Partai Keadilan Sejahtera mengajak Partai Berkarya untuk bergabung menjadi oposisi dan memperkuat partai-partai yang ada di luar pemerintahan.
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Partai Keadilan Sejahtera mengajak Partai Berkarya untuk bergabung menjadi oposisi dan memperkuat partai-partai yang ada di luar pemerintahan. Selain itu, kedua partai ini telah berkomitmen untuk menjalin kerja sama dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Imam, Selasa (19/11/2019), di Jakarta, mengatakan, Partai Berkarya bisa memperkuat parpol-parpol yang berada di luar pemerintah saat ini. Selain itu, Partai Berkarya juga masih bisa mengkritisi pemerintahan, sekalipun tidak mendapat kursi di DPR.
”Untuk kerja sama di parlemen, Partai Berkarya memang tidak punya representasi di DPR. Namun, sebagai parpol, Partai Berkarya bisa menjadi kelompok penekan pemerintah dan memperkuat parpol yang di luar kabinet. Itu yang kami butuhkan dari Partai Berkarya,” ujar Sohibul setelah pertemuan antara elite PKS dan Partai Berkarya di Kantor DPP PKS, Selasa.
Sohibul menuturkan, nantinya PKS dan Partai Berkarya juga akan memperkuat kerja sama menjelang Pilkada 2020. Menurut dia, Partai Berkarya masih mempunyai kekuatan karena mendapat 160 kursi di DPRD provinsi dan kota.
Pada Rabu (30/10), Sohibul Imam telah bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menjajaki peluang kerja sama kedua parpol. Sohibul juga merencanakan untuk bertemu dengan elite-elite Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam waktu dekat.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan prorakyat. Jika tidak, Partai Berkarya akan mengkritisi kebijakan pemerintah.
”Kami akan selalu berpihak kepada rakyat, kebijakan yang baik untuk rakyat akan kami dukung. Namun, kalau tidak baik, kami akan menyarankan agar pemerintah segera mencari solusinya,” katanya.
Partai Berkarya dan PKS merupakan parpol yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Hutomo menjelaskan, ia tidak mempermasalahkan jika akhirnya Prabowo bergabung dalam pemerintahan.
”Saya kira, itu hak prerogatif Pak Prabowo. Dalam politik, kami harus selalu menerima kenyataan yang ada,” ujarnya.
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, Partai Berkarya tidak ingin membiarkan PKS berjalan sendiri dalam situasi politik saat ini. Menurut dia, hampir semua parpol berbondong-bondong ingin bergabung dalam pemerintahan.
”Perlu ada gagasan alternatif untuk memperkuat kualitas demokrasi ke depan. Kami tidak ingin membiarkan demokrasi amburadul karena banyak orang berduyun-duyun ingin merapat ke penguasa. Jangan sampai pemerintah berkuasa sendirian dan salah arah,” tuturnya.
Secara terpisah, Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyambut baik pertemuan antara Sohibul dan Hutomo. Namun, ia belum menyampaikan kapan PAN akan bertemu PKS untuk menjalin kerja sama.
”Jika ada dua partai yang berdiskusi dan mewacanakan sesuatu, hal itu merupakan sesuatu yang biasa saja. Kami menyambut baik hal seperti ini. Jadi, tidak perlu ada kecurigaan atau analisis berlebihan,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Menurut Yandri, di Indonesia tidak ada yang namanya oposisi karena semua partai bisa bekerja sama dalam berbagai bidang. Salah satu kerja sama yang bisa dibangun adalah dalam menghadapi pilkada nantinya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meragukan apakah kerja sama yang dibangun PKS dan Partai Berkarya bisa membangun kubu oposisi yang kuat, apalagi Partai Berkarya berada di luar parlemen.
”Saya tidak tahu apakah fungsi oposisi akan berjalan efektif karena kedua partai tersebut yang nantinya akan menjalankan. Namun, jika tujuannya untuk silaturahim politik, apa pun bentuknya, menurut saya bagus-bagus saja karena memang politik ini dinamis,” ujarnya.