Materi boleh sama dengan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4, tetapi caranya bisa berbeda di era Presiden Joko Widodo.
Oleh
Anita Yossihara
·2 menit baca
Dalam acara Presidential Lecture tentang Internalisasi dan Pembumian Pancasila, Selasa (3/12/2019), di Istana Negara, Jakarta, Presiden Jokowi mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga non-kementerian yang hadir untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai program dan kebijakan di Kabinet Indonesia Maju.
Program-program yang diarahkan itu diharapkan dapat memenuhi hak dasar rakyat dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan, di antaranya lewat Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH), dan BBM (bahan bakar minyak) satu harga.
”Saya berikan contoh urusan yang misalnya terkait Kartu Sehat, Kartu Pintar, PKH, apakah itu ada ideologinya? Tanya ke saya saja, ada jawabnya. Lihat lebih dalam lagi, ada apa di situ? Perikemanusiaan ada di situ,” ujar Presiden Jokowi memberi contoh penerapan salah satu pasal Pancasila. Sementara, BBM satu harga ditetapkan sebagai upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, para menteri pun diminta agar tidak meninggalkan Pancasila sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan. Alasannya, Pancasila menjadi arah dan pedoman bangsa Indonesia. Tanpa ideologi yang sama, sebuah bangsa yang besar seperti Indonesia, diyakini tak akan bisa menentukan arah dan tujuan bersama.
”Saya ajak dan meminta agar setiap produk-produk kebijakan, regulasi, perundang-undangan, rasa ideologi Pancasila harus tampak di situ. Kalau tidak (terwujud), sekali lagi, tidak tahu mau ke mana kita,” kata Presiden.
Di era media sosial sekarang ini, Presiden Jokowi juga mengajak penyebaran narasi-narasi Pancasila di berbagai platform.
Sebelumnya, acara pembekalan Pancasila itu diawali sambutan Ketua Dewan Pengarah Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri. Selain bercerita tentang ayahnya, Presiden ke-1 RI, Soekarno, dan sejarah panjang penyusunan Pancasila, Megawati juga mencontohkan tindakan-tindakan sederhana yang mencerminkan pelaksanaan Pancasila.
Salah satunya, keputusan memberikan kembali kewarganegaraan Prabowo Subianto, yang kini sebagai Menteri Pertahanan, pada tahun 2000.
”Dulu, saya ambil beliau (Prabowo) keleleran. Saya marah, siapa yang buang beliau hingga stateless (tanpa kewarganegaraan)? Apa pun juga, beliau manusia Indonesia. (Saya minta) pulang dan beri dia kewarganegaraan. Itu baru tanggung jawab,” tutur Megawati soal keputusannya saat menjadi Presiden ke-5 RI.
Ketua Umum PDI-P itu pun menegaskan, persahabatan dengan Prabowo merupakan salah satu cara menerapkan ideologi Pancasila. Kendati berbeda partai, Megawati tetap menjalin hubungan baik dengan Prabowo.
Prabowo yang duduk di barisan paling depan pun mengangguk-angguk. Begitu pula para menteri lainnya.