Predikat Bebas Korupsi untuk Dongkrak Kualitas Layanan Warga DKI

Momentum positif hadir untuk warga Ibu Kota. Penghargaan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang mendorong wilayahnya bebas korupsi semestinya bisa jadi pelecut meningkatkan layanan publik.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperlihatkan piagam penghargaannya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Anies terpilih sebagai kepala daerah yang mendorong wilayah bebas korupsi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraih penghargaan dari pemerintah pusat sebagai kepala daerah yang mendorong wilayahnya bebas korupsi. Anies menggunakan momentum ini untuk mendongkrak semangat jajaran Pemerintah Provinsi DKI meningkatkan integritas dan pelayanan kepada warga Ibu Kota.

Penghargaan itu diberikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Anies di Hotel Bidakara, Jakarta. Selain Anies, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menerima penghargaan serupa sebagai kepala daerah yang mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

”Kami menerima ini sebagai sebuah penghargaan bagi seluruh jajaran dan ini menjadi pemicu bagi kami untuk makin meningkatkan derajat integritas di tempat kerja,” ujar Anies seusai peluncuran bus kampanye antikorupsi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Baca juga : Kampanye KPK lewat Dongeng Anak-anak di Bali

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Suasana penyerahan anugerah zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Sebanyak enam unit kerja di jajaran Pemprov DKI Jakarta mendapatkan predikat WBK, yakni Direktur RSUD Pasar Minggu di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Yudi Amiarno, Kepala Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Pulogadung di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Mirza Aryadi, serta Kepala UP PKB Ujung Menteng di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Prapto Priyanto.

Selain itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Benny Agus Chandra; Kepala Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Sartono; serta penghargaan Pelopor Perubahan kepada Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Dedy Dwi Widodo.

Menurut Anies, penghargaan ini merupakan buah dari komitmen jajarannya yang mampu menghindari wilayah rawan korupsi. ”Yang utama indikatornya adalah hasil survei persepsi korupsi dan hasil survei kualitas layanan,” katanya.

Pendidikan antikorupsi

Dalam kesempatan yang sama, Anies meluncurkan program Kampanye Antikorupsi. Sebanyak 160 duta antikorupsi dikukuhkan saat peluncuran program kampanye tersebut. Program ini merupakan penerapan dari Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.

Baca juga : Meminang Para Pendekar Anti Korupsi

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan bus kampanye antikorupsi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Anies menegaskan, semangat antikorupsi harus dibangun sejak dini. Oleh karena itu, secara konkret, dia akan memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di seluruh jenjang sekolah pada tahun ajaran baru 2020.

”Jadi, memang butuh kesadaran (melawan korupsi) dari awal. Hasilnya tentu bukan bulanan, bukan tahun depan, tetapi investasi untuk kita dalam jangka panjang membangun masyarakat yang bebas korupsi,” ucap Anies.

Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono sepakat bahwa pendidikan antikorupsi merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, dia sangat mendukung rencana Anies yang akan memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran.

Catatan Dinas Pendidikan DKI, total ada 4.851 sekolah yang akan memiliki pendidikan antikorupsi. Rinciannya, ada 1.104 SD, 1.095 SMP, dan 2.652 SMA.

”Jadi, konsekuensinya 4.000 lebih sekolah akan menerapkan pendidikan antikorupsi. Karena ini investasi, maka anak-anak ini akan mempunyai nilai pilihan, jadi orang tidak korupsi karena tidak ingin, melainkan karena nilai korupsi tidak sesuai nilai mereka,” ujar Giri.