Tokoh oposisi Kamboja Sam Rainsy merasa nyaman, aman, dan leluasa bergerak di Indonesia. Ia menyebut Kamboja perlu banyak belajar dari Indonesia. Ia terkesan dengan praktik demokrasi dan kebebasan di Indonesia.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN, ELSA EMIRIA LEBA, B JOSIE SUSILO HARDIANTO
·3 menit baca
AFP/BAY ISMOYO
Tokoh oposisi Kamboja, Sam Rainsy (tengah), yang juga pemimpin Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), meninggalkan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
JAKARTA, KOMPAS -- Pemimpin oposisi Kamboja di pengasingan, Sam Rainsy, tiba di Indonesia pada Kamis (14/11/2019). Rainsy disebutkan bertemu dengan anggota DPR di Jakarta dan berkunjung ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Sam Rainsy adalah salah satu pendiri Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) yang dilarang oleh Pemerintah Kamboja. Rainsy yang tiba dari Malaysia tengah berupaya untuk kembali ke Kamboja.
Sejauh ini upayanya belum membuahkan hasil karena otoritas Kamboja berupaya menghalang-halanginya. Otoritas Kamboja bekerja sama dengan beberapa negara dan maskapai penerbangan coba membatasi pergerakan Rainsy.
Setiba di Jakarta, Rainsy mengatakan, dia akan bertemu dengan beberapa anggota DPR dan kelompok masyarakat sipil. Ia juga tetap berniat pulang ke Kamboja sesegera mungkin untuk memimpin gerakan damai menggulingkan Perdana Menteri Hun Sen.
AP PHOTO/TATAN SYUFLANA
Tokoh oposisi Kamboja Sam Rainsy (tengah) berjalan bersama rekannya setelah tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, Kamis (14/11/2019).
”Mungkin besok, bisa juga lusa,” kata Rainsy. ”Kapan pun, karena situasi di Kamboja bisa berubah dengan cepat.”
Belajar
Dalam kunjungan ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Rainsy diterima oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Mereka menghabiskan waktu selama lebih kurang 1,5 jam untuk berdiskusi.
Damanik mengatakan, mereka membicarakan dua isu utama, yaitu demokrasi dan HAM. Kepada Rainsy, Damanik mengatakan, Komnas HAM adalah lembaga independen. Lembaga itu dalam evaluasinya sempat memberi catatan serius kepada presiden dan para pemangku kepentingan terkait kinerja pemenuhan HAM, termasuk TNI.
Menanggapi itu, Damanik— mengutip Rainsy—mengatakan, Kamboja perlu banyak belajar dari Indonesia. Kepada Damanik, Rainsy mengatakan bahwa ia terkesan dengan praktik demokrasi dan iklim kebebasan yang ada di Indonesia.
Rainsy mengaku merasa nyaman dan aman saat berada di Indonesia, di mana ia leluasa bergerak.
Rainsy mengaku merasa nyaman dan aman saat berada di Indonesia, di mana ia leluasa bergerak.
Wakil Perdana Menteri Kamboja Sar Kheng, Sabtu lalu, mengatakan, setelah gagal kembali ke Kamboja, Rainsy kini diperbolehkan memasuki Kamboja. Namun, Rainsy tetap akan menghadapi sejumlah tuduhan dan persidangan.
Meski begitu, faktanya Rainsy masih kesulitan bepergian di kawasan Asia Tenggara. Thailand, misalnya, telah melarang tokoh oposisi itu untuk masuk. Padahal, Rainsy berencana memasuki Kamboja melalui jalur darat dari Thailand. Ia juga baru bisa masuk ke Malaysia setelah ada negosiasi.
Rainsy pun sempat tidak bisa terbang ke Indonesia pada Rabu lalu karena pihak Malaysia Airlines mengatakan, mereka tidak dapat menerbangkan Rainsy karena otoritas Indonesia tidak merekomendasikannya. Namun, pejabat imigrasi Indonesia mengatakan, Rainsy tidak dilarang masuk ke Indonesia.
AP PHOTO/VINCENT THIAN
Tokoh oposisi Kamboja Sam Rainsy berada di luar Gedung Parlemen di Kuala Lumpur, Malaysia, 12 November 2019.
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Jose Antonio Morato Tavares mengatakan, Rainsy datang ke Indonesia sama seperti individu yang lain, tidak ada bedanya. Artinya, jika ia memiliki paspor dan visa resmi untuk masuk ke Indonesia, Rainsy bisa masuk.
Sejauh ini belum ada permintaan Kamboja untuk menolak kedatangan Rainsy. ASEAN sampai sekarang belum mengangkat isu ini. Jose menambahkan, intinya setiap negara di ASEAN menghormati kedaulatan juga persoalan dalam negeri setiap anggota.
Di Kamboja, Perdana Menteri Hun Sen mengatakan, ia telah memerintahkan Kementerian Kehakiman bekerja sama dengan pengadilan untuk membebaskan dengan jaminan para pendukung oposisi yang ditangkap menjelang kedatangan Rainsy. Kamboja membebaskan lebih dari 70 anggota oposisi dari tahanan.
