Pembangunan infrastruktur terkait konektivitas di lima destinasi wisata super prioritas diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.
Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur terkait konektivitas di lima destinasi wisata super prioritas diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan demikian, dampak ekonomi bagi masyarakat dan secara nasional dapat lebih cepat dirasakan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan infrastruktur di lima destinasi pariwisata super prioritas menjadi fokus pemerintah agar segera dapat mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman). Lima destinasi utama tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, serta Manado-Bitung-Likupang.
”Kalau sekarang kita bicara mengenai sumber devisa, yang paling besar memang masih dari minyak dan gas. Tapi pada saat kita melakukan intensifikasi potensi alam kita yang indah, maka dalam waktu lima tahun lagi pariwisata akan jadi unggulan devisa negara kita,” kata Budi Karya dalam diskusi Forum Perhubungan, Kamis (7/11/2019), di Jakarta.
Pada 2020, Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp 2,9 triliun untuk membangun infrastruktur terkait konektivitas di lima destinasi super prioritas tersebut. Anggaran itu digunakan, antara lain, untuk membangun landasan pacu bandara di sekitar Danau Toba dan di sekitar Labuan Bajo, membangun kereta bandara Kulon Progo (DI Yogyakarta), dan rehabilitasi Pelabuhan Pamenang untuk mendukung Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, juga dilakukan rehabilitasi Pelabuhan Likupang dan pengembangan terminal kargo di Labuan Bajo. Pembangunan di kelima destinasi tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2020.
Menurut Budi Karya, selain dukungan infrastruktur, pihaknya akan memperhatikan perihal tarif pesawat. Di satu sisi, pemerintah tidak ingin maskapai merugi, tetapi di sisi lain harga tiket diharapkan juga terjangkau masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akan mengomunikasikannya dengan pihak terkait, seperti Kementerian BUMN dan PT Pertamina (persero), agar memberikan harga avtur yang lebih kompetitif.
Bermanfaat
Dalam diskusi, Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indra Ni Tua mengatakan, pada prinsipnya pengembangan pariwisata mesti memenuhi tiga hal, yakni bermanfaat secara ekonomi, lingkungan tetap terjaga atau berkelanjutan, serta memberdayakan masyarakat.
Agar menarik wisman, pengemasan sebuah kawasan wisata harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Dicontohkan, Danau Toba dikemas sebagai taman bumi atau geopark. Di sana terdapat setidaknya 16 situs terkait taman bumi yang memiliki karakteristik masing-masing.
Agar wisman lebih gampang datang, akses atau konektivitas harus dibuat semudah mungkin. Di Danau Toba, sekitar 70 persen pengunjung datang dengan angkutan udara. Sementara untuk Borobudur, cakupan pariwisatanya mencakup wilayah Yogyakarta, Solo, dan Semarang atau Joglosemar.
Menurut Indra, konsep wisata halal di Mandalika bukan berarti menjadikan daerah tersebut berdasarkan syariat Islam, tetapi mempermudah wisatawan untuk mencari fasilitas halal, terutama makanan.
”Destinasi wisata kita itu 95 persen alam dan budaya, sedangkan buatan manusia hanya 5 persen. Sekarang bagaimana keindahan itu kita kapitalisasi utk kesejahteraan masyarakat,” kata Indra.
Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan devisa Indonesia dari sektor pariwisata terus meningkat. Pada 2016, penerimaan devisa dari pariwisata sebesar 13,46 miliar dollar AS. Penerimaan ini naik menjadi 15,24 miliar dollar AS pada 2017 dan menjadi 19,29 miliar dollar AS pada 2018. Hingga akhir tahun ini, penerimaan devisa dari pariwisata ditargetkan 20 miliar dollar AS.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2018 sekitar 5,25 persen. Jumlah itu masih kecil jika dibandingkan Thailand yang kontribusi sektor pariwisatanya terhadap PDB mencapai 12,3 persen.
Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdul Rahman mengatakan, pada 2019, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 1,6 triliun untuk kelima destinasi wisata tersebut. Untuk 2020, anggarannya ditingkatkan menjadi Rp 7,6 triliun.
Menurut Edward, 50 persen anggaran tersebut digunakan untuk membangun dan meningkatkan akses jalan yang sudah ada. Kemudian, pemerintah juga membangun fasilitas dasar seperti air bersih, penanganan limbah dan sampah, sampai membangun homestay. (NAD)