Aset First Travel Semestinya Hak Korban

Sejumlah korban perjalanan umrah dari PT First Travel meminta pengembalian dana yang sudah dibayarkan. Pengembalian dana itu bisa berasal dari penjualan aset perusahaan yang sudah diputuskan pengadilan.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Foto Ilustrasi. Korban First Travel mendatangi Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, untuk mengajukan gugatan terkait aset First Travel, Senin (4/3/2019). Mereka berharap aset First Travel dibagikan kepada para korban sehingga mereka bisa tetap berangkat umrah.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah korban perjalanan umrah dari PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) meminta pengembalian dana yang sudah dibayarkan. Pengembalian dana itu bisa berasal dari penjualan aset perusahaan yang sudah diputuskan pengadilan.

Advokat TM Luthfi Yazid dari Indonesia Nobile Law Centre (InLaw), di Jakarta, Minggu (17/11/2019), menegaskan, ribuan korban First Travel yang diwakili 13 agen menyomasi Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Yudi Triadi, karena akan menjual aset First Travel dan menyerahkannya kepada negara.

Korban tetap meminta hasil penjualan aset menjadi hak korban karena mereka yang dirugikan, bukan negara. Bahkan, semestinya negara bukan mendapatkan keuntungan dari kerugian warganya, tetapi membantu warga mendapatkan haknya, seperti dalam kasus lumpur Lapindo dan Bank Century.

Uang korban yang disetorkan ke First Travel ditaksir sekitar Rp 900 miliar. Selain mengembalikan dana yang sudah disetorkan, opsi lain yang bisa dilakukan dengan aset perusahaan itu adalah memberangkatkan umrah sekitar 63.000 jemaah First Travel.

Asro Kamal Rokan, salah seorang korban First Travel, keberatan jika hasil penjualan aset First Travel diserahkan ke negara. Hasil penjualan aset itu seharusnya menjadi hak korban.