Ketegasan Vatikan soal Palestina-Israel

KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN

Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin (berjubah hitam), orang kedua di Vatikan setelah Paus Fransiskus berbincang dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof Nur Syam (baju batik ketiga dari kiri) didampingi perwakilan agama-agama di Indonesia dan Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan Agus Sriyono (paling kanan), Rabu (4/7/2018) di Palazzo Apostolico,Vatikan, Roma.

Semua komunitas internasional, kecuali Israel, mengecam sikap terbaru AS soal isu Palestina-Israel. Vatikan memperingatkan ada bahaya serius akibat sikap AS.

Peringatan Takhta Suci di Vatikan itu dikeluarkan Rabu (20/11/2019). Pernyataan itu tak spesifik menyebut sikap AS yang menyatakan pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina ”tak melanggar hukum internasional”. Sasaran pernyataan Vatikan gamblang saat menyebut ”dalam konteks keputusan-keputusan terbaru yang mengancam akan semakin merusak proses perdamaian Palestina-Israel dan stabilitas kawasan yang sudah rapuh”.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Senin (18/11), menyatakan, pembangunan permukiman warga sipil Israel tidak melanggar hukum internasional. Dengan sikap itu, AS efektif mendukung pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.

Bagi AS, sikap tersebut merupakan langkah putar haluan atas kebijakan negara itu yang selama empat dekade telah ditegaskan Presiden Jimmy Carter di tahun 1978. Saat itu, Carter—diikuti presiden-presiden AS—menilai permukiman Yahudi di wilayah teritorial yang diduduki Israel ”tidak sesuai dengan hukum internasional”. Baru pada pemerintahan Presiden Donald Trump, yang kerap disebut era pemerintahan AS paling pro-Israel sejak negara Israel berdiri 1948, banyak kebijakan soal Palestina-Israel berubah total.

Rentetan perubahan kebijakan itu bisa ditelusuri mulai 2017 saat Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, diikuti pemindahan kantor Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Trump juga memerintahkan penutupan kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington. Awal 2019, AS menghentikan pendanaan Badan Bantuan Sosial dan Pekerja PBB (UNRWA) yang mengurus pengungsi Palestina.

Sikap terbaru AS itu berarti membuka jalan lebar-lebar bagi Israel menganeksasi lebih luas wilayah Palestina. Data kelompok kiri Israel, Peace Now, menyebutkan, saat ini sudah ada 430.000 penghuni permukiman Yahudi di Tepi Barat dan 200.000 penghuni permukiman Yahudi di Jerusalem Timur yang tinggal di 132 permukiman dan 121 permukiman tak resmi. Isu permukiman Yahudi adalah satu dari empat isu krusial dalam konflik Palestina-Israel, selain status Jerusalem Timur, pengungsi Palestina, dan sumber air.

Sungguh tepat saat Vatikan menyebut sikap terbaru AS itu akan semakin merusak proses perdamaian Palestina-Israel dan stabilitas kawasan yang sudah rapuh. Vatikan juga menyatakan dukungan terhadap hak rakyat Israel untuk hidup damai, sama dukungannya terhadap hak rakyat Palestina yang harus diakui, dihormati, dan diimplementasikan. Posisi Vatikan sejalan dengan komunitas internasional yang menghendaki solusi dua negara dalam isu itu. Kita berharap, pernyataan tegas Vatikan semakin mendorong banyak kalangan, termasuk Uni Eropa dan banyak negara anggotanya, mendukung atau setidaknya mengakui negara Palestina.