Kamboja Kembali Tegang

Para tokoh oposisi Kamboja berusaha pulang setelah bertahun-tahun mengasingkan diri di luar negeri. Sikap mitra di ASEAN beragam terkait masalah itu.

AFP/KURAWAL FOUNDATION

Foto yang dirilis Yayasan Kurawal, Rabu (6/11/2019), menunjukkan saat Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Hor Nambora (berdiri) berbicara saat konferensi pers yang diselenggarakan lembaga itu untuk Wakil Presiden Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) Mu Sochua (kanan) dan Direktur Eksekutif Yayasan Kurawal, Darmawan Triwibowo (kiri), di Jakarta.

PHNOM PENH, RABU— Rencana kedatangan pemimpin oposisi Kamboja, Sam Rainsy, membuat situasi politik negara itu kembali menghangat. Polisi dan tentara diperintahkan bersiap menghadapi perlawanan.

Phnom Penh mengerahkan tentara dan polisi ke Provinsi Battambang dan Banteay Meanchey yang berbatasan dengan Thailand. Tugas utama mereka adalah mencegah Rainsy masuk Kamboja lewat Thailand. ”Kepolisian Banteay Meanchey siap menjaga perdamaian dengan cara apa pun. Jika gagal, negara kita bisa terjebak perang sipil lagi,” kata juru bicara Kepolisian Kamboja, Chhay Kim Khoeun, Rabu (6/11/2019), sebagaimana dikutip oleh Phnom Penh Post.

Bahkan, Wakil Kepala Kepolisian Kamboja Kheng Someth memerintahkan bawahannya di Phnom Penh bersiap menghadapi pemberontakan. Ia menyebut Rainsy dan pengikutnya terus menghasut warga agar memberontak.

Semua persiapan itu dipicu pernyataan Rainsy yang disiarkan pada Selasa malam. ”Saya akan meninggalkan Paris, Kamis, 7 November. Saya akan tiba di Bangkok, Jumat, dan siap masuk ke Kamboja pada Sabtu 9 November,” ujarnya dalam video yang disiarkan melalui media sosial.

Jika gagal, negara kita bisa terjebak perang sipil lagi.

Ia memilih Sabtu ini sebagai hari kepulangan karena 9 November diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Kamboja. Tahun ini, Kamboja merayakan 66 tahun merdeka dari Perancis.

Sejak 2015, Rainsy mengasingkan diri di Perancis. Ia berstatus buronan dengan dakwaan pencemaran nama baik terhadap Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Ia juga dituding menghasut perlawanan terhadap raja dan pemerintahan yang sah. ”Pemerintah wajib menangkap Sam Rainsy seperti diperintahkan pengadilan,” kata juru bicara Pemerintah Kamboja, Phay Siphan.

Menteri Muda Penerbangan Sipil Kamboja Mao Havanall mengatakan, Phnom Penh akan menjatuhkah sanksi kepada maskapai dan awak pesawat yang menerbangkan Rainsy ke Kamboja. Maskapai mana pun yang menerbangkan Rainsy akan dianggap membantu kejahatan terhadap Pemerintah Kamboja.

Juru bicara otoritas penerbangan sipil Kamboja, Chea Aun, menyebut Rainsy diduga mempersiapkan kudeta. Karena itu, ia yakin tidak ada maskapai yang berani menerbangkan Rainsy. ”Kami tidak mengancam mereka (maskapai). Kami hanya memberi tahu mereka situasinya,” katanya.

REUTERS/PHILIPPE WOJAZER

Mantan pemimpin kelompok oposisi Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) Sam Rainsy saat diwawancarai di rumahnya di Paris, Prancis pada 19 Juli 2018 lalu.

Beragam

Mitra Kamboja di kawasan bersikap beragam atas oposisi di negara itu. ”Saya tidak yakin dia (Rainsy) bisa masuk (Thailand),” kata PM Thailand Prayuth Chan-ocha.

”Sesuai dengan komitmen kami pada ASEAN, kami tidak akan mencampuri urusan dalam negeri anggota lain. Kami tidak akan mengizinkan pihak antipemerintah menjadikan Thailand sebagai tempat aktivitasnya. Saya sudah memerintahkan ini. Jadi, dia mungkin tidak bisa masuk,” tuturnya.

Ketegasan Bangkok ditunjukkan dengan penolakan terhadap Mu Sochua. Wakil Presiden CNRP, partai yang secara faktual dipimpin Rainsy dan dibubarkan pengadilan Kamboja pada 2017, itu dilarang masuk Thailand.

Dari Thailand, Mu terbang ke Indonesia. Kedutaan Besar Kamboja untuk Indonesia meminta Jakarta menangkap Mu. Permintaan disampaikan setelah Mu menggelar jumpa wartawan, Rabu (6/11), di Jakarta.

Bahkan, Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Hor Nambora mendatangi lokasi jumpa wartawan. Ia meminta acara itu dibatalkan karena dinilai ilegal. ”Indonesia memang negara paling demokratis di ASEAN. Walakin, ada aturan hukum yang harus diikuti. Apa yang Mu sampaikan kepada Anda merupakan penentangan terhadap demokrasi Kamboja dan hanya akan berdampak negatif,” kata Nambora.

Kami tidak akan mengizinkan pihak antipemerintah menjadikan Thailand sebagai tempat aktivitasnya.

Dalam pernyataan resminya, Kedutaan Besar Kamboja di Jakarta mengingatkan hubungan dekat Jakarta-Phnom Penh. Karena itu, Kedubes Kamboja sangat menyayangkan Indonesia mengizinkan Mu masuk negara ini dan melakukan kegiatan yang, menurut Phnom Penh, ilegal. ”Dia adalah buron dan ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kota Phnom Penh pada 2 Oktober terhadapnya,” demikian pernyataan itu.

Sementara Mu mengatakan, pimpinan CNRP tidak merencanakan kudeta. ”Kembali ke Kamboja bukan revolusi atau kudeta. Kami pulang dengan niat baik. CNRP berhak pulang dan bersama rakyat Kamboja,” ujarnya seraya menyatakan, kepulangan mereka ditunggu rakyat Kamboja.

Dari Malaysia dilaporkan, dua pengurus CNRP kini ditahan di sana. Mereka ditangkap kala menanti pesawat menuju Thailand. Awalnya, mereka akan diekstradisi ke Kamboja. Belakangan, rencana itu dibatalkan dan mereka ditahan. ”Kami mencoba menemui dan mencari status mereka,” kata komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia, Jerald Joseph, seraya menyebut tidak paham dasar hukum penahanan mereka. (AFP/REUTERS)