Pembahasan Anggaran di Tengah Defisit dan Waktu Mepet
›
Pembahasan Anggaran di Tengah ...
Iklan
Pembahasan Anggaran di Tengah Defisit dan Waktu Mepet
Permohonan perpanjangan pembahasan anggaran DKI belum juga dibalas oleh Kemendagri. Jika tidak ada tambahan waktu, dipastikan pembahasan tidak akan selesai karena hanya tersisa waktu sekitar sepekan ke depan.
Oleh
Irene Sarwindaningrum
·3 menit baca
Pengeluaran dalam rancangan KUA-PPAS DKI Jakarta untuk anggaran 2020 masih berlebih sekitar Rp 10 triliun dari rencana pendapatan. Pemotongan masih membutuhkan pembahasan panjang. Namun, pembahasan di tingkat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta paling cepat pekan depan.
Setelah pembahasan di tingkat rapat komisi, pengeluaran dalam rancangan KUA-PPAS DKI Jakarta 2020 meningkat menjadi sekitar Rp 97 triliun atau lebih tinggi sekitar Rp 10 triliun dari proyeksi pendapatan sekitar Rp 87 triliun.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, defisit itu akan menjadi pembahasan utama dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. ”Setiap komisi diharapkan sudah melakukan sinkronisasi, mana yang bisa dipotong untuk dibawa ke rapat Banggar,” katanya di Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Menurut Taufik, komponen yang membengkak dan tidak bisa dikurangi salah satunya adalah pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena kenaikan iuran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan tambahan anggaran hampir dua kali lipat untuk menyubsidi premi 5,1 juta warga Jakarta penerima bantuan iuran (PBI) dari sekitar Rp 1,4 triliun menjadi Rp 2,5 triliun. Selain itu, juga kenaikan upah minimum regional yang membuat anggaran honor untuk pegawai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) seperti PPSU membengkak.
Di sisi lain, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta juga menyoroti pengajuan penyertaan modal daerah (PMD) untuk badan-badan usaha milik daerah yang meningkat menjadi Rp 9,889 triliun. ”Pengajuan PMD untuk PT Jakarta Propertindo mencapai Rp 4,6 triliun,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad.
Pengajuan PMD untuk PT Jakarta Propertindo mencapai Rp 4,6 triliun. (Idris Ahmad)
Taufik mengatakan, kemungkinan besar tak semua pengajuan PMD disetujui. Pemotongan juga akan diprioritaskan pada program-program yang belum mendesak, misalnya renovasi kantor kelurahan.
Kendati selisih masih besar, Taufik menyatakan optimistis pemotongan akan bisa dilakukan dalam waktu dua pekan. Ia menargetkan pembahasan tingkat Banggar selesai pada 15 Desember 2019.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah mengirim surat permohonan perpanjangan waktu pembahasan APBD 2020 ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, hingga sekarang, kata Taufik, belum ada balasan. Perpanjangan yang diminta sampai 15 Desember dari batas akhir penyerahan APBD 30 November. Dengan batas waktu ini, dipastikan pembahasan tidak akan selesai karena hanya tersisa waktu sekitar sepekan.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah meminta DPRD DKI Jakarta untuk mempercepat pembahasan APBD sehingga bisa selesai tepat waktu. ”Pembahasan ini tidak boleh terganggu oleh apa pun jadi mesin produksi DPRD harus bunyi terus,” katanya.
Pembahasan ini tidak boleh terganggu oleh apa pun jadi mesin produksi DPRD harus bunyi terus. (Saefullah)
Sejumlah rapat koordinasi di tingkat komisi DPRD digelar sebelum memasuki rapat Banggar.
”Rencana penerimaan keuangan pada 2020, angka yang kami hitung pun itu uangnya belum ada, baru rencana pendapatan di 2020.”
Menurut Saefullah, sejumlah mata anggaran yang tak akan dipotong adalah iuran BPJS, honor PJLP, infrastruktur yang sedang dibangun, dan pemenuhan akses air bersih.