1.050 Anak Papua Gizi Buruk

KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA

Tampak kondisi salah satu bayi yang menderita diare di puskesmas Distrik Atjs, Kabupaten Asmat, Papua, pada 13 Desember 2018.JAYAPURA, KOMPAS - Sebanyak 1.050 anak di Provinsi Papua yang dilaporkan dengan kondisi gizi buruk hingga November 2019.  Jumlah ini berdasarkan hasil Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat dari sekitar 400 puskesmas di Papua.

Hal ini Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Christine Siregar di Jayapura,  Senin (2/12/2019).

Christine mengatakan,  1.050 anak gizi dari Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM)  di 25 daerah.  Sementara di empat daerah dilaporkan tidak terdapat gizi buruk.

Terdapat sejumlah daerah dengan angka gizi buruk tertinggi.  Misalnya Kabupaten Jayawijaya sebanyak 156 anak,  Kabupaten Nabire 139 anak dan Kabupaten Boven Digoel 89 anak.

Baca juga : Gizi Buruk di Papua Capai 508 Kasus

Selain itu,  lanjut Christine,  pihaknya juga mendapatkan laporan anak dengan gizi kurang.  Total sebanyak 3.662 anak dengan gizi kurang.  Terdapat sejumlah kabupaten dengan angka anak gizi kurang tertinggi,  yakni Merauke 262 anak,  Keerom 220 anak dan Nabire 485 anak.

Terjadi peningkatan jumlah anak dengan gizi buruk dan gizi buruk bila dibandingkan dengan data PPGBM pada Juli 2019. Pada bulan itu, jumlah anak dengan gizi buruk yakni 508 anak  gizi buruk dan 2.221 anak gizi kurang.

"PPGBM pada November ini untuk 87.240 anak di Papua.  Hasil pelaporan ini sebenarnya belum tuntas karena di Papua diperkirakan sekitar 300.000 anak, " papar Christine.

Baca juga : Gizi Buruk di Sulawesi Tengah Masih Tertinggi

Ia pun menuturkan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan masih terjadi kasus gizi kurang hingga gizi buruk di Papua, yakni pola asuh yang anak, minimnya kesadaran orang tua untuk membawa anaknya mengikuti posyandu, minimnya layanan kesehatan,  masalah keamanan di daerah rawan konflik dan masalah ekonomi.

PPGBM pada November ini untuk 87.240 anak di Papua.  Hasil pelaporan ini sebenarnya belum tuntas karena di Papua diperkirakan sekitar 300.000 anak,  papar Christine.

"Terkadang orang tua dengan kemampuan ekonomi yang terbatas tak mampu untuk menyediakan makanan yang bergizi bagi anak-anaknya," tutur Christine.

KOMPAS/FABIO COSTA

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Christine Siregar

Ia berharap pemerintah  daerah di 28 Kabupaten dan 1 kota di Papua lebih fokus terhadap penanganan masalah stunting dan gizi buruk serta kurang yang sering dialami anak-anak Papua.

"Dinkes Papua secara rutin memonitor program pemenuhan gizi.  Kami juga memberikan pelatihan bagi tenaga medis agar melaksanakan program terkait penanganan masalah gizi buruk dah stunting dengan efektif, " kata Christine.

Ia menambahkan,  PPGBM juga memantau terkait masalah stunting hingga November 2019.  Hasilnya sebanyak 2.966 anak dengan kategori sangat pendek dan 4.949 anak kategori pendek.

Kami melaksanakan program 1.000 hari pertama kehidupan dan menggelar  kelas pendampingan bagi ibu hamil di seluruh puskesmas di Kota Jayapura secara rutin,  tutur Ni Nyoman.

"Hasil pengukuran sangat pendek serta pendek berdasarkan pengukuran tinggi badan dengan umur dari anak itu, " tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Willy Mambieuw mengatakan,  program pemenuhan gizi anak kurang optimal di Kabupaten Jayawijaya tahun ini. Sebab,  terjadi pemangkasan dana otonomi khusus yang turut berdampak anggaran operasional layanan kesehatan.

Baca juga : Kasus Gizi Buruk di Manokwari Tinggi

Ia mengungkapkan,  pemberian bantuan makanan tambahan dari Kementerian Kesehatan baru tiba di Kabupaten Jayawijaya pada November 2019.

"Sebelumnya kegiatan pemberian makanan bergizi dalam program 1.000 Hari Pertama Kehidupan bagi ibu dan anak berlangsung selama enam bulan.  Tahun ini program tersebut hanya efektif empat bulan saja," ungkap Willy.

Kompas/Wisnu Widiantoro

Dokter Spesialis Anak anggota Tim Medis TNI, Dr Rachmanto memeriksa salah satu pasien gizi buruk di RSUD Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Rabu (17/1/2018). Pemerintah Kabupaten Asmat dan TNI menurunkan 9 tim untuk melayani 19 distrik dalam penanganan wabah campak dan gizi buruk.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari mengaku, pihaknya melaksanakan program 1.000 hari pertama bagi anak sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.

"Kami melaksanakan program 1.000 hari pertama kehidupan dan menggelar  kelas pendampingan bagi ibu hamil di seluruh puskesmas di Kota Jayapura secara rutin, " tutur Ni Nyoman.