Sistem Politik Perlu Direformasi

Tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif, sebenarnya dapat dijawab dengan reformasi sistem politik dan kepartaian.

Politisi menjadi aktor korupsi terbanyak kedua di rentang 2004-2019 yang terjerat KPK. Upaya mereformasi sistem politik dan partai politik kian mendesak untuk dilakukan.

JAKARTA, KOMPAS - Tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif, dapat dijawab dengan reformasi sistem politik dan kepartaian. Sepanjang era reformasi, partai politik bergeming tanpa ada perubahan signifikan dari segi kelembagaan, sistem pendanaan dan transparansi keuangan, serta sistem perekrutan calon kepala daerah dan legislatif.

Sistem politik yang minim transparansi, meritokrasi, serta berbiaya tinggi itu akhirnya kerap memperparah tingkat korupsi politik. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak 2004 sampai 2019, anggota DPR dan DPRD menjadi aktor kedua yang paling banyak terjerat kasus korupsi (247 kasus). Sementara, ada 121 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah dari tingkat kabupaten/kota sampai provinsi.

Rencana DPR dan Pemerintah untuk merevisi sejumlah undang-undang (UU) paket sistem politik, seperti UU Partai Politik, UU Pilkada, dan UU Pemilu, perlu dikawal. Hal ini penting agar revisi menghasilkan pembenahan dan reformasi sistem politik, kepartaian, dan menekan angka korupsi, bukan membuka celah baru korupsi.

Baca Juga: Menakar Pidana Korupsi kepala Daerah

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Moch Nurhashim, di Jakarta, Selasa (10/12/2019), mengatakan, pembenahan sistem politik dan kepartaian dibutuhkan untuk mendorong organisasi partai yang sehat. Hanya saja selama 21 tahun terakhir pasca-tumbangnya Orde Baru, hal tersebut belum menjadi fokus perhatian.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng Ajun Komisaris Besar (AKBP) Teguh Widodo berbincang dengan tersangka kasus korupsi peningkatan jalan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Senin (24/6/2019). Lima orang dijadikan tersangka salah satunya adalah pejabat kepala dinas di daerah itu.

Sistem yang lemah itu membuka ruang-ruang baru korupsi. Korupsi politik kerap muncul karena pendanaan partai serta politisi yang berasal dari proses rente (rent-seeking). Modus itu terjadi di berbagai tahapan, dari proses perekrutan calon anggota legislatif dan calon kepala daerah, sampai ketika elite menduduki jabatan publik di DPR/DPRD dan pemerintahan pusat/daerah.

Nurhashim mengatakan, salah satu cara untuk menekan angka korupsi politik di sejumlah negara adalah dengan mendanai partai politik. Tentu hal ini diiringi dengan pembenahan seluruh sistem kelembagaan partai, khususnya sumber pendanaan partai, serta transparansi dan akuntabilitas sistem keuangan.

”Kalau sistem bekerja dengan pendanaan negara, partai tidak lagi menjadi milik pemodal atau segelintir elite pemburu rente, tetapi menjadi milik anggota. Hal itu bisa membantu menutup banyak celah yang selama ini menjadi modus korupsi politik”

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Gubernur dan Wagub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak (baju hitam) berjabat tangan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Edy Natar Nasution didampingi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelum meninggalkan rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

”Kalau sistem bekerja dengan pendanaan negara, partai tidak lagi menjadi milik pemodal atau segelintir elite pemburu rente, tetapi menjadi milik anggota. Hal itu bisa membantu menutup banyak celah yang selama ini menjadi modus korupsi politik,” katanya.

Baca Juga: Komplikasi Kronis Korupsi Kepala Daerah

Kendati demikian, rencana perubahan UU sistem politik itu perlu diwaspadai. Nurhashim meragukan DPR dan pemerintah saat ini memiliki perencanaan atau peta jalan yang jelas untuk mereformasi sistem politik.

Selama ini, revisi UU Pemilu dan UU Pilkada yang sudah berulang kali dilakukan luput mengatur lebih ketat mengenai dana kampanye serta politik uang. Revisi UU Parpol pada 2008 juga mengabaikan pembenahan komponen utama pada partai, yaitu sistem keuangan, nilai/ideologi, demokrasi internal, dan etika.

Tak cukup

Di sektor pemerintahan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menilai, sistem pelayanan berbasis elektronik tidak cukup untuk mencegah korupsi. Aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan sistem tersebut harus berintegritas. Terkait dengan hal itu, Risma selalu mengingatkan semua ASN untuk menghindari perilaku koruptif. Pejabat publik pun diminta menandatangani pakta integritas.

”Semua proses dapat dipantau masyarakat secara langsung. Jika ada tindakan yang mencurigakan, bisa dideteksi oleh sistem dan kami tahu siapa yang melakukannya”

Pelayanan publik berbasis elektronik mulai diterapkan di Surabaya sejak 2012. Saat ini, pelayanan itu digunakan di seluruh proses administrasi di Surabaya, khususnya di sektor yang rentan korupsi, seperti di bidang penyusunan anggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta dokumen administratif.

”Semua proses dapat dipantau masyarakat secara langsung. Jika ada tindakan yang mencurigakan, bisa dideteksi oleh sistem dan kami tahu siapa yang melakukannya,” ujar Risma.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan pentingnya komitmen pemerintah memberantas korupsi. Tanpa hal tersebut, keberhasilan daerah per daerah bisa sia-sia jika sistem secara keseluruhan yang berada di pusat tidak ikut berbenah.

Kompas/Wawan H Prabowo

Petugas mengawal Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Dzulmi Eldin, untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2019). KPK mengamankan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga menerima uang setoran dari sejumlah dinas di Kota Medan.