Dari 1.458 permohonan kredit perumahan Program DP 0, baru 225 pemohon yang lolos persyaratan KPR Bank DKI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana merevisi peraturan untuk memudahkan warga.
Oleh
IRENE SARWINDANINGRUM
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Banyak warga terbentur peraturan persyaratan kredit perbankan sehingga gagal lolos program fasilitasi hunian tanpa uang muka Program DP 0. Dari 1.458 permohonan kredit perumahan atau KPR yang sudah lolos administrasi mengikuti Program DP 0, baru 225 pemohon yang sudah lolos persyaratan KPR Bank DKI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana merevisi peraturan sehingga memudahkan warga.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, peminat Program DP 0 ini tinggi dan mempunyai kemampuan mencicil. Namun, meskipun mempunyai kemampuan mencicil, banyak dari peminat tersebut tak lolos karena terbentur persyaratan administratif perbankan. Salah satu kendala utama karena banyak dari pemohon masih mempunyai kredit dan pinjaman yang belum lunas.
”Ini adalah situasi yang dihadapi masyarakat yang secara sosial ekonomi itu rendah. Mereka menghadapi persoalan-persoalan pinjaman yang bervariasi. Dan, saat masuk sistem perbankan formal, mereka bertemu dengan ketentuan-ketentuan yang tidak fleksibel,” katanya seusai peletakan batu pertama (groundbreaking) di lokasi kedua hunian DP 0 yang dibangun di Nuansa Cilangkap, Kelurahan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019).
Groundbreaking di lokasi kedua DP 0, Nuansa Cilangkap di Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019). Sebanyak 850 unit DP 0 dibangun di lokasi tersebut. Kepala UPT DP 0 Dzikran Kurniawan menjelaskan, kendala utang tersebut, misalnya banyak warga yang sudah mempunyai cicilan atau utang kendaraan bermotor hingga utang dalam jaringan (online) atau tekfin. Sesuai dengan aturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, permohonan kredit sulit lolos dengan kondisi tersebut.
”Banyak warga yang sudah lolos syarat administrasi, tetapi ternyata sudah punya kredit sepeda motor. Dan yang perlu diwaspadai banyak juga yang terjerat utang tekfin yang syaratnya mudah, tetapi bunga amat besar sehingga tak disetujui permohonan kreditnya sehingga riskan kredit macet,” katanya.
Dari jumlah 780 unit hunian DP 0 yang sudah tersedia di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, saat ini, jumlah pendaftar Program DP 0 sudah sekitar 3.500 orang. Dari jumlah itu, 1.458 pemohon sudah lolos syarat administrasi.
Sebanyak 1.458 pemohon itu sudah mengisi formulir pengajuan KPR Bank DKI. Namun, baru 225 pemohon yang permohonan KPR sudah disetujui. Sebanyak 125 di antaranya sudah akad kredit dan lainnya masih menunggu jadwal.
Sampai Desember ini, baru sebanyak 85 unit hunian DP 0 di Nuansa Pondok Kelapa yang ditempati. Permasalahan belum menghuni didominasi permasalahan personal, mulai dari lokasi sekolah anak hingga belum ada uang pindah.
Anies mengatakan, saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah merevisi peraturan untuk mengatasi kendala yang dihadapi banyak pemohon DP 0 tersebut. Revisi itu dimaksudkan agar peminat yang mempunyai kemampuan mencicil, tetapi memiliki kendala lain tetap bisa memanfaatkan skema ini. ”Solusinya akan dicari,” kata Anies.
Target 14.000
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, koordinasi dengan Bank DKI terkait peraturan tersebut sudah dilakukan di tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
”Kami berharap sebenarnya bisa secepatnya 780 unit bisa lolos kredit. Namun, memang ada kehati-hatian pihak bank kredit tepat sasaran dan tidak menjadi kredit macet,” katanya.
Lokasi kedua untuk fasilitasi perumahan dengan program DP 0 mulai dibangun di Nuansa Cilangkap dan ditargetkan selesai dalam 18 bulan atau pertengahan 2021. Ditambah dengan 780 unit di Nuansa Pondok Kelapa, pembangunan yang juga dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya itu akan menambah jumlah rumah DP 0 sebanyak 850 unit sehingga menjadi 1.630 unit pada pertengahan 2021.
Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan, empat menara akan dibangun di lahan seluas 2,9 hektar tersebut. Setiap menara terdiri atas 24 lantai dengan 850 unit. Untuk DP 0, direncanakan di satu menara dengan tipe unit kamar studio dan dua ruang tidur.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan 14.000 unit hunian DP 0 terbangun dalam lima tahun 2017-2022 oleh badan usaha milik daerah (BUMD). Selain Perumda Pembangunan Sarana Jaya, pembangunan juga, menurut rencana, akan dilaksanakan Perumda Pasar Jaya. Namun, selain di Nuansa Cilangkap, sejauh ini belum ada informasi rencana pembangunan lain pada 2020.
Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan sekitar 232.000 hunian layak tinggal, baik sewa maupun milik yang dibangun BUMD, BUMN, maupun swasta.
Sebanyak Rp 500 miliar dianggarkan untuk bantuan pinjaman perumahan DP 0 di Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020. Jumlah ini dinilai memadai. Anggaran pinjaman DP 0 yang terserap pada 2019 ini sekitar Rp 350 miliar.