Kualitas Kebebasan Berkumpul Jadi Masalah

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Peserta aksi diam Kamisan ke-138 memasang sejumlah pin bergambar wajah aktivis yang diculik saat aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/12/2009). Dalam aksi yang bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional itu, para korban dan keluarga korban meminta pemerintah segera mengusut dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

JAKARTA, KOMPAS — Kualitas kebebasan berkumpul menjadi salah satu masalah  yang membayangi situasi demokrasi dan penegakan hukum dewasa ini. Padahal, kebebasan berkumpul adalah urat nadi demokrasi.

”Ini mengulangi fenomena yang terjadi prareformasi, yaitu aparat hukum digunakan untuk membatasi kelompok-kelompok yang menggunakan haknya untuk menyeimbangkan diskursus negara,”  kata Yati Andriyani, Koordinator Badan Pekerja Kontras, terkait laporan terbaru Kontras, akhir pekan ini.

Negara, melalui pihak kepolisian, tambah Yati, kerap menolak menerbitkan tanda terima pemberitahuan kepada pengunjuk rasa dengan berbagai alasan, seperti melanggar ketertiban umum atau mengganggu stabilitas keamanan. Padahal, kebebasan berkumpul tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan demonstrasi atau pawai besar menyusuri jalan terbesar di Ibu Kota yang dipimpin seorang aktivis.

”Kebebasan berkumpul merupakan sarana penting karena melalui kebebasan tersebut publik dapat mengekspresikan pandangan mereka kepada siapa pun, seperti kebijakan negara atau pejabat publik. Kebebasan berkumpul mendukung terwujudnya keragaman publik dan salah satu alat yang tepat untuk mencapai perubahan dalam masyarakat,” tutur  Yati.

Baca Juga: Menagih Penanganan Pelanggaran HAM

Terhitung sejak 2015 hingga 2018, dalam laporannya, Kontras mendokumentasikan 1.056 peristiwa dari semua provinsi di Indonesia yang menyangkut berkumpul  secara damai.

Dengan menggunakan pemantauan media, Kontras memantau peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM, termasuk hak atas kebebasan berkumpul, yang terjadi selama empat tahun terakhir (2015-2018). Kontras menyadari angka itu merupakan angka yang terdokumentasi. Terbuka peluang untuk kurang atau bahkan secara hipotesis melebihi yang tercatat.

DOKUMENTASI JARINGAN ADVOKASI TAMBANG KALTIM

Bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia, Komite Lawan Tambang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Senin (10/12/2018). Mereka mendesak karut-marut tambang dituntaskan, termasuk kasus meninggalnya 32 anak di lubang tambang sejak 2011.

Temuan Kontras lainnya, ada  pola pembatasan hak berkumpul menggunakan restriksi aparat penegak hukum yang tidak terukur. Pola pembatasan hak berkumpul ini diarahkan secara khusus kepada kelompok-kelompok sipil yang sebenarnya tengah menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyeimbangkan diskursus negara.

Selain itu, juga ada ketiadaan mekanisme akuntabilitas negara yang efektif mampu memberikan keadilan kepada korban ketika masyarakat sipil mencoba menguji ruang-ruang akuntabilitas internal dan eksternal terhadap praktik pembubaran paksa dari kebebasan berkumpul di beberapa kasus.

Baca Juga: Jaksa Agung dan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nadi demokrasi

Hendri Satrio, dosen Universitas Paramadina, mengatakan, kebebasan berkumpul dan berpendapat adalah hal yang penting karena merupakan nadi dari demokrasi.

Ia menyoroti, tahun 2019 banyak sekali fenomena lapor-melapor. Ada juga fenomena hantu radikalisme, dengan radikalisme kerap jadi alasan untuk menyerang orang-orang yang punya pendapat berbeda.

Apalagi pemilik media massa sekarang banyak yang terjun ke politik sehingga terjadi pemaksaan isu atau ide.

”Apalagi pemilik media massa sekarang banyak yang terjun ke politik sehingga terjadi pemaksaan isu atau ide,” kata Hendri.

Ia mengatakan, secara teori, situasi ini disebabkan beberapa hal, seperti ekonomi yang tidak merata. Namun, ketika masyarakat bersuara, mereka malah dilaporkan. Juga ada masalah pada hukum dan kedewasaan berpolitik.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyerahkan rekomendasi berkaitan dengan penyelesaian masalah HAM kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional 2018 di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018).