Kantor Pertanggungjawaban Pemerintahan AS (GAO) menemukan bukti bahwa Trump melanggar hukum saat memerintahkan penundaan pencairan bantuan militer untuk Ukraina.
Oleh
·3 menit baca
AP PHOTO/EVAN VUCCI
Presiden Amerika Serikat Donald Trump
WASHINGTON DC, JUMAT— Hasil audit dan konten dari sejumlah dokumen lain semakin menguatkan dakwaan pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kantor Pertanggungjawaban Pemerintahan AS (GAO) menemukan bukti bahwa Trump melanggar hukum saat memerintahkan penundaan pencairan bantuan militer untuk Ukraina.
”Penerapan hukum yang benar tidak mengizinkan presiden mengganti prioritas kebijakannya sendiri atas prioritas yang telah ditetapkan oleh Kongres sebagai undang-undang (UU),” demikian tertulis dalam laporan GAO yang disiarkan pada Kamis (16/1/2020) siang waktu Washington atau Jumat dini hari WIB.
Pendapat itu dikeluarkan GAO terkait dengan penundaan pencairan bantuan 391 juta dollar AS untuk Ukraina. Laporan lembaga sejenis BPK di Indonesia itu disiarkan bersamaan dengan permulaan sidang pemakzulan Trump di Senat AS. ”Sekarang ada bukti jelas bahwa pemerintahan Trump melanggar hukum dan kami tahu Presiden memerintahkan pejabatnya melakukan tindakan ilegal,” kata senator Demokrat, Chris Van Hollen.
Laporan GAO, menurut Van Hollen, membantah pernyataan Republikan yang selalu menyangkal tuduhan bahwa Trump telah melakukan kesalahan. Bahkan, penyangkalan tetap disampaikan setelah laporan GAO. ”Konstitusi menetapkan presiden dimakzulkan apabila berkhianat, terlibat penyuapan, kejahatan serius, atau tindakan tercela. Semua itu tak dilakukan (Trump),” kata mantan hakim yang jadi senator Republikan, John Cornyn, seraya mengakui Trump mungkin saja melanggar hukum sipil.
Dokumen lain
Laporan GAO tersebut memperkuat dugaan pelanggaran Trump dalam skandal Ukraina. Sebelumnya, sejumlah pejabat Badan Pengelolaan Anggaran (OMB) AS menyebut pencairan anggaran yang sudah disetujui Kongres itu ditunda atas perintah pejabat yang ditunjuk Gedung Putih.
Dalam bukti yang diperoleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, permintaan itu disampaikan beberapa menit setelah Trump menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kala itu, Trump meminta Zelensky menyelidiki dugaan pelanggaran oleh keluarga Joe Biden, mantan Wakil Presiden AS, dan bakal calon presiden dari Demokrat. Zelensky juga diminta mengumumkan penyelidikan itu.
Penundaan pencairan bantuan diduga merupakan cara menekan Zelensky memenuhi permintaan Trump.
Penundaan pencairan bantuan diduga merupakan cara menekan Zelensky memenuhi permintaan Trump. Sejumlah pejabat OMB mengundurkan diri karena tahu penundaan itu melanggar hukum.
Pemecatan dubes
Selain dokumen dari OMB, ada pula dokumen dari Lev Parnas yang merupakan teman dekat pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani. Dokumen Parnas mengungkap komunikasi intensifnya dengan Giuliani soal Biden di Ukraina. Dalam wawancara dengan CNN, Parnas mengaku menyaksikan Trump dan orang dekatnya membahas pemecatan Marie Yovanovitch sebagai Duta Besar AS untuk Ukraina. Perbincangan soal pemecatan itu terjadi pada musim panas 2018 di salah satu hotel Trump di Washington.
”Dalam percakapan dibahas soal Ukraina. Saya mengatakan kepada Presiden soal pendapat kami bahwa dia (Yovanovitch) menjelek-jelekkannya serta mengatakan bahwa ia (Trump) akan dimakzulkan lebih kurang seperti itu. Saya tidak ingat kata-kata persisnya. Waktu itu dia (Trump) menatap saya dan terlihat sangat marah dan berbalik ke John DeStefano dan berkata, pecat, pecat dia,” tutur Parnas.
DeStefano yang dimaksudkan Parnas adalah penasihat Trump. Hampir setahun selepas percakapan itu, Yovanovitch diberhentikan sebagai Dubes AS untuk Ukraina. Sebelum wawancara itu, dokumen yang didapat DPR AS dari Parnas menunjukkan, Yovanovitch dimata-matai. DPR juga mendesak ada penyelidikan untuk isu itu. Trump menolak tuduhan Demokrat. (AP/REUTERS/LSA/RAZ)
