Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membela sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi-Amin dan meminta pemerintahan ini tidak diganggu supaya bisa fokus menangani persoalan ekonomi ke depan
Oleh
Agnes Theodora
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pertama kalinya setelah pemerintahan periode kedua Joko Widodo terbentuk, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara mengenai situasi politik dan ekonomi nasional. Meski Demokrat batal menjadi bagian kekuasaan, dalam pidatonya presiden ke-6 RI itu menyatakan mendukung dan membela berbagai program dan kebijakan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Yudhoyono menyampaikan sikap dan posisi politik Demokrat itu dalam pidato refleksi akhir tahun, yang menjadi agenda rutin tahunannya. Kali ini, pidato mengambil tema ”Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan, dan Harapan”, disampaikan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (11/12/2019) malam. Pidato tersebut banyak fokus pada persoalan ekonomi.
Yudhoyono menegaskan, meski berada di luar pemerintah, Demokrat berkomitmen mendukung kinerja pemerintahan Jokowi-Amin. Dalam pidatonya, ia beberapa kali memuji dan mendukung program dan kebijakan pemerintah, bahkan membela sejumlah kebijakan Jokowi dari kritik.
Misalnya, terkait kebijakan fiskal pemerintahan Jokowi-Amin. Yudhoyono meminta agar pemerintah tidak dengan mudah disalahkan. Alokasi APBN 2020 yang fokus pada dua hal, pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial, dinilainya sudah tepat, karena pembangunan infrastruktur dan manusia harus selalu berdampingan.
”Kebijakan fiskal adalah sebuah pilihan, juga bagian dari politik ekonomi yang penuh judgement. Kita tidak boleh latah dan mudah menyalahkan pemerintah. Kami mengerti kompleksitas dan dilema dalam mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran negara,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintahan Jokowi-Amin tidak diganggu dengan isu lain agar bisa fokus menangani masalah ekonomi. ”Mengingat persoalan ekonomi cukup berat, janganlah dibebani dengan masalah lain yang tidak perlu. Pemerintah perlu stabilitas sosial dan politik agar pembangunan berhasil dengan baik,” kata Yudhoyono.
Meski demikian, ia menampik anggapan bahwa aspek lain, seperti demokrasi, kebebasan sipil, dan kedaulatan rakyat, seolah menjadi tidak penting di tengah upaya mengejar pertumbuhan ekonomi itu.
”Kita mematahkan mitos lama bahwa seolah harus memilih salah satu. Demokrasi atau ekonomi. Kebebasan atau keamanan. Kita telah membuktikan pembangunan ekonomi bisa dilakukan tanpa meminggirkan demokrasi, kebebasan, dan kedaulatan rakyat,” tuturnya.
Beri masukan
Di tengah pujian dan dukungan pada kebijakan pemerintah, Yudhoyono juga memberi masukan. Ia menyoroti wacana pemindahan ibu kota dan mengingatkan agar pemerintah mempersiapkan dengan saksama, khususnya dari segi anggaran.
Ia juga menyoroti target pendapatan negara yang tidak tercapai, baik dari penerimaan pajak maupun nonpajak. Yudhoyono juga mengingatkan pemerintahan Jokowi terhadap risiko ancaman resesi ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak baik.
”Kita harus sangat serius mengurangi dampak buruk resesi ke ekonomi RI. Sangat bahaya kalau kita lalai dan bersikap business as usual,” katanya.
Dinamika hubungan Yudhoyono dengan Jokowi kerap ambivalen. Pada 2016 dan 2018, misalnya, keduanya pernah saling sindir secara sengit. Relasi Demokrat dengan pemerintah juga kerap dibayangi hubungan panas-dingin antara Yudhoyono dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Sebelum Kabinet Indonesia Maju terbentuk, Yudhoyono sempat bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan potensi berkoalisi. Namun, pada akhirnya, pemerintahan Jokowi-Amin hanya merangkul Partai Gerindra yang sebelumnya juga partai non-pemerintah.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, untuk lima tahun ke depan, Demokrat akan kembali memosisikan diri sebagai partai penyeimbang, sama dengan sikap politik yang diambil saat 2014. Ia membantah anggapan bahwa Demokrat bersikap politik ”abu-abu” atau bersikap tidak jelas.
”Sikap kami tetap sama, yang sudah baik kami dukung, yang belum baik kami kritisi, kami perbaiki supaya baik. Demokrat yakin betul dengan cara kami berpolitik. Kami ingin menjadi timbangan di tengah-tengah agar negeri ini lebih baik ke depan,” katanya.