DKI Perlu Tingkatkan Alokasi Dana untuk Kepentingan Publik

Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta menilai, alokasi anggaran untuk kepentingan publik dalam rancangan APBD DKI belum optimal di tengah rencana pengadaan Formula E yang membutuhkan biaya besar.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pembangunan proyek Rusun Klapa Village Samawa (Solusi Rumah Warga) di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang telah memasuki tahap akhir, Rabu (24/7/2019). Pemprov DKI telah menyeleksi calon penghuni dari 2.359 pendaftar, sebanyak 1.790 orang lolos seleksi.

JAKARTA, KOMPAS  — Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta menilai, alokasi anggaran untuk kepentingan publik dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta belum optimal di tengah rencana pengadaan Formula E yang membutuhkan anggaran besar. Beberapa program yang menyentuh kepentingan langsung publik dinilai perlu percepatan.

Sejumlah program tersebut di antaranya percepatan realisasi program rumah DP 0 serta peningkatan akses air bersih.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019), mengatakan, realisasi hunian untuk program DP 0 yang dicanangkan sejak 2017 baru mencapai 780 unit pada 2019, yaitu di Klapa Village yang dibangun oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

Padahal, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022 disebutkan, target Program DP 0 mencapai lebih kurang 232.214 unit selama lima tahun.

Partai Gerindra berpendapat, pencapaian program hunian seharusnya bisa lebih banyak. ”Namun, banyak program lain yang perlu pembiayaan, seperti penyelenggaraan balap Formula E, pembangunan trotoar, serta pembiayaan untuk kenaikan UMP dan iuran BPJS,” katanya.

Untuk itu, kata Purwanto, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu terobosan skema pembiayaan lebih kreatif untuk mencapai target hunian DP 0.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Mobil listrik di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Mobil listrik ditampilkan dalam pengumuman Jakarta sebagai tuan rumah balapan mobil listrik, Formula E.

Tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menyebutkan, Fraksi PKS mendukung Formula E untuk mendukung peningkatan pariwisata DKI Jakarta. Akan tetapi, perlu evaluasi terhadap anggaran acara tersebut yang sangat besar.

Fraksi PKS merekomendasikan untuk mengurangi anggaran yang tak berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Formula E dan mendorong peran swasta dalam pembiayaan. Dengan demikian, biaya besar ajang balapan mobil listrik itu tak membebani APBD DKI Jakarta. ”Bagaimanapun, anggaran harus dimaksimalkan untuk kepentingan yang menyentuh langsung pada publik,” katanya.

Seperti diberitakan, DKI Jakarta harus menganggarkan commitment fee sebesar Rp 396 miliar yang dibayarkan per tahun selama lima tahun. Saat ini, biaya tersebut dibebankan di APBD.

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta juga menyoroti lambatnya proses DP 0, baik dalam proses pendaftaran maupun pembiayaan. Padahal, program ini dinilai sebagai program yang sangat baik karena menyentuh langsung kebutuhan banyak warga Jakarta.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak mengatakan, Program DP 0 tak efektif memenuhi kebutuhan perumahan. Selain karena jumlah unit tersedia masih sangat kecil dari target, program ini juga menyasar warga berpenghasilan menengah Rp 4 juta-Rp 7 juta sebulan.

Sementara fasilitas bantuan perumahan untuk warga berpenghasilan rendah di bawah Rp 4 juta, yaitu pembangunan rumah susun sederhana sewa, justru melambat.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza menyampaikan pandangan fraksinya di Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu untuk lebih memprioritaskan anggaran untuk kepentingan publik seperti peningkatan akses air bersih, pembangunan LRT sebagai angkutan umum massal, sanitasi dan rehab sekolah.

Adapun Formula E dinilai hanya akan dinikmati kalangan kelas menengah ke atas serta belum terbukti efektif dalam mendorong warga beralih ke mobil listrik. ”Berdasarkan penelitian, negara-negara yang mempunyai penggunaan mobil listrik tertinggi justru tidak menyelenggarakan Formula E,” katanya.

Sejumlah isu lain yang disinggung adalah anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan yang dianggarkan sebesar Rp 19,8 miliar di RAPBD 2020, tetapi dinilai tak mempunyai masukan dan hasil yang terukur.

Seperti diberitakan, anggaran pinjaman daerah untuk fasilitas perumahan DP 0 hanya disetujui dalam RAPBD DKI Jakarta 2020 dari usulan awal Rp 2 triliun menjadi hanya Rp 500 miliar.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, Program DP 0 merupakan program prioritas. Dengan Rp 500 miliar, target fasilitasi pinjaman uang muka mencapai 1.200 orang. Sementara dengan usulan awal Rp 2 triliun, ditargetkan dapat memberikan bantuan pada 2.500 orang.

Saat ini, dari 780 unit program DP 0 yang tersedia, baru sekitar 100 pemohon yang lolos persyaratan perbankan. Sementara jumlah peminat yang sudah mendaftar mencapai lebih dari 2.000 orang.