JAKARTA, KOMPAS - Kepengurusan PSSI periode 2019-2023 berjanji untuk memperbaiki kompetisi yang masih bermasalah, terutama urusan jadwal pertandingan. Sebagai langkah awal, PSSI serta Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mendekati Kepolisian Republik Indonesia agar jadwal kompetisi yang sudah tersusun tidak terganggu karena tidak mendapatkan izin keamanan.
”Perbaikan mutu kompetisi, terutama jadwal pertandingan menjadi fokus kami di pengurusan PSSI periode ini. Tentu harus ada sinkronisasi jadwal kompetisi dan agenda timnas. Sebab, klub maupun timnas butuh pemain. Kalau jadwal berbenturan, ada pihak yang harus dikorbankan dan rugi,” ujar Ketua PSSI 2019-2023 Mochamad Iriawan seusai bertemu Menpora Zainudin Amali di Jakarta, Senin (4/11/2019).
Di tangan pengurus PSSI yang baru, pencinta maupun praktisi sepak bola nasional mendesak perbaikan mutu sepak bola nasional. Klub peserta Liga 1 berharap ada perbaikan jadwal kompetisi, yang tidak pasti dan sering mengalami penundaan laga karena masalah keamanan.
Pemanggilan pemain mengikuti pelatnas juga menjadi masalah karena kompetisi tetap jalan meski ada jeda internasional atau ketika kompetisi antarnegara bergulir sesuai kalender FIFA. Hal itu menimbulkan dilema antara klub dan timnas.
Iriawan mengatakan, hal itu menjadi catatan utamanya. Sebelum ini, ia telah menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat masih menjadi Kapolri untuk membahas masalah itu. Dalam kesempatan itu, PSSI akan lebih intens berkomunikasi dengan dua petinggi Polri di bidang operasional dan intelijen. Dengan begitu, PSSI bisa menyesuaikan jadwalnya dengan agenda Polri setahun ke depan agar tidak lagi terjadi penudaan pertandingan karena keamanan.
”Saya paham Polri juga punya kalender kamtibmas yang tidak bisa diganggu, seperti saat Idul Fitri atau Natal dan Tahun Baru. Agenda itu harus diketahui persis agar kita bisa menyusun kalender kompetisi setahun tanpa hambatan,” ujarnya.
Namun, pihaknya perlu pendekatan ulang setelah posisi Kapolri ditempati Jenderal Idham Aziz. Komunikasi dengan Polri harus baik agar tidak ada lagi masalah seperti perdebatan telur atau ayam.
”Sebelumnya sering terjadi. Nanti Polri bilang PSSI tidak datang, sedangkan PSSI bilang Polri yang tidak datang. Atau Polri bilang PSSI belum kasih jadwal, sedangkan PSSI sudah memberikan jadwalnya. Itu akan terus terjadi kalau komunikasi kurang baik. Saya akan memanfaatkan status saya sebagai salah satu petinggi Polri untuk menyelesaikan masalah tersebut,” katanya.
Siap memfasilitasi
Demi perbaikan mutu sepak bola nasional, Zainudin mengatakan siap membantu PSSI untuk melakukan perubahan. Ia siap memfasilitasi PSSI untuk berkomunikasi dengan Polri maupun TNI.
”Dalam waktu dekat, saya akan menemani PSSI bertemu Polri dan TNI, agar jadwal kompetisi benar-benar lancar. Jika ada penundaan, paling satu hari saja, jangan lama-lama. Kalau jadwal tertunda, yang rugi itu semua pihak,” tuturnya.
Selain itu, PSSI akan dibantu berkomunikasi dengan Presiden maupun kementerian/lembaga terkait untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Sepak bola saat ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, antara lain karena akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021.
”Saya ingin memutus rantai birokrasi yang mempersulit. Semuanya kita buat santai saja. Jika PSSI memang ingin bertemu dan bicara, langsung saja sampaikan. Sebaliknya, kalau kami perlu untuk bertemu dan bicara, kami akan langsung sampaikan. Saat ini, tidak boleh lagi saling tunggu. Apalagi kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 yang menjadi ajang bersejarah dan mempertaruhkan citra Indonesia,” ujarnya.
Zainudin menambahkan, pihaknya meminta PSSI segera membuat rencana pembangunan sepak bola sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Persepakbolaan Nasional yang terbit awal tahun ini. ”Ini harus ditindaklanjuti pengurus baru PSSI. Sepak bola sekarang benar-benar diperhatikan Presiden. Bahkan, ada pesan khusus mengenai sepak bola saat menunjuk saya sebagai Menpora,” katanya.