Pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasuki babak penting. Pekan ini, Dewan Perwakilan AS menentukan sejumlah dakwaan terhadap Trump.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·3 menit baca
WASHINGTON, SENIN — Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat akan menentukan jenis dakwaan terhadap Presiden AS Donald Trump, Rabu (4/11/2019) waktu setempat. Langkah ini terkait dengan pemakzulan Trump yang diduga menyalahgunakan kekuasaan, penyuapan, penghinaan terhadap kongres, dan penolakan kerja sama.
Dakwaan terhadap Trump ditentukan berdasarkan bukti pemeriksaan selama penyelidikan. Penentuan jenis dakwaan ini dilakukan Komisi Kehakiman, satu dari tiga komisi yang melakukan penyelidikan pemakzulan. ”Presiden telah menerima atau meminta negara asing untuk ikut campur dalam pemilihan umum AS yang akan datang. Ini adalah masalah mendesak yang tidak bisa ditunggu lagi jika kita ingin melindungi keamanan negara dan integritas pemilu kita.” kata Ketua Komisi Intelijen DPR Adam Schiff dalam sebuah pernyataan tertulis pada pekan lalu.
Dengan disusunnya dakwaan terhadap Trump, ia akan menjadi presiden ketiga di AS yang mengalami penyelidikan pemakzulan. Presiden lain mengalami hal serupa adalah Andrew Johnson pada 1868 dan Bill Clinton pada 1998.
Gedung Putih tidak akan mengirim perwakilan ke dalam persidangan apa pun terkait pemakzulan dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ketua Komisi Kehakiman DPR Jerrold Nadler mengundang Trump untuk menghadiri pemeriksaan pemakzulan pada Rabu (4/12/2019).
”Kami tidak dapat diharapkan untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan, sementara para saksi belum disebutkan. Selain itu, belum jelas apakah Komisi Kehakiman akan memberikan Presiden proses yang adil melalui proses dengar pendapat tambahan,” tulis Penasihat Gedung Putih Pat Cipollone dalam sebuah surat kepada Nadler, Minggu (1/12/2019).
Namun, Nadler juga tidak menutup kemungkinan Gedung Putih ikut berpartisipasi dalam penyelidikan yang sedang berlangsung. Komisi Kehakiman diminta memberi rincian lebih lanjut mengenai proses penyelidikan yang dilakukan. Konfirmasi kehadiran Gedung Putih akan disampaikan pada Jumat (6/12/2019).
Penyelidikan pemakzulan Trump berawal dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan sebagai presiden untuk kepentingan politik pribadi. Pada 25 Juli 2019, Trump menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump ingin Ukraina menyelidiki Joe Biden dan putranya, Hunter, dalam kasus perusahaan Burisma Holdings.
Biden merupakan bakal calon presiden paling populer dari Demokrat untuk Pilpres 2020 saat ini. Trump menunda pengiriman bantuan internasional untuk Ukraina senilai 391 juta dollar AS sebelum menyampaikan permintaan penyelidikan tersebut.
Sejak penyelidikan dimulai pada September 2019, Trump kerap menuding proses pemeriksaan sebagai upaya kudeta dengan mencari-cari kesalahannya. Mayoritas Republik, yang menguasai Senat, juga mengecam penyelidikan itu. ”Penyelidikan ini membuang-buang waktu Amerika,” ujar Doug Collins, anggota Komisi Kehakiman dari Republik.
Target Demokrat
Demokrat menargetkan agar DPR melakukan pemungutan suara terkait pasal-pasal dakwaan untuk pemakzulan Trump dilakukan sebelum akhir 2019. Mereka meyakini terdapat bukti yang kuat bahwa Trump melakukan pelanggaran berat meskipun Gedung Putih menolak menyerahkan berbagai dokumen terkait skandal di Ukraina.
”Kami tidak akan bermain-main dengan mereka. Mereka perlu menanggapi permintaan dokumen dan mematuhi panggilan pemeriksaan yang sah,” kata Val Demings, anggota Komisi Kehakiman dari Demokrat.
Saat ini, Demokrat menguasai kursi mayoritas di DPR AS. Apabila DPR sepakat dengan dakwaan yang akan diajukan, Trump akan diadili oleh Senat pada Januari 2020. Demokrat memerlukan dua pertiga suara Senat untuk melengserkan Trump. Namun, mengingat kursi di Senat dikuasai Republik, target itu akan sulit tercapai.
Kini, Demokrat mengincar kesaksian dari mantan penasihat keamanan nasional John Bolton, Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney, dan Sekretaris Negara Mike Pompeo. Ketiganya diperkirakan memiliki pengetahuan langsung terkait skandal Ukraina. Sejauh ini, mereka menolak untuk bersaksi dengan mengklaim kekebalan absolut sebagai orang kepercayaan presiden. (AFP)