Selama perundingan antara AS dan Korut macet, Pyongyang melakukan serangkaian uji coba rudal. Para ahli mengingatkan, ketiadaan perjanjian kontrol senjata yang konkret memungkinkan Korut terus memproduksi senjata nuklir.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·3 menit baca
BANGKOK, MINGGU - Amerika Serikat membujuk Korea Utara agar kembali bernegosiasi mengenai denuklirisasi Semenanjung Korea. Di saat yang bersamaan, AS dan Korea Selatan sepakat untuk menunda latihan militer demi meyakinkan Korut.
Selama perundingan antara AS dan Korut macet, Pyongyang melakukan serangkaian uji coba rudal. Para ahli mengingatkan, ketiadaan perjanjian kontrol senjata yang konkret memungkinkan Korut terus memproduksi senjata nuklir.
“Kami mendorong Korut untuk menunjukkan niat baik yang sama dengan mempertimbangkan pelatihan, latihan, dan pengujian (senjata nuklir). Kami juga mendesak Pyongyang untuk kembali ke meja perundingan tanpa prasyarat atau keraguan,” kata Menteri Pertahanan AS Mark Esper bersama Menteri Pertahanan Korsel Jeong Kyeong-doo di Bangkok, Thailand, Minggu (17/11/2019).
AS-Korsel menunda Acara Latihan Terbang Gabungan yang seharusnya dimulai dalam beberapa hari. Latihan ini terdiri dari simulasi skenario pertempuran udara yang melibatkan sejumlah pesawat tempur kedua negara. Meskipun begitu, Washington DC membantah keputusan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan negosiasi.
Pyongyang selalu mengecam latihan tersebut. Belakangan, skala dan cakupan latihan itu pun mulai berkurang.
Pada awal November 2019, seorang diplomat senior Korea Utara menyalahkan latihan udara bersama AS-Korsel telah “mendinginkan” upaya negosiasi AS-Korut. Pyongyang beranggapan latihan tersebut sebagai latihan untuk invasi militer.
“AS dan Korsel akan tetap berada dalam kondisi siaga tinggi. Saya tidak melihat ini sebagai konsesi, tetapi upaya itikad baik untuk memungkinkan perdamaian. Saya pikir, menciptakan lebih banyak ruang bagi diplomat kami untuk mencapai kesepakatan mengenai denuklirisasi Semenanjung Korea sangat penting,” tutur Esper.
Hingga kini, belum diketahui kapan Washington DC dan Seoul akan memulai kembali pembicaraan dengan Pyongyang. Pembicaraan denuklirisasi berakhir mandek ketika Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong Un sama-sama berkukuh atas tuntutan masing-masing pada Februari 2019 di Hanoi, Vietnam.
Resolusi PBB
Korea Utara menyatakan, telah mencoba menafsirkan penyesuaian AS terkait latihan militer bersama Korsel secara positif. Akan tetapi, resolusi PBB tentang hak asasi manusia di Korut baru-baru ini menunjukkan Washington DC tidak tulus dalam pembicaraan mendatang.
Pyongyang menggambarkan kritik PBB atas HAM sebagai produk dari kebijakan AS yang bermusuhan untuk menjatuhkan rezim Kim. Resolusi itu disebut sebagai “provokasi politik AS”.
“Bahkan jika dialog terjadi, masalah nuklir tidak akan pernah dibahas sebelum masalah penarikan kebijakan AS yang bermusuhan masuk ke dalam agenda. Ini untuk meningkatkan hubungan dengan kami,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Korut yang dikutip dari kantor berita KCNA.
Tidak yakin
Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono mengekspresikan ketidakyakinan atas kesediaan Korut. Ia mengajak AS dan Korsel bersama Jepang untuk memastikan kesiapan militer. Jepang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur yang kerap mengecam uji coba senjata rudal oleh Pyongyang.
“Tidak ada yang bisa optimistis tentang Korut. Korut telah meluncurkan lebih dari 20 rudal tahun ini, termasuk rudal balistik jenis baru serta rudal balistik yang diluncurkan kapal selam,” kata Kono.
AS tengah menghadapi perdebatan dalam negeri mengenai penanganan Korut. Trump dituduh sejumlah anggota Kongres terlalu bersedia untuk memberikan konsesi ke Pyongyang. Sedangkan imbalan yang diperoleh tidak cukup.
Trump sebelumnya telah mengumumkan untuk menunda sejumlah latihan militer dengan Korsel yang bersifat provokatif, terutama latihan yang berskala besar. Acara Latihan Terbang Gabungan, yang baru ditunda, bukan kegiatan militer berskala besar.
Ketika ditanya kapan latihan itu akan kembali digelar, Jeong menolak menjawab. Ia hanya menyatakan, waktu latihan akan diputuskan melalui koordinasi dengan Washington. (Reuters)