Pusat Komando Krisis Buktikan Intervensi China di Hong Kong
›
Pusat Komando Krisis Buktikan ...
Iklan
Pusat Komando Krisis Buktikan Intervensi China di Hong Kong
Wakil Perdana Menteri China Han Zheng disebut pernah berkunjung ke pusat komando krisis tersebut. Sejumlah pejabat China dan Hong Kong sering rapat di sana menyusun strategi.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·3 menit baca
HONG KONG, SELASA — Pemerintah China dikabarkan telah mendirikan pusat komando krisis untuk mengatur strategi dalam menghadapi gelombang unjuk rasa yang tak kunjung berakhir di Hong Kong selama lima bulan terakhir. Keberadaan pusat krisis ini mematahkan pernyataan China yang selalu menolak tudingan ikut campur langsung dalam krisis yang terjadi di Hong Kong.
Pusat komando itu disebut terletak di Vila Bauhinia, Shenzhen, China, yang berseberangan dengan perbatasan Hong Kong. Lokasinya tersembunyi, dikelilingi oleh danau dan hutan. Gedung tempat pusat komando itu beroperasi dimiliki oleh Kantor Penghubung Pemerintah Pusat Rakyat di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (LOCPG).
”Para pejabat Pemerintah Pusat dan Hong Kong telah berkumpul untuk merencanakan strategi dan mengeluarkan instruksi yang bertujuan meredakan krisis. Beijing telah memanggil pejabat penting Hong Kong untuk bertemu di vila ketika protes anti-pemerintah yang telah berlangsung selama lima bulan semakin rusuh,” kata sejumlah pejabat Hong Kong dan China secara anonim, dikutip pada Selasa (26/11/2019).
Biasanya, komunikasi antara Beijing dan Hong Kong dilakukan melalui LOCPG. Kantor ini berada di gedung pencakar langit Hong Kong serta dilengkapi kamera pengintai dan barikade terbuat dari baja.
Wakil Perdana Menteri China Han Zheng disebut pernah mendatangi vila tersebut. Politisi Beijing lainnya pernah ke vila itu, seperti para wakil menteri dari Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keamanan Negara, dan Badan Administrasi Siber China serta Kepala Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Zhang Xiaoming.
Sementara Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam hadir dalam pertemuan di Vila Bauhinia pada Juni 2019 dan September 2019. Kedua pertemuan tersebut bertepatan dengan penundaan dan pembatalan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi yang memicu unjuk rasa warga.
Presiden China Xi Jinping dikabarkan menerima laporan tertulis harian dari hasil sejumlah pertemuan yang dilakukan di Vila Bauhinia. Hal ini mengindikasikan keberadaan pusat komando krisis sangat penting untuk menangani kerentanan situasi Hong Kong.
Sebelum krisis yang terjadi di Hong Kong belakangan, Vila Bauhinia ternyata pernah digunakan dalam menangani krisis politik serupa. Sejumlah pejabat Beijing menginap di tempat itu ketika unjuk rasa pro-demokrasi bertajuk ”Menempati Central dengan Cinta dan Damai” terjadi pada 2014.
”Situasi Hong Kong semakin membuat pihak berwenang Beijing tidak nyaman. Keinginan untuk keamanan dan keleluasaan adalah alasan mereka memilih Shenzhen daripada Hong Kong sebagai markas penanganan krisis,” tutur Sonny Lo, pengamat politik Hong Kong.
Padahal, sebelumnya, Pemerintah China kerap menolak tuduhan ikut campur langsung dalam masalah Hong Kong. Lam, sebagai pemimpin Hong Kong, juga mengklaim tidak pernah mendapat tekanan dari Beijing.
Selama lima bulan terakhir, Hong Kong mengalami krisis politik yang mengganggu ketertiban sosial dan stabilitasnya sebagai pusat keuangan Asia. Berawal dari penolakan atas RUU Ekstradisi ke China, aksi unjuk rasa berubah menjadi gerakan pro-demokrasi menuntut China mengurangi pengaruhnya.
Hong Kong diserahkan Inggris kepada China pada 1997. Sejak itu, Hong Kong memiliki otonomi khusus hingga 2047.
Sebuah sumber anonim mengatakan, akibat ketidakpuasan dalam penanganan krisis, Beijing sedang mempertimbangkan pengganti Direktur LOCPG Wang Zhimin. Wang adalah pejabat paling senior China yang ditempatkan di Hong Kong.
”LOCPG bergaul dengan orang-orang kaya dan elite di kota serta mengisolasi diri dari warga. Ini perlu diubah,” ujar seorang pejabat China tanpa nama.
Kantor Urusan Dewan Hong Kong dan Makau serta LOCPG tidak membalas permintaan klarifikasi mengenai kabar itu. Begitu pula Kantor Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam.
Untuk diketahui, LOCPG wajib melapor kepada Dewan Negara China. Fungsi kantor ini untuk memperkuat pengaruh Beijing di Hong Kong. LOCPG kemungkinan akan menghadapi tekanan yang lebih kuat setelah para pegiat unjuk rasa memenangi lebih dari 80 persen kursi dewan distrik di Hong Kong pada Minggu (24/11/2019). (Reuters)