Tiga Ormas Deklarasikan Bambang Soesatyo sebagai Calon Ketum Partai Golkar
›
Tiga Ormas Deklarasikan...
Iklan
Tiga Ormas Deklarasikan Bambang Soesatyo sebagai Calon Ketum Partai Golkar
Tiga organisasi masyarakat di bawah naungan Partai Golkar mendeklarasikan pencalonan Bambang Soesatyo sebagai ketua umum partai tersebut untuk 2019-2024. Bambang diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Golkar.
Oleh
I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tiga organisasi masyarakat di bawah naungan Partai Golkar mendeklarasikan pencalonan Bambang Soesatyo sebagai ketua umum partai tersebut untuk 2019-2024. Bambang diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Golkar.
Ketiga organisasi masyarakat atau ormas itu adalah Pemuda Pancasila (PP), Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI). Bambang Soesatyo memiliki ikatan karena menjadi kader ketiga organisasi tersebut.
Keputusan ketiga ormas itu untuk mengusung Bambang didasarkan atas pengalaman panjang dia dalam berorganisasi, dasar ideologi, dan potensi untuk memenangi pertarungan menjadi Golkar 1.
”Oleh karena itu, kami minta Bambang untuk tetap berkomitmen maju sebagai calon ketua umum karena dari seluruh kader, Bambang yang paling berpotensi untuk menang,” kata Ketua Umum FKPPI yang juga anggota Dewan Pakar Golkar Pontjo Sutowo, dalam konferensi pers di Jakarta.
Menurut Pontjo, Golkar dalam sejarahnya adalah milik rakyat Indonesia. Ia menyebut Golkar terombang-ambing beberapa waktu belakangan lantaran hanya memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Pontjo menegaskan, tidak ada pemilik individual di Golkar. Oleh karena itu, dia berharap Bambang dapat mencegah Golkar dikuasai oligarki.
Juru Bicara PP yang juga anggota Dewan Pembina Golkar, Paskah Suzetta, menyampaikan, Golkar menjadi milik publik karena dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 2018, Golkar mendapat kucuran dana bantuan parpol Rp 18 miliar. Oleh sebab itu, apa yang terjadi di Golkar harus diketahui publik dan publik berhak mengoreksi Golkar.
Golkar dalam sejarahnya adalah milik rakyat Indonesia. Golkar terombang-ambing beberapa waktu belakangan lantaran hanya memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
Paskah menilai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada 14-15 November 2019 tak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Ia menilai hasil rapimnas itu tak sesuai dengan tujuan. Menurut Paskah, rapimnas hanya diarahkan untuk dukung-mendukung calon ketua umum Golkar. Padahal, kata Paskah, esensi rapimnas seharusnya membicarakan apa yang mesti Golkar kerjakan untuk rakyat lima tahun mendatang.
”Hasil Rapimnas Golkar sebetulnya gagal. Saya sudah minta kepada teman-teman pengurus untuk dilihat lagi. Semestinya rapimnas ini mengevaluasi hasil kerja kepengurusan selama lima tahun,” katanya.
Sebelumnya, dalam Rapimnas Partai Golkar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah keberhasilan selama memimpin Golkar. Mengenai mekanisme pemilihan ketua umum, Airlangga berpendapat, aklamasi juga hal yang wajar dan pernah terjadi di Golkar saat Aburizal terpilih sebagai ketua umum pada 2009 dan Airlangga pada 2017.
Sebaliknya, Bambang mengatakan, Golkar memiliki pengalaman pahit terkait dengan proses pemilihan ketua umum secara aklamasi. Menurut Bambang, seharusnya hal tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi semua kader.
Capaian menurun
Bendahara Umum Golkar Robert Kardinal menyatakan, capaian Golkar pada Pemilihan Umum 2019 menurun. Kondisi itu tecermin dari dana bantuan parpol untuk Golkar yang turun menjadi Rp 17 miliar. Penurunan itu sejalan dengan merosotnya perolehan suara Golkar pada Pemilu 2019.
Mengacu pada penghitungan Komisi Pemilihan Umum, pada Pemilu 2019 Partai Golkar memperoleh 17.229.789 suara. Perolehan suara Golkar itu turun dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang meraup 18.432.312 suara.
Bambang dipandang mampu mengembalikan kejayaan Golkar. Robert mengatakan, keberhasilan Bambang menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah contohnya. Saat itu, Bambang merebut kursi Ketua MPR melalui proses musyawarah mufakat.
Robert yakin Bambang bisa memenangi pertarungan menjadi Ketum Golkar. Terlebih Bambang akan disokong salah satunya dari 176 kader PP yang mempunyai hak suara saat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada 3-6 Desember 2019.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, berpendapat, memanasnya internal Golkar menjelang munas makin menebalkan penilaian bahwa Golkar adalah partai modern. Ciri-ciri partai modern salah satunya adalah kekuatan politik terdistribusi ke sejumlah tokoh inti dan kelompok kepentingan.
Majunya Bambang sebagai caketum Golkar akan memantik dinamika yang luar biasa di internal partai. Hal itu karena ada anggapan yang menyatakan, Golkar solid mendukung Bambang menjadi Ketua MPR untuk menguncinya agar tak maju menjadi caketum Golkar. Dengan majunya Bambang, ada pihak yang menilai Bambang telah melanggar komitmen.
”Bambang dan Airlangga memiliki bekal politik yang sama. Posisi Airlangga sebagai menteri di kabinet itu bisa dikapitalisasi untuk memengaruhi pemilih. Demikian juga Bambang sebagai Ketua MPR. Tergantung mereka, apakah bisa mengapitalisasi modal sosial politiknya itu untuk meyakinkan pemilik suara,” tutur Adi.