Asuransi dan Dana Pensiun Potensial Biayai Infrastruktur
›
Asuransi dan Dana Pensiun...
Iklan
Asuransi dan Dana Pensiun Potensial Biayai Infrastruktur
Asuransi dan dana pensiun berpotensi besar dipakai membiayai pembangunan infrastruktur. Kebutuhan pendanaan diproyeksikan Rp 6.500 triliun lima tahun ke depan, tak semuanya bisa dipenuhi anggaran pemerintah.
Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Asuransi dan dana pensiun dinilai berpotensi besar dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Hingga lima tahun ke depan, kebutuhan pendanaan diproyeksikan mencapai Rp 6.500 triliun, tak semuanya bisa dipenuhi oleh anggaran pemerintah.
”Ke depan porsi pembiayaan pemerintah makin rendah. Kami mengundang swasta untuk berpartisipasi,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam diskusi tentang pembiayaan infrastruktur di Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Selama ini pemerintah telah mendorong badan usaha milik negara (BUMN) membangun infrastruktur. Namun, hal itu belum cukup karena kemampuan BUMN terbatas. Oleh karena itu, pemerintah ingin swasta berkontribusi, setidaknya 40-45 persen dari kebutuhan pendanaan.
Selain mendukung dengan regulasi, pemerintah menyiapkan ekosistem agar skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dapat dilaksanakan. Hal itu dilakukan dengan membentuk badan usaha khusus, seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan Lembaga Manajemen Aset Negara.
Selain itu, pembiayaan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang kreatif dan inovatif, seperti sukuk hijau. Menurut Luky, bagi investor dari Malaysia atau Timur Tengah, mereka lebih melihat aspek syariah sukuk hijau. Sementara investor dari Eropa lebih memerhatikan aspek hijau atau lingkungan.
Sumber pendanaan lain yang juga dicermati pemerintah saat ini adalah pendaan campuran, yakni antara pinjaman dengan dana filantropi. Sumber pendanaan ini terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG).
“Jadi fasilitas atau insentif macam apa yg anda perlukan? Mungkin tidak semua bisa kami penuhi tapi selama masuk akal kenapa tidak,” ujar Luky.
Menurut Luky, pencarian sumber pendanaan untuk infrastruktur jangan sampai menggerus sumber pendanaan lain, seperti dari deposito. Oleh karena itu perlu mencari sumber pendanaan baru dengan memaksimalkan teknologi informasi. Pemerintah kini tengah menyiapkan skema pensiun bagi pegawai negeri sipil.
Co-Chair of the Steering Group of Sustainable Development Investment Partnership ASEAN Hub and Chairman of Eastspring Investments, Donald Kanak, berpandangan, pemenuhan pendanaan dari pasar modal maupun asuransi mutlak diperlukan karena memiliki dana jangka panjang. Sementara sumber pembiayaan dari perbankan terbatas karena bukan dana jangka panjang. Yang mendasar bagi investor adalah regulasi untuk jangka panjang yang terkait dengan risiko investasi.
Menurut Kanak, Indonesia memiliki peluang investasi yang beragam, termasuk potensi adanya perusahaan unicorn. Namun demikian kanak mengaku belum melihat cetak biru pengembangan industri keuangan di Indonesia ke depan.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon mengatakan, penetrasi asuransi jiwa di Indonesia yang masih berada di kisaran 1 persen menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, diusulkan adanya insentif bagi perusahaan asuransi yang menempatkan dananya dalam aset infrastruktur.
Secretary General of ASEAN Insurance Council and Chairman Wanaartha Life Evelina Pietruschka berpandangan, hal yang mendesak dilakukan adalah mengedukasi masyarakat agar berasuransi. Menurut Evelina, faktor kunci meningkatkan pendanaan jangka panjang di asuransi adalah mendidik masyarakat untuk menabung atau membeli produk jangka panjang.