Kubu Airlangga Tak Jamin Pendukung Bamsoet Bakal Masuk Kepengurusan DPP Golkar
›
Kubu Airlangga Tak Jamin...
Iklan
Kubu Airlangga Tak Jamin Pendukung Bamsoet Bakal Masuk Kepengurusan DPP Golkar
Kubu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum menjamin akan mengakomodasi pendukung Bambang Soesatyo masuk dalam kepengurusan DPP. Pendukung Bambang mengingatkan agar kesepakatan rekonsiliasi jangan dilanggar.
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG/AGNES THEODORA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kubu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum bisa menjamin akan mengakomodasi para pendukung Bambang Soesatyo untuk masuk ke dalam struktur kepengurusan DPP. Sementara itu, pendukung Bambang mengingatkan agar kesepakatan dalam rekonsiliasi jangan sampai dilanggar agar tidak terjadi konflik setelah Munas X Partai Golkar.
Politisi Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily belum bisa menjamin para pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) bisa masuk dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar. Menurut dia, semua DPD I dan DPD II juga tidak ada yang mendukung Bambang menjadi ketua umum.
”Seluruh pemilik suara kemarin mendukung Airlangga sebagai ketua umum dan tidak ada yang mendukung Bamsoet. Kalau mereka semua tidak ada yang mendukung Bamsoet, lalu siapa pendukung Bamsoet yang harus diakomodasi?” ucapnya di sela-sela pelaksanaan Munas X Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (05/12/2019).
Menurut Ace, selama pelaksanaan munas kali ini, ia tidak melihat pendukung Bambang yang hadir dalam acara tersebut. Ia pun mengatakan, seharusnya para pendukung Bambang datang secara inisiatif tanpa harus diajak.
”Seharusnya mereka datang dalam pelaksanaan munas kali ini, ikut berbaur dan berdiskusi. Sebab, munas bukan hanya ajang pemilihan ketum, melainkan juga ajang bertukar gagasan demi Partai Golkar,” katanya.
Seluruh pemilik suara kemarin mendukung Airlangga sebagai ketua umum dan tidak ada yang mendukung Bamsoet. Kalau mereka semua tidak ada yang mendukung Bamsoet, lalu siapa pendukung Bamsoet yang harus diakomodasi?
Sebelumnya, Bambang mengatakan, ada beberapa nama loyalisnya yang diusulkan masuk dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar. Ia mengutus loyalisnya, Nusron Wahid, Robert Kardinal, Ahmadi Noor Supit, dan Darul Siska, untuk bicara rekonsiliasi dengan utusan Airlangga, yaitu Agus Gumiwang, Azis Syamsuddin, dan Melchias Markus Mekeng.
”Dalam politik, semua cair, dan akhirnya sangat tergantung pada niat baik setiap pihak untuk membesarkan Golkar,” ucapnya.
Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, dalam menetapkan struktur kepengurusan DPP, Golkar membentuk tim formatur yang akan bekerja setelah munas berakhir. Susunan tim formatur terdiri dari tiga perwakilan DPD, yaitu wilayah barat diwakili Ahmad Doli Kurnia, wilayah tengah diwakili Zainudin Amali, dan wilayah timur diwakili Melki Laka Lena, serta satu ormas, yaitu AMPG, diwakili Ilham Permana.
”Sudah tidak ada lagi kubu-kubu di Partai Golkar untuk saat ini. Kita pun akan menerapkan sistem merit untuk menetapkan orang yang tepat dengan latar belakang dan pengalaman yang baik sebagai kader Golkar,” katanya.
Doli mengatakan, nantinya akan ada penambahan jabatan wakil ketua dalam struktur kepengurusan Partai Golkar. Wakil ketua ini nantinya akan membawahi korbid, sekjen, dan wasekjen.
”Nantinya minimal akan ada dua wakil ketua dalam struktur kepengurusan. Namun, saya belum tahu, apakah jabatan wakil ketua umum ini untuk mengakomodasi kubu Bambang atau tidak,” ucapnya.
Kemudian, Doli menjelaskan, ada penambahan jabatan dewan penasihat dan dewan etik dalam Partai Golkar. Jabatan ini akan diisi politisi senior Golkar, yaitu Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan.
”Dalam munas kali ini, kita menetapkan Dewan Pembina, yaitu Aburizal Bakrie. Untuk jabatan dewan penasihat, dewan pakar, dewan kehormatan, dan dewan etik nantinya akan ditentukan setelah munas,” ujarnya.
Nantinya minimal akan ada dua wakil ketua dalam struktur kepengurusan. Namun, saya belum tahu apakah jabatan wakil ketua umum ini untuk mengakomodasi kubu Bambang atau tidak.
Secara terpisah, politisi Golkar Ahmadi Noor Supit kembali mengingatkan agar Airlangga bisa menepati janjinya untuk bisa mengakomodasi semua faksi dalam struktur DPP, termasuk para pendukung Bambang. Menurut ia, proses rekonsiliasi perlu dilakukan untuk mencegah perpecahan dalam kubu internal partai.
”Kami serahkan pembentukan struktur kepengurusan ini kepada para formatur. Sebab, salah satu syarat rekonsiliasinya adalah untuk mengisi kursi kepengurusan bersama,” katanya.
Supit juga mengatakan, hingga saat ini belum ada pendukung Bambang yang diajak berbicara untuk masuk dalam kepengurusan DPP. Ia pun khawatir akan terjadi konflik setelah munas jika nantinya kubu Airlangga tidak menepati janji.
Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung menyarankan agar sebaiknya para pendukung Bambang bisa dirangkul masuk dalam struktur kepengurusan DPP. Namun, tetap perlu ada obyektivitas dalam memasukkan kader dalam struktur kepengurusan.
”Harus ada ukuran obyektivitas apakah yang bersangkutan tepat atau tidak. Dalam konteks Golkar, ada standardisasinya, seperti prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Hal ini harus jadi tolok ukur untuk menetapkan seseorang masuk dalam kepengurusan atau tidak,” ujarnya.