Pemanfaatan teknologi digital diyakini berdampak positif terhadap layanan publik dan perekonomian. Namun, selain mengatasi problem data, paradigma pemerintah harus berubah agar transformasi berjalan optimal.
Oleh
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Pemanfaatan teknologi digital diyakini berdampak positif terhadap layanan publik dan perekonomian. Namun, selain mengatasi problem data, paradigma pemerintah harus berubah agar transformasi berjalan optimal.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam Kompas100 CEO Lunch Discussion yang bertajuk ”Menggali Peluang dan Tantangan dari Kehadiran Teknologi Digital Menjelang 2020” di Jakarta, Kamis (21/11/2019), menyatakan pentingnya melaksanakan kebijakan satu data yang diikuti satu peta.
Dengan satu data dan satu peta, kegiatan perekonomian, perumusan kebijakan, dan distribusi layanan publik menjadi lebih efisien. Tantangannya ada pada pengumpulan dan kesahihan data. Saat ini, basis data yang berkaitan erat dengan layanan publik tersebar di berbagai instansi pemerintah dan pelaku usaha. Apalagi, tidak semua pengusaha swasta, seperti pemilik laman pemasaran, mau memberikan datanya.
Direktur Utama PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang menilai positif kebijakan satu data. Namun, penerapannya tidak akan mudah. Berbagai tantangan menghadang, seperti soal bagaimana mengajak pihak swasta mau terbuka dan menyetorkan data. Menurut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pemerintah daerah perlu lebih dulu menerapkan kebijakan satu data. Caranya dengan mulai memetakan masalah di setiap wilayah.
Perizinan
Risma mencontohkan upaya Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan pengadaan barang secara elektronik (e-procurement) untuk pertama kali pada 2003. Saat itu, belum ada peraturan khusus mengenai e-procurement. Namun, dia berprinsip, sepanjang tidak ada larangan, inovasi bisa dijalankan.
Pemerintah Kota Surabaya juga mengembangkan perangkat lunak yang memudahkan proses pelayanan publik, mulai dari sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik hingga belajar-mengajar di sekolah.
Terkait dengan pelaksanaan perizinan usaha, proses pengajuan sampai izin usaha terbit di Kota Surabaya hanya butuh sekitar satu jam. Oleh karena itu, ketika pemerintah pusat memberlakukan sistem pengajuan tunggal perizinan secara elektronik (online single submission/OSS) dan penerbitan izin selesai tiga hari, Risma heran.
”Masyarakat selalu berorientasi pada hasil. Mereka tidak mau tahu proses administrasi di balik pendistribusian layanan publik. Maka, kami berupaya agar tata kelola layanan publik berjalan seefisien dan seefektif mungkin. Pengukuran wilayah, misalnya, telah memakai teknologi digital yang hasilnya tergambar otomatis,” tuturnya.
Menurut Risma, dengan memakai teknologi digital dan kebijakan satu data, proses pengurusan izin tidak lagi banyak persoalan atau perdebatan. Terkait perizinan, Franciscus Welirang menilai, pelaksanaan sistem pengajuan tunggal perizinan secara elektronik (OSS) masih memerlukan penyempurnaan, antara lain di sisi infrastruktur.
Perizinan masih jadi masalah yang membebani pelaku usaha. Reformasi perizinan melalui OSS yang dimulai tahun lalu dinilai belum berjalan dengan baik di daerah. Menurut hasil studi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, ada tiga aspek yang masih menjadi masalah, yaitu regulasi, sistem, dan tata laksana.
Transformasi digital
Perkembangan teknologi digital berdampak pada kelangsungan industri. Pelaku usaha dituntut adaptif agar bisa bertahan, bisa mengefisienkan proses produksi, dan meningkatkan daya saing produk.
Menurut Direktur Utama PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Suhendra Wiriadinata, perkembangan teknologi digital berdampak terhadap kelangsungan industri kertas. Permintaan kertas putih menurun. Oleh karena itu, pihaknya mulai menggenjot produksi kertas coklat untuk memenuhi kebutuhan wadah pengemasan.
”Kami tidak mungkin hanya berdiam diri di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kami menerapkan otomasi mulai dari urusan teknik hingga administrasi,” ujarnya. Direktur Utama Bank CIMB Niaga Tigor M Siahaan menyebutkan, saat ini transaksi di luar kantor cabang Bank CIMB Niaga telah mencapai 96 persen dan diperkirakan terus tumbuh sampai 99 persen. Ini karena sebagian besar transaksi terjadi melalui jaringan internet.
Dalam menghadapi perubahan akibat teknologi digital, kata Tigor, manajemen berusaha menularkan semangat transformasi kepada karyawan. Perusahaan juga menjalankan program pelatihan ulang kepada karyawan dengan materi seputar teknologi digital. CIMB Niaga juga memanfaatkan teknologi analisis data berukuran besar. Pada saat bersamaan, CIMB Niaga mulai mengimplementasikan teknologi robot untuk mempermudah proses permintaan transaksi nasabah.
Direktur Utama PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono berpendapat, revolusi industri keempat adalah kebutuhan. Adopsi teknologi dan otomasi menjadi keharusan agar perusahaan tetap kompeten dan berdaya saing.”Revolusi industri 4.0 mendukung konsumen. Jika pelaku industri tidak memanfaatkannya, bagaimana merespons cepat kebutuhan konsumen?” katanya.
Menurut Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintahan Tokopedia Astri Wahyuni, teknologi digital membantu usaha mikro, kecil, dan menengah meningkatkan jangkauan pasar. Dengan demikian, pendapatan mereka berpotensi naik. (MED)