Meski ada kesenjangan, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperlancar konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperlancar konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, masih ada kesenjangan antara ketersediaan materi penunjang infrastruktur dan kebutuhan. Karena itu, industri penunjang infrastruktur juga perlu diperkuat.
Presiden Joko Widodo mengingatkan, pembangunan infrastruktur selalu untuk memperlancar konektivitas di sepanjang rantai pasok. Karena itu, semua infrastruktur harus menghubungkan sentra-sentra produksi, baik pertanian, perikanan, perkebunan, industri, maupun UMKM.
”Dengan demikian, infrastruktur yang kita bangun betul-betul memiliki impact pada indeks kinerja logistik kita serta memiliki dampak pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pengantar rapat terbatas (ratas) terkait akselerasi pembangunan infrastruktur di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Dengan demikian, infrastruktur yang kita bangun betul-betul memiliki impact pada indeks kinerja logistik kita serta memiliki dampak pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendampingi Presiden Jokowi memimpin ratas. Adapun para menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi; serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Johnny G Plate.
Presiden mengingatkan, pembenahan pada manajemen rantai pasok konstruksi mulai dari penyiapan sumber daya manusia, peralatan, material, inovasi, teknologi, hingga pendanaan terus dilakukan. Sebab, saat ini masih ada kesenjangan antara ketersediaan material penunjang konstruksi dan kebutuhan.
Dicontohkan, kebutuhan aspal sebesar 650.000 ton, tetapi saat ini baru terpenuhi 70 persen. Indonesia memerlukan baja sekitar 9 juta ton, tetapi baru terpenuhi 60 persen.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, Presiden Jokowi meminta supaya pembangunan infrastruktur menggunakan material produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya. Sejauh ini, banyak produk dalam negeri yang bisa digunakan, baik beton, semen, keramik, kaca, karet, maupun berbagai jenis bahan lain.
Pemerintah juga terus memperbaiki iklim investasi untuk memperkuat industri penunjang pembangunan infrastruktur ini. Sejauh ini, menurut Agus, beberapa perusahaan memang akan menambah kapasitas produksi, ada pula yang akan membuka usaha baru. Salah satunya adalah Posco (Korea) dan Krakatau Steel, misalnya, yang akan memulai 10 kluster baru untuk produk turunan baja.
Proyek strategis
Seusai ratas, Airlangga menjelaskan, sejauh ini kapasitas pabrik semen di Indonesia sudah melebihi 100 juta ton yang mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, diakui bahwa Indonesia masih mengimpor 40 persen aspal untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, ada program aspal campur karet untuk menaikkan penyerapan karet.
Indonesia masih mengimpor 40 persen aspal untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, ada program aspal campur karet untuk menaikkan penyerapan karet.
Sejauh ini, lanjut Airlangga, tercatat 233 proyek strategis nasional (PSN) yang masuk dalam akselerasi program infrastruktur dengan nilai Rp 4.183 triliun secara kumulatif. Pada 2016, sudah diselesaikan 20 PSN, pada 2017 sebanyak 10 PSN, dan pada tahun berikutnya 32 PSN.
Sepanjang Januari-Desember 2019, rampung 3 bandara, 8 jalan, 6 kawasan industri/ekonomi, 2 smelter, 4 bendungan, dan 2 proyek terkait teknologi, yakni Palapa Ring dan pelabuhan. Pada kuartal keempat 2020, diperkirakan rampung 144 proyek dengan nilai Rp 815,2 triliun.
Saat ini masih ada usulan-usulan PSN dari pemerintah daerah dan kementerian. Sejak Juni hingga Desember 2019, sudah ada 71 usulan PSN, baik berupa proyek jalan-jembatan, bandara-pelabuhan, pasar agribisnis, maupun transportasi perkotaan. Selain itu, pengolahan sampah dan limbah, kawasan, smelter, kereta api, transit oriented development, pusat logistik, instalasi air minum, pengendalian banjir, kanal dan bendungan, penanganan sungai dan pantai, serta peningkatan kualitas udara.
Presiden Jokowi juga menegaskan, pembangunan dan modernisasi moda transportasi massal, seperti MRT, LRT, dan kereta cepat, terutama di kota-kota besar, akan diteruskan. Dengan demikian, keseluruhan sistem transportasi di kota besar semakin efisien, ramah lingkungan, dan terkoneksi secara menyeluruh.
Berilah ruang yang lebih luas kepada swasta, kepada pengusaha lokal, kepada pengusaha kecil menengah, tenaga kerja lokal, agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Saya yakin, semangat kolaboratif kita mampu mengatasi ketertinggalan pembangunan infrastruktur.
Pembiayaan pembangunan infrastruktur juga tak mungkin ditangani APBN semata. Oleh karena itu, ditawarkan model pembiayaan kreatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA).
Pengerjaan proyek-proyek infrastruktur juga diingatkan kembali supaya tak hanya diambil oleh BUMN. ”Dari proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil, sering kali bukan hanya melibatkan anak BUMN, tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN,” ujar Presiden.
”Berilah ruang yang lebih luas kepada swasta, kepada pengusaha lokal, kepada pengusaha kecil menengah, tenaga kerja lokal, agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Saya yakin, semangat kolaboratif kita mampu mengatasi ketertinggalan pembangunan infrastruktur,” lanjut Presiden.
Editor:
suhartono
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.