Trump terus menolak hadir dalam rangkaian dengar pendapat terkait pemakzulan dirinya di DPR. Ia menilai proses pemakzulan itu ilegal.
Oleh
Elsa Emiria Leba / Kris Mada
·3 menit baca
AP PHOTO/LUIS M. ALVAREZ
Presiden Donald Trump memberi isyarat dengan menunjukkan dua ibu jarinya saat membalas sambutan para pendukungnya yang berjajar di tepi jalan saat Trump tengah dalam perjalanan ke Mar-a-Lago di West Palm Beach, Florida, Minggu (1/12/2019).
WASHINGTON, SENIN— Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak akan menghadiri sidang Komite Yudisial DPR AS sebagai kelanjutan proses penyelidikan pemakzulan terhadap dirinya, Rabu besok. Meski demikian, ia masih membuka peluang menghadiri dengar pendapat berikutnya dengan sejumlah syarat.
”Jika Anda setuju menggelar proses yang adil dan demi melindungi hak dan keistimewaan Presiden, kami akan mungkin mempertimbangkan menghadiri pemeriksaan komite yudisial di masa depan,” sebut surat Penasihat Hukum Trump, Pat Cipollone, yang dikirim kepada Ketua Komite Yudisial DPR Jerrold Nadler, Minggu (1/12/2019) malam waktu Washington atau Senin siang WIB.
Cipollone menyatakan, kesediaan Trump hadir di sidang lanjutan komite yudisial akan disampaikan paling lambat Jumat nanti. Kehadiran Trump akan sangat bergantung pada kesediaan komite yudisial untuk lebih terbuka kepada Gedung Putih. Keterbukaan dan kejelasan itu, kata Cipollone, tidak ada dalam sidang perdana komite yudisial, Rabu ini. Ketertutupan yang dimaksud Cipollone adalah DPR tak mengungkap siapa saksi yang akan dipanggil dan bagaimana proses pemeriksaan akan dilanjutkan.
Panel komite yudisial bakal mendengarkan testimoni publik dari empat pakar hukum soal landasan konstitusi yang bisa dijadikan dasar melengserkan presiden. Sidang dengar pendapat, Rabu besok, bisa dijadikan momen bagi komite yudisial untuk menentukan, apakah Trump harus menghadapi dakwaan formal pemakzulan.
Proses penyelidikan pemakzulan Trump di DPR AS, yang didalami khususnya Partai Demokrat, dipicu permintaan Trump pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar Kiev menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Joe Biden dan putranya, Hunter Biden, di Ukraina. Untuk itu Trump diduga menawarkan undangan bagi Zelensky ke AS dan memerintahkan penundaan pencairan bantuan militer bagi Ukraina.
AP PHOTO/MANUEL BALCE CENETA
Mantan pejabat keamanan nasional Gedung Putih Fiona Hill memenuhi panggilan Komite Intelijen DPR AS untuk memberikan kesaksian terkait pemakzulan Donald Trump, Kamis (21/11/2019).
Menekan Biden
Hasil pemeriksaan Kiev diduga bertujuan untuk menekan Joe Biden yang kini unggul sebagai bakal calon presiden Partai Demokrat. Tindakan Trump melanggar hukum AS karena melarang peserta pemilu meminta atau menerima bantuan asing. Jika terbukti melanggar, Trump bisa dimakzulkan dalam posisinya sebagai Presiden AS.
Cipollone tidak hanya menyinggung keterbukaan proses DPR. Ia juga menyatakan Trump akan berada di London pada sidang perdana komite yudisial. Di sana, ia menghadiri rapat pemimpin negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Sebelumnya, Nadler mengatakan, Trump dan pembantunya agar memanfaatkan kehadiran di rapat komite yudisial guna membela diri. ”Trump harus memilih hadir dan terwakili di rapat atau berhenti memprotes proses ini,” ujarnya.
Sejak penyelidikan dimulai oleh DPR, Trump dan para penasihatnya menuding proses itu ilegal. Trump dan para pembantunya tak mau hadir dalam rangkaian penyelidikan yang dimulai oleh komite intelijen.
Penyelidikan oleh komite intelijen telah rampung, dan laporannya akan dibahas dalam sidang pada Selasa sore. Dalam rapat itu, anggota komite akan memberi suara untuk menyetujui atau menolak laporan dan risalah penyelidikan. Jika disetujui, laporan itu bisa menjadi salah satu landasan untuk mengusulkan proses pemakzulan di kongres. Laporan itu akan diteruskan pada komite yudisial. (AP/AFP/REUTERS)
