PPP Diandalkan untuk Jaga Komitmen Kebangsaan

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Suasana Musyawarah Kerja Nasional V PPP di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Persatuan Pembangunan menggelar Musyawarah Kerja Nasional V di Jakarta, Sabtu-Minggu, 14-15 Desember 2019, untuk menentukan jadwal muktamar yang kesembilan. Partai diharapkan mampu memperkuat komitmen keislaman dan kebangsaan sebagai bangunan yang saling melengkapi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membuka Mukernas V Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sabtu (14/12/2019), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Dalam pembukaan, hadir antara lain Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, Wakil Sekjen PPP sekaligus Ketua Panitia Pengarah Mukernas Achmad Baidowi, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Dalam pidatonya, Mahfud menyampaikan, PPP merupakan partai bercorak keagamaan yang memikul tanggung jawab besar dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Pasalnya, partai yang dibentuk tahun 1973 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ini adalah fusi dari empat partai berbasis massa Islam. Keempat partai yang disatukan adalah Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

KOMPAS/KURNIA YUINTA RAHAYU

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat membuka Mukernas V PPP di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Sejak didirikan, PPP telah menunjukkan peran sebagai wadah inklusivitas berbagai aliran keagamaan. Oleh karena itu, saat ini partai memiliki bekal untuk memainkan peran serupa guna memperkuat kebangsaan melalui perspektif Islam. Hal itu penting karena ancaman radikalisme berbasis agama yang menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak bisa ditepis keberadaannya.

Ia pun mengajak PPP, termasuk para ulama dan generasi muda partai, untuk melawan perkembangan radikalisme. ”PPP harus menjadi partai yang menggerakkan moderasi Islam, yaitu partai yang menerima NKRI sebagai produk kesepakatan bangsa, para ulama, dan tokoh bangsa,” ujar Mahfud.

Arsul membenarkan, PPP akan terus menjaga komitmen kebangsaan dan keislaman tanpa mempertentangkannya. PPP pun berupaya mewujudkan inklusivitas dalam langkah politik praktisnya.

Sekalipun PPP memiliki sejarah identitas sebagai partai keagamaan, tidak tertutup kemungkinan bagi warga yang menganut agama selain Islam untuk menjadi kader, bahkan menduduki jabatan publik berkat usungan partai. ”Kami punya sejumlah anggota DPRD di Papua dan Nusa Tenggara Timur yang sebagian besar tidak beragama Islam,” ujar Arsul.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani

Muktamar dipercepat

Achmad Baidowi menjelaskan, Mukernas V dihadiri pengurus dari 34 dewan pimpinan wilayah (DPW). Agenda utamanya adalah menentukan jadwal Muktamar IX.

”Sesuai dengan jadwal Muktamar VIII, semestinya muktamar selanjutnya jatuh pada 2021. Akan tetapi, berkembang wacana agar muktamar dipercepat,” ujar Baidowi.

Menurut Arsul, penyelenggaraan muktamar memang perlu dipercepat. Sebab, partai membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk berkonsolidasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2020.

Ia memperkirakan, muktamar akan diselenggarakan pada awal 2020, sebelum tahapan pencalonan kepala daerah dari partai politik dimulai.

Selain mengenai jadwal, lanjut Arsul, mukernas juga akan merumuskan strategi partai untuk berkontestasi dalam pilkada. Salah satunya adalah melarang calon untuk memberikan mahar politik dan membuat ketentuan tentang biaya pemenangan.