Dubes China untuk RI tak menjamin nelayannya tak kembali ke ZEE di Natuna. Karena itu, RI akan langsung menghalau kapal China yang masuk ZEE Natuna.
JAKARTA, KOMPAS—Pemerintah China tak bisa menjamin nelayannya tak kembali menangkap ikan di Laut Natuna Utara dan keluar dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Untuk itu, Pemerintah RI tak akan mengajukan protes kepada China, tetapi langsung bertindak menghalau kapal-kapal China tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Jakarta, Kamis (16/1/2020), mengatakan, Pemerintah China mengaku kesulitan mengimbau nelayannya tak masuk kawasan ZEE yang menjadi hak berdaulat RI.
”Mereka (Pemerintah China) juga mendapat tekanan dari rakyatnya sendiri agar nelayannya diperbolehkan menangkap ikan di ZEE,” ujar Mahfud seusai bertemu Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian di kantornya, kemarin.
Pemerintah China, tambah Mahfud, sebenarnya sudah mengimbau nelayannya beralih profesi dan menyesuaikan dengan kebijakan di kawasan ZEE tersebut. ”(Terkait hal itu), Pemerintah Indonesia juga tak akan memprotes lagi karena kita sudah memprotes. Oleh karena itu, kita akan langsung mengusir kapal-kapal China keluar dari ZEE Indonesia agar menangkap ikan di lautan bebas,” kata Mahfud.
Sikap China yang seperti itu, tandas Mahfud, intensitas patroli di Laut Natuna harus terus ditingkatkan. Keputusan itu harus dijalankan karena sudah menjadi instruksi Presiden Joko Widodo. Meski demikian, pemerintah tetap akan bekerja sama di bidang-bidang lainnya meskipun ada perbedaan pandangan terkait nine dash line yang diklaim China.
Xiao mengatakan, meskipun Pemerintah China dan RI memiliki perbedaan pandangan tentang status kepemilikan Laut Natuna Utara, China tetap akan menjalin kerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang. ”Kami tetap berinvestasi, menjalin kerja sama perdagangan dan kebudayaan. Meskipun berteman baik, kami mungkin punya cara pandang berbeda,” kata Xiao.
Ditanya masuknya kapal China ke ZEE Indonesia, Xiao mengatakan, ia tak tahu pasti penyebabnya. Meski demikian, China berjanji akan ikut mencari solusi masalah itu. ”Kami terus mendiskusikan hal itu dan mencari jalan,” kata Xiao.
Kehadiran terus-menerus
Menanggapi sikap China, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan, meskipun Dubes China dipanggil dan nota diplomatik berkali-kali dikirimkan, hal itu tak akan berpengaruh pada aktivitas nelayan dan kapal patroli China di Natuna. ”China menganggap ZEE Natuna tidak dianggap ada. Justru yang dianggap adalah wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan China,” ujar Hikmahanto.
China, lanjutnya, akan terus melindungi nelayannya dan mengusir nelayan Indonesia. Hikmahanto menyarankan perlunya kehadiran terus-menerus, mulai dari patroli TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bakamla. Bahkan, para nelayan harus didorong menangkap ikan dengan pengawalan aparat.
Sementara itu, seusai kunjungan Mahfud MD ke Natuna, Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau Isdianto berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan Kabupaten Natuna. Ego sektoral selama ini dinilai menjadi penghambat percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
(DVD/EDN/SAN)