Momentum Transformasi Total BUMN

Pencopotan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia memperkuat sinyal transformasi BUMN yang tengah dilakukan pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS —Presiden Joko Widodo mengatakan, langkah tegas yang diambil pemerintah dalam kasus di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga akan diterapkan di badan usaha milik negara lainnya yang melakukan penyelewengan.

”Saya kira pesannya tegas sekali. Jangan ada yang mengulang-ulang seperti itu lagi. Itu pesan untuk semuanya, jangan main-main,” kata Presiden di sela acara peresmian Tol Kunciran-Serpong, Jumat (6/12/2019), di Tangerang Selatan, Banten.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Kementerian BUMN tidak hanya melakukan ”bersih-bersih” di Garuda, tetapi juga BUMN lainnya. ”Kalau memang kotor, ya, kita bongkar-bongkar. Presiden sudah membuat pernyataan terbuka, bongkar total manajemen BUMN selama memang itu tidak benar. Tadi beliau sudah sampaikan juga bahwa memang ini saatnya bersih-bersih,” kata Erick.

Dicopot

Askhara Danadiputra atau Ari Askhara dicopot dari jabatan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia menyusul terungkapnya upaya penyelundupan motor Harley-Davidson bekas dan sepeda Brompton, yang diangkut

dengan pesawat Airbus A330-900neo Garuda Indonesia dari Perancis.

Berdasarkan laporan Komite Audit dan Dewan Komisaris Garuda Indonesia, Ari Askhara menginstruksikan pencarian Harley-Davidson keluaran 1970-an tersebut pada 2018. Sepeda motor itu lalu dibeli pada April 2019 dengan pembayaran melalui transfer oleh Manajer Keuangan Garuda Indonesia di Amsterdam, Belanda.

Perhitungan Kementerian Keuangan, kasus ini berpotensi merugikan negara antara Rp 532 juta dan Rp 1,5 miliar.

Dewan Komisaris Garuda, kemarin, menetapkan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Fuad Rizal sebagai Pelaksana Tugas Dirut Garuda hingga dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa dalam waktu dekat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kasus yang terjadi di Garuda Indonesia menjadi momentum yang baik untuk membangun tata kelola perusahaan dengan baik, memilih figur direksi dengan kompetensi dan rekam jejak yang bagus, serta memperbaiki industrinya.

Managing Director Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, pencopotan Ari Askhara memperkuat sinyal transformasi BUMN yang tengah dilakukan Menteri BUMN.

Setelah dilantik sebagai Menteri BUMN pada Oktober 2019, Erick memang telah melakukan sejumlah gebrakan di berbagai perusahaan BUMN. Ia menunjuk sejumlah tokoh untuk memperkuat pengawasan BUMN, antara lain mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama Pertamina dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Hamzah sebagai komisaris Bank Tabungan Negara.

Langkah awal Erick tersebut diharapkan menjadi momentum transformasi BUMN secara menyeluruh. Menurut Toto, agar berjalan optimal, transformasi ini membutuhkan sosok pemimpin berintegritas.

”Transformasi BUMN mesti berwujud pada implementasi tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) sebagai budaya perusahaan. Pencopotan Dirut Garuda menjadi sinyal bagi orang-orang yang bekerja di BUMN untuk tidak main-main dalam penerapan GCG. Selain law enforcement yang tegas dan konsisten, kehadiran pemimpin yang berkarakter kuat juga diperlukan,” kata Toto.

Selain profesional, pemimpin BUMN harus mampu membuktikan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, ia akan mendapatkan kepercayaan dari karyawan dan publik untuk menjalankan transformasi secara bersama.

Tidak hanya internal, ekosistem BUMN secara menyeluruh juga membutuhkan transformasi. Dalam hal ini, Toto berpendapat, wacana pembentukan holding BUMN masih relevan. Namun, pembentukan holding itu membutuhkan klusterisasi berdasarkan fungsi. BUMN yang berorientasi pada kewajiban pelayanan publik mesti dipisahkan dari yang berorientasi profit.

Milik negara

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menetapkan motor bekas Harley-Davidson dan sepeda Brompton, yang diupayakan diselundupkan melalui pesawat baru milik maskapai Garuda Indonesia, kini dalam status dikuasai negara. ”Kasus ini masih ditangani penyelidik pegawai negeri sipil,” kata Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Deni Surjantoro.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menambahkan, motor Harley-Davidson dan sepeda Brompton itu bisa saja dilelang oleh negara.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyampaikan, jika ada indikasi korupsi dalam kasus Garuda itu, KPK akan ikut menangani. ”Sekarang, kan, masih diselidiki penyidik di lingkungan Bea Cukai dan Pajak. Kalau ada kaitannya dengan korupsi, pasti nanti akan ditangani,” kata Agus. (JUD/SHR/ERK/NAD/NTA)