Tengkes Bayangi Masa Depan Anak-anak Sumsel

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Suasana di posyandu di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (10/08/2019). Tampak seorang anak menerima tambahan vitamin dari petugas posyandu. Salah satu prioritas program pemerintah melalui posyandu adalah pencegahan tengkes, dan dilakukan dengan mengawal kesehatan anak sejak balita.

PALEMBANG,KOMPAS-Tengkes masih membayangi masa depan anak-anak Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumsel mengalokasikan dana sekitar Rp 145 miliar untuk menekan bertambahnya angka tengkes.

Hal ini mengemuka dalam acara Sumpah Profesi Tenaga Gizi Teknikal Dietisien-Nutrisionis dan Pelatihan Kompetensi Ahli Gizi tahun 2019 yang diadakan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Sumsel, Kamis (12/12/2019). Hadir dalam acara tersebut perwakilan ahli gizi dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nurainy mengatakan, tengkes di Sumsel masih cukup tinggi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, untuk bayi dibawah lima tahun (balita) nilai tengkes di Sumsel mencapai 31,7 persen, Angka itu lebih tinggi dibanding data balita tengkes secara nasional sebesar 30,8 persen.

"Dengan angka ini, Sumsel berada di posisi 20 dari 34 provinsi dengan nilai tengkes terbesar secara nasional,"katanya. Bahkan untuk di Sumatera, Sumsel berada di urutan ketiga dibawah Aceh (37,3 persen) dan Sumatera Utara (32,3 persen).

Baca Juga : Peran Posyandu Cegah Tengkes

Lesty mengungkapkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tengkes, mulai dari asupan gizi pada ibu hamil yang belum optimal dan kondisi lingkungan yang belum memadai. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kondisi bayi. Kesehatan ibu juga sangat dipengaruhi ketersediaan fasilitas kesehatan, dan sanitasi.

Lesty mengungkapkan, tingkat tengkes di setiap daerah hampir sama. Hanya Palembang saja yang tingkat tengkesnya lebih rendah. Beberapa daerah yang patut diperhatikan seperti Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Palembang, Banyuasin, dan Lahat.

"Karena itu permasalahan tengkes juga harus melibatkan pemerintah kabupaten/kota,"kata Lesty.

Lesty mengatakan, upaya menurunkan angka tengkes bukan pekerjaan mudah. "Penurunan satu persen dalam satu tahun saja sudah cukup baik," katanya. Bahkan dalam rentang waktu 2013-2018, angka tengkes di Sumsel hanya turun 5 persen.

Melihat masih tingginya angka tengkes di Sumsel, pemerintah daerah  mengalokasikan dana sekitar Rp 145 miliar untuk mengatasi tengkes. Hal itu dilakukan dengan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah pelosok, penyediaan asupan gizi yang cukup, sanitasi memadai, dan tenaga kesehatan yang merata.

Hanya saja, ungkap Lesty, perlu peran dari pihak lain agar penanganannya terintegrasi. Misalnya, kata Lesty, dengan melibatkan dinas pekerjaan umum untuk mengelola sistem perairan atau dinas ketahanan pangan untuk penyediaan pangan yang memadai.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto mengunjungi salah satu Posyandu di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (5/12/2019). Desa Kuripan merupakan salah satu desa yang mendapatkan Program PKDT di bidang kesehatan lingkungan dari pemerintah. Program itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka tengkes (stunting) yang ditargetkan bisa berada di bawah 20 persen pada tahun 2024.

Keterlibatan posyandu sebagai garda terdepan kesehatan masyarakat juga harus dioptimalkan. Itulah sebabnya tahun ini pemerintah sedang menggalakkan revitalisasi posyandu sehingga fasilitas kesehatan tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

"Posyandu juga berperan untuk menjaga warga desanya agar terhindar dari tengkes," kata Lesty.  Dengan fasilitas ini, warga yang menderita tengkes dapat diberi makanan tambahan, vitamin, dan terus dipantau perkembangan kesehatannya.

Ketua Persagi Sumatera Selatan Muhammad Lubis mengatakan, pemberian asupan gizi yang baik harus sudah dimulai dalam 1.000 hari kehidupan. Mulai dengan pemberian ASI ekslusif, imunisasi, hingga pemberian makanan tambahan.

Hanya saja, ungkap Lubis, belum semua warga yang menyadari pentingnya pemberian asupan gizi yang memadai. Hal ini juga dipengaruhi masih kurangnya ahli gizi di Sumsel. "Saat ini jumlah ahli gizi hanya 650 orang, itu masih jauh dari ideal,"katanya.

Lukman mengatakan, dalam setahun Sumsel hanya "menelurkan" 120 ahli gizi. Padahal, jumlah desa di Sumsel mencapai 3.500 desa. "Untuk saat ini, satu ahli gizi bisa menangani 10-15 desa,"katanya.

Pemberian asupan gizi yang baik harus sudah dimulai dalam 1.000 hari kehidupan. Mulai dengan pemberian ASI ekslusif, imunisasi, hingga pemberian makanan tambahan.(Lesty Nurainy)

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Gubernur Sumsel Herman Deru

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, pihaknya menganggarkan Rp 145 miliar untuk menekan tengkes. Dana itu termasuk Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp 10 miliar. Harapannya, dana itu dapat  merangsang warga menjalani pola hidup sehat, termasuk mengonsumsi makanan sesuai dengan standar asupan gizi yang baik.

Penguatan posyandu juga dilakukan Bahkan, setiap posyandu di 3.500 desa di Sumsel sudah mendapatkan dana Rp 5 juta untuk sosialisasi kepada masyarakat," katanya. Menurutnya, sosialisasi terkait pentingnya asupan gizi harus terus diutarakan kepada masyarakat. "Jika masalah ini terus terjadi, kasihan generasi kita selanjutnya," kata Herman.

Baca Juga : Cegah-stunting dengan Perkuat Perbaikan Gizi Masyarakat