Pengabdian kemanusiaan merupakan kewajiban semua orang yang memiliki kemampuan lebih. Sebab, tugas kemanusiaan bersifat universal, artinya tidak ada batas-batas yang memisahkan, seperti negara, wilayah, agama, atau suku.
Oleh
Fajar Ramadhan
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ke-10 dan juga Ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla menegaskan bahwa kepercayaan mesti menjadi landasan utama dari kegiatan kemanusiaan. Tanpa landasan kepercayaan, lembaga kemanusiaan tidak akan mampu bekerja menyejahterakan masyarakat.
”Lembaga kemanusiaan harus bekerja dengan baik, berkompeten, dan (membangun) kepercayaan,” kata Kalla dalam pidato kunci Milad Dua Dekade Human Initiative bertajuk ”Humanity Collaboration” di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Kepercayaan yang dimaksud Kalla adalah kepercayaan publik. Hal ini hanya bisa terwujud dengan akuntabilitas program dan pelaksanaan lembaga kemanusiaan. Menurut dia, tanpa hal tersebut, kepercayaan publik akan sulit terwujud.
”Jika tidak ada kepercayaan, tidak akan ada donor. Dengan begitu, lembaga kemanusiaan tidak bisa bekerja,” ujarnya.
Selain itu, Kalla juga menekankan agar relawan kemanusiaan dari berbagai lembaga bekerja dengan ikhlas. Keikhlasan tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ditangani di lapangan, baik saat menolong korban maupun melakukan rehabilitasi.
Kalla mengatakan, pengabdian kemanusiaan merupakan kewajiban semua orang yang memiliki kemampuan lebih. Sebab, tugas kemanusiaan bersifat universal, artinya tidak ada batas-batas yang memisahkan, seperti negara, wilayah, agama, atau suku.
”Di Indonesia, ada dua hal yang membutuhkan tugas-tugas kemanusiaan dari kita semua, yaitu bencana yang diakibatkan oleh alam dan yang diakibatkan oleh manusia,” ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut.
Bencana yang diakibatkan oleh manusia salah satunya adalah konflik. Menurut Kalla, ada tiga hal yang mesti dilakukan dalam membantu korban yang terdampak konflik tersebut. Ketiganya adalah menyelesaikan masalah sosialnya, melakukan perdamaian, dan melakukan rehabilitasi.
Kalla yang memiliki pengalaman panjang dalam penyelesaian konflik di Poso, Ambon, dan Aceh mengaku mengetahui secara langsung banyaknya korban yang kehilangan nyawa sia-sia akibat ulah dari manusia itu sendiri. Selain itu, tidak sedikit yang harus mengungsi.
”Sekitar tahun 2000, setidaknya ada 200.000 pengungsi akibat konflik di Poso dan Ambon. Masing-masing kemudian dibangunkan 100.000 rumah,” lanjutnya.
Kalla mengungkapkan, meski penanganan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, keterlibatan lembaga kemanusiaan lintas agama dan masyarakat turut membantu. Ia juga berharap agar kerja sama antarlembaga kemanusiaan dapat terus terjalin dengan baik.
Jutaan penerima bantuan
Presiden Human Initiative Tomy Hendrahati mengatakan, dalam lima tahun terakhir, Human Initiative yang sebelumnya bernama PKPU Lembaga Kemanusiaan Nasional telah melaksanakan program bantuan kepada 3,33 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut meliputi seluruh wilayah Indonesia dan 15 negara.
Program ini terselenggara atas bantuan berbagai pihak. Setidaknya, ada 60.606 donatur individu, 150 perusahaan, dan 26 lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kolaborasi menjadi modal penting untuk menjawab tantangan kemanusiaan ke depan.
”Jalan kemanusiaan adalah jalan untuk membangun peradaban yang penuh dengan harmoni,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan mengatakan, kolaborasi antarlembaga juga dilakukan tidak hanya dalam hal penanganan bencana, tetapi juga pencegahan. Kolaborasi ini dilakukan melalui kegiatan ekspedisi Desa Tangguh Bencana di Jawa bagian selatan.
”Ada sekitar 600.000 penduduk yang tinggal di 584 desa di Jawa bagian selatan rawan terhadap tsunami sebab salah satu megathrust ada di sana,” ucapnya.
Dalam kegiatan tersebut, relawan, akademisi, aktivis LSM, hingga pihak swasta bersama-sama tinggal di desa untuk mengukur tingkat kewaspadaan masyarakat. Sejumlah sekolah, tempat ibadah, dan rumah-rumah warga didatangi untuk diberikan penguatan kapasitas kesiapsiagaan bencana.
Lilik menyebutkan, ke depan, lokasi-lokasi tersebut juga akan menjadi lokasi prioritas kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematis mahasiswa. Menurut dia, ada 110 perguruan tinggi di Jawa yang berkomitmen memperkuat desa-desa tersebut.
”Kolaborasi sudah menjadi budaya kemanusiaan Indonesia. Setiap ada bencana, kepekaan masyarakat untuk membantu selalu bermunculan,” ujarnya.