Ombudsman Bakal Investigasi Perihal Dugaan Gubernur Maluku Jarang Berkantor

Tim dari Ombudsman Perwakilan Maluku mendatangi Kantor Gubernur Maluku di Ambon, Selasa (12/11/2019). Mereka hendak mengonfirmasi keluhan sejumlah pihak terkait Gubernur Maluku Murad Ismail yang jarang berkantor.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Suasana di lantai dua Kantor Gubernur Maluku pada Selasa (12/11/2019).

AMBON, KOMPAS — Tim dari Ombudsman Perwakilan Maluku mendatangi Kantor Gubernur Maluku di Ambon, Selasa (12/11/2019). Mereka hendak mengonfirmasi keluhan sejumlah pihak terkait Gubernur Maluku Murad Ismail yang disebut jarang berkantor.

”Masyarakat banyak yang mengeluh Gubernur sering ke luar daerah. Makanya hari ini kami datang untuk memastikan, dan ternyata Gubernur lagi keluar daerah,” kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Maluku Hasan Slamat yang dihubungi Kompas seusai mendatangi Kantor Gubernur. Selasa pagi itu, Murad tak berada di kantor. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyatakan, Murad sedang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta.

Menurut Hasan, pihaknya akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dan menggali lebih dalam alasan Murad tidak berkantor. Saat tak berkantor, Murad diperkirakan sedang berada di luar Maluku, yakni di Jakarta. Kepada Hasan, sejumlah pejabat Kantor Gubernur menyampaikan bahwa Murad sedang melakukan tugas kedinasan di sana.

Menurut Hasan, jika masih terkait tugas kedinasan, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, jika Gubernur meninggalkan tugas tanpa alasan jelas, pihaknya sangat menyesalkan hal itu. Ombudsman Maluku akan mengeluarkan surat teguran kepada Murad yang baru enam bulan dilantik menjadi Gubernur. Murad dan Barnabas dilantik Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 24 Mei 2019.

Baca juga : Masih Jauh Tertinggal, Perlu Kolaborasi Bangun Maluku dan Papua

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Gubernur Maluku Murad Ismail

Pasangan Murad-Barnabas diusung koalisi partai yang dipimpin PDI Perjuangan. Beberapa bulan setelah pelantikan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menunjuk Murad untuk memimpin PDI Perjuangan di Maluku. Sebelum terjun ke politik, Murad menjabat Kepala Korps Brigade Mobil Polri. Ia memilih pensiun dini untuk mengikuti Pilgub Maluku.

Menurut Hasan, banyak persoalan di Maluku yang mendesak ditangani,  termasuk lewat kebijakan gubernur. Seperti contoh, hingga saat ini, penanganan masalah pascagempa belum berjalan dengan baik. Di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, banyak penyintas belum terlayani dengan baik, mulai dari kebutuhan akan kesehatan, air bersih, hingga pendidikan bagi anak-anak.

Jika Gubernur meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas, Ombudsman sangat menyesalkan hal itu.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Suasana belajar di SD Negeri 1 Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Jumat (25/10/2019). Pascagempa mengguncang daerah itu dan diikuti gempa susulan hingga Jumat, kegiatan belajar-mengajar dilangsungkan di tenda darurat.

Murad pernah dua kali mendatangi lokasi gempa. Pada 27 September 2019, dia mendampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal Doni Monardo. Murad juga hadir saat mendampingi kunjungan Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2019. Lokasi yang dikunjungi itu masih berada di Pulau Ambon. Penyintas gempa tersebar di Pulau Ambon, Seram, dan Haruku.

Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno tidak banyak berkomentar. Barnabas hanya mengatakan, Murad sedang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta. Namun, Barnabas enggan merinci kegiatan Murad.