JAKARTA, KOMPAS--Penyerapan tenaga kerja dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dapat diupayakan melalui pengembangan industri di daerah. Pengembangan hilirisasi sumber daya alam dan indusri perikanan budidaya juga bisa dilakukan di luar Jawa.
Dengan cara itu, kontribusi daerah terhadap perekonomian disebar, tak lagi terpusat di Jawa. Sebaran industri juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh 5,02 persen pada triwulan III-2019. Jawa berkontribusi 95,15 persen, sedangkan Sumatera 21,14 persen. Kontribusi Maluku dan Papua terendah, yaitu 2,27 persen.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jawa Barat masih jadi tujuan favorit penanaman modal dalam negeri pada triwulan III-2019, senilai Rp 15,193 triliun. Sementara, tujuan investasi favorit penanaman modal asing adalah DKI Jakarta, senilai 1,744 miliar dollar AS.
Menurut data BPS, provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi per Agustus 2019 adalah Banten, yakni 8,11 persen. Adapun yang terendah Bali (1,52 persen).
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar, menyampaikan, pengembangan industri juga bisa berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Upaya ini dapat menyerap tenaga kerja sekaligus menggerakkan ekonomi di daerah-daerah," kata Sanny.
Pendekatan yang bisa digunakan adalah sisi pemberdayaan potensi dan keterampilan masyarakat di daerah. ”Salah satunya, dalam bentuk kerajinan dan produk ekonomi kreatif yang berkaitan dengan pariwisata di daerah," tambah Sanny.
Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menekankan, industri merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi RI. Pertumbuhan industri dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia berkelanjutan. Pada triwulan III-2019, industri pengolahan tumbuh 4,15 persen secara tahunan.
Pertumbuhan perindustrian, tambah Enny, tergantung pada kawasan industri. Saat ini, kawasan industri membutuhkan pengelolaan terpadu oleh badan otoritas. Enny mencontohkan Malaysian Industrial Development Authority di Malaysia dan Industrial Estate Authority of Thailand di Thailand.
Pengelolaan terpadu membuat prosedur menjadi sederhana serta memberi kepastian dan jaminan pengelolaan risiko yang rendah. Investor juga akan dimudahkan dalam menempatkan investasi dan menjalankan bisnisnya.
Sanny menambahkan, untuk memadukan kawasan industri, diperlukan infrastruktur yang mengintegrasikan aset dan akses kawasan. Saat ini, ada 93 kawasan industri dengan 93 pengelola, di kawasan seluas 90.000 hektar.
Data
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong perikanan budidaya sebagai pegggerak ekonomi di luar Jawa. Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong industri pengolahan untuk mendekati lokasi budidaya ikan untuk menekan biaya logistik.
“Sumber pertumbuhan perikanan didorong ke luar Jawa, yakni Indonesia bagian timur, karena kondisi perairan bagus dan tingkat keberhasilan (budidaya) tinggi,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto.
Sementara, Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menyebutkan, di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak ada data pembanding mengenai pertumbuhan ekonomi, Akibatnya, banyak kalangan mempercayai BPS.
Hal itu disampaikan Eko menanggapi keraguan ekonom Capital Economics Ltd Gareth Leather -sebagaimana diberitakan Bloomberg- terhadap angka PDB Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik.
Dalam jumpa pers, Selasa (5/11), Kepala BPS Suhariyanto yang ditanya soal keraguan terhadap angka PDB RI menjawab, perhitungan BPS sesuai pedoman yang ketat dan dipantau secara independen oleh sejumlah lembaga, termasuk Dana Moneter Internasional. (CAS/KRN/JUD/ERK/LKT)