Kapal Ikan China Mulai Menyingkir dari ZEE Laut Natuna Utara

Kapal ikan dan kapal penjaga pantai China mulai menyingkir dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Utara Natuna pada Rabu (8/1/2020) menyusul patroli dan pengusiran oleh Bakamla sejak akhir akhir tahun lalu.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Sebuah kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terlihat dari dalam anjungan KN Tanjung Datu, kapal terbesar Bakamla yang sedang bersandar di Pelabuhan Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1/2019) sore. Sebanyak empat kapal Bakamla disiagakan berpatroli menjaga perairan utara Natuna.

NATUNA, KOMPAS — Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menyatakan, kapal ikan dan kapal penjaga pantai Republik Rakyat China mulai menyingkir dari zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Utara Natuna pada Rabu (8/1/2020) menyusul patroli dan pengusiran yang terus dilakukan sejak akhir tahun lalu. Meski demikian, Bakamla akan terus berpatroli dan bahkan menambah jumlah kapal yang bertugas di sana.

Deputi Operasi dan Latihan Badan Keamanan Laut RI Laksamana Muda TSNB Hutabarat mengatakan bahwa sejumlah kapal ikan China beserta kapal penjaga pantai (coast guard) dan pengawas perikanan China yang mengawal mulai mengarah utara, meninggalkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Berdasarkan hasil pantauan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I TNI pada hari sebelumnya, Selasa (7/1/2020), empat kapal coast guard China dan satu kapal pengawas perikanan China mengawal 30 kapal ikan berbendera China di perairan utara Natuna, sekitar 130 mil laut dari Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, masih dalam cakupan ZEE Indonesia.

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo meninjau kesiagaan kapal perang KRI Usman Harun (359) di Pelabuhan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). Di depan KRI Usman Harun, Presiden menyampaikan bahwa kunjungannya ke tempat tersebut adalah ingin memastikan penegakan hukum hak berdaulat negara atas kekayaan sumber daya laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Cokky, panggilan akrab Hutabarat, mengatakan, informasi ini didapatkan baik melalui data fusion centre Bakamla maupun pantauan pesawat patroli maritim (patmar) yang digunakan Bakamla dan TNI Angkatan Laut.

Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita, Indonesia, atas kekayaan sumber daya alam laut kita di Zona Ekonomi Eksklusif.

”Alhamdulillah, kondisi perairan kita semakin baik pada hari ini. Kapal ikan pada saat ini sudah mengarah ke utara dan termasuk kapal coast guard mereka. Dan kemungkinan sudah tidak berada di ZEE kita,” kata Cokky di atas geladak KN Tanjung Datu 301 Bakamla yang sedang bersandar di Pelabuhan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020) sore.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Deputi Operasi dan Latihan Badan Keamanan Laut RI Laksamana Muda TSNB Hutabarat (kedua dari kiri) saat berbicara kepada media pada Rabu (8/1/2020) siang di Natuna.

Mengenai rencana pelibatan nelayan dari wilayah pantai utara (pantura) Jawa di perairan Natuna, Cokky mengatakan, Bakamla akan siap mengawal mereka. Ia berharap rencana ini akan dapat berhasil meningkatkan aktivitas Indonesia di wilayah ZEE.

”Dengan keberadaan kapal-kapal ikan kita ini diharapkan bukan hanya kondisi kelautan kita yang semakin kuat, melainkan juga tumbuh secara ekonomi,” kata Cokky.

Baca juga : Kapal China Masih Bertahan Menjelang Kunjungan Presiden

Sebelumnya, seusai bertemu dengan nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Natuna, Presiden Joko Widodo sempat meninjau dua kapal milik TNI Angkatan Laut, KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuitubun 356, di Pelabuhan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau.

Presiden didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Presiden Joko Widodo (tengah) berdiskusi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020) siang. Presiden mengatakan, pemerintah akan meningkatkan fasilitas SKPT Natuna agar dapat bermanfaat penuh bagi masyarakat nelayan di perairan terluar Indonesia tersebut.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak mana pun terhadap hak kedaulatan ekonomi Indonesia di zona ekonomi eksklusif.

”Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita, Indonesia, atas kekayaan sumber daya alam laut kita di Zona Ekonomi Eksklusif. Mengapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” kata Presiden Jokowi.

Dalam patroli penjagaan perairan Utara Natuna ini, Bakamla telah melibatkan tiga kapal patroli, KN Tanjung Datu 301, KN Pulau Nipah 321, dan KN Pulau Dana 323. Cokky mengatakan, satu kapal lagi, KN Pulau Marore 323 yang masih berada di Selat Malaka, akan bergabung di perairan Natuna pada Kamis (9/1/2020).

Baca juga : Imbangi China di Laut Natuna, Dua Kapal Perang Tambahan Dikirim