Hingga kini belum jelas permasalahan di internal TVRI yang berujung pada rencana pemberhentian Direktur Utama TVRI Helmy Yahya.
Oleh
Aloysius Budi Kurniawan
·2 menit baca
Hingga kini belum jelas permasalahan di internal TVRI yang berujung pada rencana pemberhentian Direktur Utama TVRI Helmy Yahya.
JAKARTA, KOMPAS — Kisruh rencana pemberhentian Direktur Utama TVRI Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas TVRI menjadi petunjuk keras bagi Lembaga Penyiaran Publik ini untuk berani membuka permasalahan yang tengah mereka hadapi secara transparan. Di sisi lain, orientasi TVRI kepada pelayanan kepentingan publik mesti ditegakkan kembali.
Sejumlah pihak berharap konflik internal yang tengah melilit TVRI menjadi momen tepat untuk mengurai persoalan serius mereka. Menurut anggota Komisi I DPR Muhamad Farhan, Helmy Yahya selaku Direktur Utama harus berani membuka duduk perkara permasalahan secara transparan.
Sejumlah pihak berharap konflik internal yang tengah melilit TVRI menjadi momen tepat untuk mengurai persoalan serius mereka.
“Secara aturan (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI) justru sekarang Helmy yang harus menjelaskan tuduhan dari Dewas. Selain itu, Dewas juga harus membeberkan alasan argumentatif mengapa pemberhentian dilakukan,” kata dia, Senin (9/12/2019), di Jakarta.
Saat proses rencana pemberhentian masih berlangsung, Farhan berharap semua karyawan TVRI tidak terlibat dalam perselisihan ini dengan membuat kubu-kubu dukungan. Seluruh karyawan mesti tetap bekerja secara profesional dan menghindari upaya-upaya politisasi isu di tubuh TVRI.
Kembali ke visi misi
Dua hari sebelum Surat Keputusan Dewan Pengawas (SK Dewas) tentang Penetapan Non Aktif Sementara Direktur Utama TVRI Helmy Yahya beredar, jajaran direksi TVRI mendapat kritik keras dari Komisi 1 DPR saat Rapat Dengar Pendapat, Senin (2/12/2019), di Gedung DPR, Jakarta. Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf mengatakan, visi-misi TVRI semestinya tidak bersaing di ranah TV swasta berjaringan.
Visi-misi TVRI semestinya tidak bersaing di ranah TV swasta berjaringan.
“Visinya (TVRI) semestinya muncul di pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa, tapi operasionalisasinya (ternyata) enggak ke situ,” ucapnya.
Fakta yang terjadi, TVRI justru membeli program siaran asing seperti Liga Inggris dan Discovery Channel untuk konten-konten siarannya. “Daripada membeli program asing yang kurang bermanfaat bagi kepentingan bangsa. Lebih baik TVRI terus meningkatkan kreativitas dan konsisten dengan konten yang kental akan budaya lokal. TVRI semestinya mengangkat nilai- nilai budaya dan unsur kebinekaan dalam kearifan lokal,” tambahnya.
Sebelumnya, Pendiri Rumah Perubahan LPP sekaligus Doktor Kajian Sistem Penyiaran Publik di University of Munich, Masduki, juga berharap tidak ada intervensi politik dalam penanganan konflik internal ini.
“Pihak-pihak di luar TVRI terutama para politisi di Senayan (Komisi I DPR) hendaknya menahan diri untuk tidak melakukan intervensi secara langsung kepada TVRI. Bercermin dari kasus 2013-2014, intervensi ini membuka konflik yang lebih panjang dan rumit sekaligus berdampak pada krisis anggaran TVRI,” kata Masduki.