Tak Ada Lagi Protes, Kapal Ikan China Masuk Natuna Langsung Diusir
›
Tak Ada Lagi Protes, Kapal...
Iklan
Tak Ada Lagi Protes, Kapal Ikan China Masuk Natuna Langsung Diusir
Dalam pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD dengan Dubes China untuk Indonesia Xiao Qian, China mengaku kesulitan melarang nelayannya masuk ke Laut Natuna Utara. Alasannya, pemerintah ditekan rakyatnya.
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia tak akan lagi melayangkan protes ke Pemerintah China jika ada nelayan China yang menangkap ikan di Laut Natuna Utara yang masuk area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Indonesia bakal tegas, langsung mengusir kapal-kapal itu keluar dari ZEE.
”Pemerintah Indonesia tidak akan memprotes lagi karena kami sudah melayangkan protes sebelumnya. Oleh karena itu, kami akan usir dan menghalau agar kapal-kapal China keluar dari ZEE dan menangkap ikan di laut bebas,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD seusai bertemu Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia Xiao Qian di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (16/01/2020).
Untuk itu, intensitas patroli di Laut Natuna Utara akan terus ditingkatkan. Ini pun selaras dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo.
Indonesia pernah menyampaikan protes ke China, akhir Desember lalu, setelah nelayan China menangkap ikan di Laut Natuna Utara. Kementerian Luar Negeri juga telah memanggil Dubes China untuk Indonesia dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut.
Dalam pertemuan dengan Xiao Qian itu, menurut Mahfud, Pemerintah China mengaku kesulitan melarang nelayannya masuk ke wilayah Laut Natuna Utara. Alasannya, pemerintah ditekan rakyatnya.
”Mereka (Pemerintah China) mendapat tekanan dari rakyatnya sendiri agar para nelayan tersebut diperbolehkan untuk menangkap ikan di ZEE,” katanya.
Pemerintah China melalui Xiao Qian pun mengaku sudah mengimbau agar nelayannya beralih profesi. Namun, imbauan itu tak digubris. Mereka kerap menangkap laut di Natuna Utara.
Cara pandang berbeda
Xiao Qian kepada wartawan seusai pertemuan mengatakan, sekalipun ada perbedaan pandang antara Pemerintah China dan Indonesia dalam melihat Laut Natuna Utara, hal tersebut diyakinkannya tak akan berimbas pada relasi yang terjalin di antara kedua negara.
”Kami akan tetap berinvestasi, menjalin kerja sama perdagangan dan kebudayaan. Meskipun kami berteman baik, kami mungkin memiliki cara pandang berbeda. Bahkan, di antara negara tetangga yang baik pun tetap punya perbedaan pandangan,” katanya.
Meskipun kami berteman baik, kami mungkin memiliki cara pandang berbeda. Bahkan, di antara negara tetangga yang baik pun tetap punya perbedaan pandangan.
Namun, terkait nelayan China yang kerap menangkap ikan di Natuna Utara, Xiao Qian mengaku tidak tahu alasannya. Yang pasti, menurut dia, Pemerintah China akan mencari solusi untuk mengatasi persoalan itu.
”Kami akan terus mendiskusikan hal ini dan mencari solusi yang layak untuk permasalahan ini,” ucapnya.
Untuk diketahui, China selalu berdalih area perairan Laut Natuna Utara terhubung/berhubungan dengan wilayah kedaulatan perairan mereka (relevant waters) didasarkan pada batas imajiner di laut ”Sembilan Garis Putus-putus” (Nine Dash Line).
Dengan demikian, kehadiran nelayan mereka di Natuna Utara sah. China pun mengklaim nelayan-nelayan mereka secara tradisi telah mencari ikan sejak masa lalu di perairan Natuna.
Adapun Indonesia menolak istilah relevant waters yang diklaim China karena istilah ini tidak dikenal dan tak sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.
Ketentuan yang diratifikasi Indonesia itu juga menegaskan tak pernah mengakui ”Sembilan Garis Putus-putus” yang dipakai China untuk mengklaim sebagian Laut Natuna Utara. Klaim itu dianggap tak berdasarkan hukum dan sudah pernah ditolak Mahkamah Internasional pada 2016.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Kharis Almasyhari menilai, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan patroli di perairan Natuna. Kharis menilai, sikap pemerintah untuk tidak mau bernegosiasi dengan China sudah cukup tegas.