Petani Desak Penyerapan Karet Rakyat untuk Campuran Aspal

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Perkebunan karet rakyat di Desa Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Juni 2015.

JAMBI, KOMPAS - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menyayangkan keputusan Pemerintah Provinsi Jambi mendatangkan karet dari Jawa Barat sebagai bahan campuran aspal pada uji coba pembangunan jalan tahun ini. Pemerintah semestinya memanfaatkan karet lokal Jambi agar perkebunan karet rakyat kembali bergairah.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi Usman Ermulan mengatakan, selama ini, petani berharap ada kebijakan pemerintah mendongkrak harga karet. Lebih dari 5 tahun terakhir harga karet terus melemah, dari sebelumnya mencapai 18.000 per kilogram, kini karet rakyat hanya dihargai Rp 6.000 per kilogram.

Namun, ternyata dalam rencana pembangunan, malah akan memanfaatkan karet yang dibeli dari Bogor. Ini betul-betul mengecewakan petani.

Tahun ini, pemerintah berencana memanfaatkan karet sebagai campuran aspal untuk pembangunan jalan dan jembatan. Rencana itu mulanya disambut antusias oleh petani. “Namun, ternyata dalam rencana pembangunan, malah akan memanfaatkan karet yang dibeli dari Bogor. Ini betul-betul mengecewakan petani,” kata Usman, Kamis (7/11/2019).

Menurut Usman, saat ini petani karet berada dalam persimpangan jalan. Sudah banyak tanaman karet ditebang dan diganti dengan komoditas lainnya karena karet dianggap tak lagi menguntungkan. Adapun petani yang masih mempertahankan tanamannya tak kunjung memperoleh kesejahteraan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para petani mengumpulkan bantalan karet hasil sadapan di kawasan Simpang Babeko, Kabupaten Bungo, Jambi, Selasa (9/12/2014).

Perdagangan karet di Jambi, lanjut Usman, juga dalam monopoli industri karet remah (crumb rubber). Petani tidak mendapatkan peluang menjual langsung hasil karetnya ke pabrik, tetapi harus melalui tengkulak. Dari tengkulak, karet dipasok ke agen. Barulah dari agen, karet dijual ke pabrik.

Baca juga: Harga Anjlok, Pohon Karet Ditelantarkan

Panjangnya mata rantai niaga itu menyebabkan harga karet rakyat di Jambi lebih rendah dibandingkan karet di provinsi tetangga. “Di wilayah Sumatera Selatan, harga karet lebih tinggi Rp 2.000 per kilogram dibandingkan karet di Jambi,” ujar Usman.

Pemerintah sudah membangun pasar lelang karet di sentra-sentra budidaya karet. Namun, tambah Usman, harga karet di pasar lelang juga dimonopoli agen pabrik. “Sehingga petani tidak pernah memiliki daya tawar harga,” tuturnya.

Uji coba

Terkait penggunaan karet dari Bogor, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, itu masih sebatas uji coba. Ia menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi akan menguji coba penggunaan aspal karet pada tahun ini.

Jalan akan dibangun dari campuran aspal karet dengan mengambil lokasi di depan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi. Uji cobanya sepanjang 300 meter untuk jalur dua arah. “Tahun ini dianggarkan dana Rp 600 juta untuk uji coba tersebut,” kata Johansyah.

Menurut dia, program itu belum berdampak terhadap petani karet di Jambi karena sifatnya masih uji coba. Pihaknya belum dapat mengolah sendiri aspal karet sehingga yang dibeli adalah berupa produk jadi dari Bogor.

Baca juga: Serapan Karet Dalam Negeri Ditargetkan 1 Juta Ton

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, luas kebun karet di Jambi 673.350 hektar dengan produksi 344.413 ton. Usaha perkebunan karet menjadi sandaran hidup bagi 263.398 keluarga petani.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi menganalisis, tingkat kesejahteraan petani karet Jambi masih terbilang rendah. Itu terlihat dari nilai tukar petani (NTP) yang berada di bawah indeks 100. Indeks di bawah 100 secara umum menggambarkan pendapatan petani lebih kecil ketimbang pengeluarannya.

Dalam rilisnya, Kepala BPS Provinsi Jambi Dadang Hardiwan mengatakan, NTP petani di sektor perkebunan rakyat mencapai 97,34 pada Oktober 2019. Nilai itu turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 98,35.