga menegaskan keyakinannya bahwa Jokowi dan kabinetnya mampu menciptakan birokrasi yang lebih ringkas dan efektif untuk melayani publik. Di tengah situasi ekonomi dunia yang semakin menantang, responden juga mendukung ketersediaan lapangan kerja (51,1 persen), stabilitas harga pangan (25,3 persen), dan kemiskinan (14,5 persen).