Anggota DPRD DKI Persoalkan Politisi PSI yang Soroti Anggaran Komputer

Politisi Partai Solidaritas Indonesia kembali menjadi sorotan. Sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mempersoalkan Anthony Winza Probowo yang mengkritik anggaran komputer Rp Rp 128,9 miliar.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Anggota DPRD Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Anthony Winza Probowo

JAKARTA, KOMPAS - Sebagian anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta memperkarakan politisi Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Probowo. Mereka menilai Anthony menyebarkan kebohongan kepada publik terkait anggaran pengadaan seperangkat komputer Rp 128,9 miliar di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Anthony dinilai membocorkan anggaran yang belum final dan membuat kegaduhan publik. Karena itu, sebagian fraksi di Komisi C, berencana melaporkan Anthony ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta pada Senin (9/12/2019).

"Jadi informasi yang beredar saat ini, satu unit (komputer) seharga Rp 128,9 miliar, saya pastikan itu tidak benar. Bahkan, ini sudah terjadi kebohongan publik sehingga perlu diambil langkah-langkah strategis. Dia melakukan kebohongan publik. Artinya, dia (Anthony) enggak pahami konteksnya," ujar  Anggota Komisi C dari Fraksi Gerindra S Andyka, Jumat (6/12/2019).

Seperti diberitakan sebelumnya, Anthony merupakan salah satu anggota di Komisi C yang mepermasalahkan pengadaan seperangkat komputer senilai Rp 128,9 miliar oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI di dalam Rapat Kerja Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI dengan BPRD, Kamis kemarin. Saat itu, Anthony mempertanyakan kejelasan spesifikasi dan tujuan dari pengadaan seperangkat komputer tersebut.

Baca juga : Anggota DPRD Pertanyakan Kejelasan Anggaran Perangkat Komputer

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Anggota Komisi C dari Fraksi Gerindra S Andyka

Andyka menyampaikan, rencana pelaporan tersebut sudah disetujui pimpinan DPRD DKI, seperti Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra Muhammad Taufik, dan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat Misan Samsuri. "Beliau mempersilakan kami mengambil langkah politis dan administratif demi terciptanya situasi kondusif di DPRD," ucap Andyka.

Langkah administratif yang dimaksud adalah Komisi C akan bersurat ke Dewan Pimpinan Wilayah PSI agar mengevaluasi keberadaan Anthony di Komisi C.

Sementara itu, Anthony mempersilakan kepada sejumlah anggota Komisi C apabila ingin melaporkan dirinya ke Badan Kehormatan DPRD. Sebab, dia tidak menyebarkan berita tentang pengadaan seperangkat komputer itu kepada media. Medialah, yang menurut Anthony, meliput kejadian di dalam Rapat Terbuka antara Komisi C dan BPRD, kemarin.

“Jika di rapat saya tidak boleh bertanya, lalu saya harus ngapain di rapat? Ini kan media yang mengutip pertanyaan saya di dalam rapat, lalu kurang beretikanya di mana? Bahkan saya mengatakan di dalam rapat kalau saya tak berani menuduh, saya hanya mempertanyakan dengan sopan di dalam rapat, ini (komputer) buat apa dan tolong bandingkan dengan spesifikasi di pemerintah pusat," ucap Anthony.

Baca juga : Sikap Anggota DPRD DKI Soal Anggaran Komputer Berbeda

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Pengadaan perangkat komputer senilai 128,9 miliar menjadi salah satu pembahasan yang cukup alot di dalam Rapat Kerja Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Kamis (5/12/2019).

Namun, lanjut Anthony, apabila sikap itu dinilai tak beretika oleh sejumlah anggota Komisi C, maka dirinya siap untuk dilaporkan.

"Saya tidak paham yang disebut beretika sesungguhnya seperti apa. Jika pun saya bertanya dalam rapat dianggap melanggar etika, di luar rapat juga tidak beretika, jadi yang beretika itu yang bagaimana? Saya lebih baik disebut tidak beretika daripada transparansi yang dikorbankan," tegasnya. Terhadap rencana pelaporan ini, Anthony mengaku tak akan mundur untuk terus mengawal anggaran DKI.