PKS Main Cantik, Rangkul Anies dan Rayu Partai Pendukung Pemerintah

PKS menegaskan tetap berada di luar pemerintahan selama lima tahun mendatang. PKS juga mempertimbangkan menggaet tokoh politik yang selama ini berhubungan baik dengan partai, seperti Anies Baswedan.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Rapat Koordinasi Nasional Partai Keadilan Sejahtera, Kamis (14/11/2019), di Jakarta. Rapat itu juga dihadiri Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Keadilan Sejahtera menegaskan tetap berada di luar pemerintahan selama lima tahun mendatang. Selain mengajak partai di luar kabinet untuk bergabung sebagai kekuatan penyeimbang, PKS juga akan akan bersinergi dengan partai-partai di parlemen yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

PKS juga mempertimbangkan menggaet tokoh politik yang selama ini berhubungan baik dengan partai, seperti Anies Baswedan.

Penegasan sikap politik PKS itu disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman dalam Rapat Koordinasi Nasional PKS 2019, di Jakarta, Kamis (14/11/2019). Sohibul menyatakan, ada tiga alasan yang mendasari sikap politik ini.

Pertama, PKS ingin menjaga kepantasan demokrasi. Adalah sangat aneh jika demokrasi berlangsung tanpa adanya kekuatan penyeimbang. Sebagaimana diketahui, Gerindra yang menjadi rival utama pemenang Pemilu 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, memilih bergabung dengan kabinet.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) menerima cenderamata dari Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri, dalam acara Konsolidasi Nasional Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera, di Jakarta, Rabu (30/1/2019). Acara yang dihadiri anggota dan calon legislatif PKS dari sejumlah daerah di seluruh Indonesia itu untuk memberikan arahan strategi pemenangan kepada para kader untuk memenangkan partai dan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Selanjutnya, kata Sohibul, proses demokrasi meniscayakan adanya kompetisi dan kontestasi. Hal ini berujung pada adanya pihak yang kalah dan pihak yang menang. ”Yang kalah harus memberikan kesempatan kepada yang menang untuk memegang tampuk kekuasaan dan menjalankan pemerintahan,” katanya, dalam acara yang juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

Baca juga: Peta Politik Bisa Bergeser

Dengan raihan dukungan  11 juta pemilih atau 8,21 persen suara nasional, PKS meyakini tak akan berjuang sendirian. Sohibul menjelaskan, rakyat memberikan dua mandat dalam sistem presidensial. Presiden diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan, sedangkan anggota DPR dipilih untuk mengawal jalannya pemerintahan.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Presiden PKS Sohibul Iman dalam Rakornas PKS 2019, Kamis (14/11/2019), di Jakarta.

Dengan kata lain, lanjutnya, semua anggota DPR sesungguhnya merupakan oposisi pemerintah. Memang, ada anggota DPR yang partainya menjadi bagian dari pemerintahan sehingga bervisi membela kebijakan pemerintah. Akan tetapi, belum tentu semua rancangan kebijakan Jokowi mencerminkan keinginan partai pendukung.

Dalam kebijakan tertentu, katanya, boleh jadi ada partai pendukung yang merasa rancangan kebijakan pemerintah tidak mewakili partai sehingga memungkinkan adanya koreksi atas kebijakan tersebut.

”Inilah natur dari sistem presidensial yang dengan cantik harus kami mainkan. Kami bangun kebersamaan dengan partai berdasarkan penilaian atas program yang dibuat pemerintahan Jokowi,” katanya.

Inilah natur dari sistem presidensial yang dengan cantik harus kami mainkan. Kami bangun kebersamaan dengan partai berdasarkan penilaian atas program yang dibuat pemerintahan Jokowi.

Beberapa waktu lalu, PKS bertemu dengan Nasdem, salah satu partai pendukung pemerintah. Mereka sepakat melakukan fungsi check and balance di DPR. Keakraban antara PKS dan Nasdem sempat disindir Presiden.

Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menambahkan, sesuai arahan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al’Jufri, PKS bertekad menjadi partai pemenang di Pemilu 2024. Untuk mewujudkan hal ini, PKS akan bermusyawarah memilih tokoh yang bisa mengerek suara di Pemilu 2024 sekaligus mendapat legitimasi konstituen.

Di Pemilu 2019, PKS dipilih 11.493.663 pemilih. Meski masih berada di papan tengah, PKS menerima tambahan dukungan sangat signifikan, yaitu sebesar 3.013.459 suara di pemilu terakhir.

Dengan niat mempertahankan tren kenaikan suara, PKS mempertimbangkan calon internal dan tokoh politik yang juga dekat dengan PKS, salah satunya Gubernur Anies. ”Kalau bisa melahirkan calon pemimpin dari kader sendiri tentu lebih mudah memberikan dukungan karena kami sudah tahu rekam jejaknya. Namun, kami tidak menutup kemungkinan mengambil tokoh yang sudah ada, yang juga dekat dengan PKS,” katanya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman (kanan) dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al’Jufri menghadiri Konsolidasi Nasional Anggota Legislatif PKS, di Jakarta, Rabu (30/1/2019). Acara yang dihadiri anggota dan calon legislatif PKS dari sejumlah daerah di seluruh Indonesia itu untuk memberikan arahan strategi pemenangan kepada para kader untuk memenangkan partai dan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Selain Anies Baswedan, lanjutnya, PKS juga mempertimbangkan kepala daerah dari PKS yang menurutnya juga menjadi stok pemimpin masa depan.

Bertemu Berkarya

Selain strategi memilih calon yang pas, lanjut Kamal, PKS akan membangun komunikasi dengan partai di luar kabinet. Bahkan, partai yang tidak lolos ambang batas parlemen sekalipun, seperti Partai Berkarya, akan diajak bertemu. Pertemuan antara PKS dan Berkarya akan dilangsungkan minggu depan.

”Setiap partai peserta pemilu, meski tidak lolos, punya kedaulatan yang sama untuk menyampaikan suara rakyat. Maka, kami harus bergandengan tangan dengan semua kekuatan parpol yang ada,” katanya. Salah satu pembahasan dalam pertemuan dengan Berkarya adalah membahas kemungkinan untuk berkoalisi di Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Di sisi lain, lanjutnya, PKS juga akan berbicara dari hati ke hati dengan pimpinan Demokrat dan PAN, partai yang masih belum tegas menentukan posisi politiknya. PKS akan membangun kesepahaman dengan partai-partai tersebut untuk sama-sama menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah.

Efek elektoral

Dihubungi terpisah, peneliti Centre for Strategic and International Studies Arya Fernandes menyatakan, sikap politik PKS yang dengan tegas memilih oposisi akan membawa dampak elektoral terhadap partai itu. PKS akan dilirik oleh suara publik yang muak dengan politik pragmatis dan transaksional.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Peneliti CSIS, Arya Fernandes

”PKS sepertinya berhitung sekali dan memanfaatkan celah kosong itu,” katanya.

Ia melanjutkan, kans PKS untuk mendapat tambahan suara juga didukung oleh pergeseran pola politik elite PKS dalam menggarap massa. Menurut dia, PKS sudah memulai kampanye dengan berbasis program meskipun isu-isu sektarian masih terasa di tingkat akar rumput.