Israel akan menggelar pemilihan umum pada 2 Maret 2020. Pemilu tersebut akan menjadi pemilu ketiga dalam kurun waktu satu tahun sehingga menjadi fenomena pertama dalam sejarah pemerintahan Israel.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·3 menit baca
AFP/GALI TIBBON
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memegang dahi saat berbicara dalam pertemuan blok sayap kanan di Knesset (Parlemen Israel) di Jerusalem, 20 November 2019.
JERUSALEM, KAMIS — Setelah berbulan-bulan menghadapi kebuntuan, Parlemen Israel memutuskan, Kamis (12/12/2019), akan menggelar pemilihan umum untuk ketiga kali pada 2 Maret 2020. Akan tetapi, pemilu ini memicu rasa ketidakpuasan rakyat karena melihat politisi gagal membentuk pemerintahan.
Dengan 94 suara di Knesset (Parlemen Israel) tanpa ada yang menentang, anggota parlemen menyetujui mosi pembubaran parlemen dan menetapkan tanggal pemilihan baru. Pemilu tersebut akan menjadi pemilu ketiga dalam kurun waktu satu tahun sehingga menjadi fenomena pertama dalam sejarah pemerintahan Israel.
”Partai Biru-Putih memaksa pemilihan baru kepada kami (Partai Likud). Agar tidak berulang, hanya ada satu hal yang harus dilakukan dan itu adalah agar kami menang banyak,” kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melalui siaran video.
Netanyahu meraih suara imbang melawan Benny Gantz dari Partai Biru-Putih pada pemilu April dan September 2019. Keduanya telah bernegosiasi untuk pembentukan pemerintah. Namun, setelah diberi waktu 28 hari, keduanya tidak berhasil membujuk pemimpin Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, untuk bergabung ke blok masing-masing.
Netanyahu meraih suara imbang melawan Benny Gantz dari Partai Biru-Putih pada pemilu April dan September 2019. Setelah diberi waktu 28 hari, keduanya tidak berhasil membujuk pemimpin Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, untuk bergabung.
Mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel yang berhaluan kiri tengah, Benny Gantz, berbicara kepada para pendukung menjelang pengumuman hasil pemilihan nasional di Tel Aviv, Israel, 10 April 2019.
”Kita akan memasuki siklus pemilihan ketiga karena upaya Netanyahu untuk mendapatkan kekebalan hukum. Kita harus menentang upaya ini,” ujar Gantz merujuk kepada dakwaan korupsi Netanyahu pada November 2019.
Dalam hukum Israel, pejabat publik harus mengundurkan diri jika didakwa melakukan kejahatan. Namun, hukum itu tidak berlaku bagi perdana menteri. Jika tetap menjabat, Netanyahu memiliki kuasa untuk menekan jaksa penuntut dan mendorong parlemen memberikan kekebalan hukum.
Pemilu ketiga itu akan menjadi referendum tentang kepemimpinan Netanyahu yang adalah PM Israel terlama sejak 2009. Namun, meskipun didera tuduhan korupsi, hasil pemilu ketiga bisa kembali imbang.
Jajak pendapat Channel 13 Israel menyebutkan, Partai Biru-Putih akan memenangi 37 kursi, sedangkan Partai Likud sebesar 33 kursi. Knesset memiliki 120 kursi. Temuan itu mengindikasikan kedua partai masih harus berjuang untuk mendapatkan sekutu yang cukup guna membentuk koalisi mayoritas.
”Pemilihan umum ini akan menjadi festival kebencian, kekerasan, dan kekotoran,” kata Yair Lapid, politisi Partai Biru-Putih, merujuk pada kemungkinan Netanyahu akan berlaku curang.
Pemilihan umum ini akan menjadi festival kebencian, kekerasan, dan kekotoran.
Apalagi, Netanyahu juga harus menghadapi tantangan internal partai. Partai Likud mengumumkan akan melakukan pemilihan pemimpin partai pada 26 Desember. Saingan utama Netanyahu adalah Gideon Sa’ar.
Pelaksana Tugas PM Israel, yang juga pemimpin Partai Likud, Benjamin Netanyahu (tengah), menghadiri rapat faksi partainya di Knesset, di Jerusalem, Senin (23/9/2019).
Tidak populer
Rencana pemilu ketiga sangat tidak populer di kalangan pemilih. Sebuah jajak pendapat oleh Channel 13 Israel menemukan, 41 persen berpikir bahwa Netanyahu harus disalahkan atas kebuntuan pemerintahan. Hanya 5 persen yang menyalahkan Gantz.
Pemilu ketiga pada tahun depan berarti Israel akan memasuki tahun 2020 tanpa adanya alokasi anggaran yang disahkan. Kondisi ini akan membebani pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Asosiasi Produsen Israel memperkirakan, tiga pemilu bisa menelan biaya hingga 3,4 miliar dollar AS.
Tidak hanya warga, politisi juga mengecam Netanyahu dan Gantz. Pada Rabu (11/12/2019), Lieberman menuduh keduanya mementingkan diri sendiri ketimbang kepentingan negara.
”Saya tidak bisa menerima bahwa agenda negara didikte oleh masalah hukum Netanyahu. Sementara itu, Partai Biru-Putih bertindak memalukan dan menipu pemilih mereka,” kata Lieberman.
Sebagai perdana menteri berhaluan kanan, Netanyahu merupakan sekutu dekat Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tengah mendorong rencana untuk menguasai Tepi Barat. Adapun Gantz adalah mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel yang berhaluan kiri tengah. (AFP/REUTERS)
