Giliran PLN Ditata Ulang Pemerintah

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ilustrasi _ Plt Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani memberikan penjelasan kepada wartawan seusai pertemuan dengan anggota DPR Komisi VII di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Setelah PT Pertamina (Persero), giliran PT PLN (Persero) yang ditata ulang pemerintah. Penataan manajemen perusahaan listrik milik negara dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah menekan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

Pasalnya, selain Pertamina, PLN juga dinilai menjadi penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Menurut data Badan Pusat Statistik pada Oktober 2019, neraca perdagangan RI defisit sebesar 160,5 juta dollar AS. Khusus untuk neraca minyak dan gas bumi defisit mencapai 761,8 juta dollar AS.

Penataan dimulai dengan merombak pucuk pimpinan BUMN. Kementerian BUMN mengganti Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Tak hanya itu,pemerintah juga akan mengangkat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjadi Direktur Utama PLN.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo di Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (25/11/2019) mengatakan, mama calon Dirut PLN sudah dibahas dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. "Sudah selesai, bolanya di Menteri BUMN. Mudah-mudahan segera dilantik. Yang jelas saya sudah tanda tangan," kata Pramono saat ditanya mengenai kebenaran penunjukan Rudiantara sebagai Dirut PLN.

Perombakan pucuk pimpinan Pertamina dan PLN dilakukan karena kedua perusahaan milik negara itu merupakan penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Kedua hal itu merupakan salah satu persoalan bangsa ini yang ingin diselesaikan oleh Presiden Jokowi.

"Sekarang konsentrasi Presiden adalah memperbaiki perekonomian kita. Salah satu yang ingin diselessaikan adalah di BUMN," ujar Pramono yang juga Sekretaris TPA. Presiden Jokowi menilai banyak BUMN besar yang perlu pembenahan. Selain Pertamina dan PLN, BUMN lain seperti PT Inalum, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara juga akan ditata ulang.