Dana desa dapat digunakan untuk mitigasi bencana. Jumlahnya pun tidak dibatasi, disesuaikan dengan kebutuhan desa.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·3 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS — Dana desa dapat digunakan untuk mitigasi bencana. Jumlahnya pun tidak dibatasi, disesuaikan dengan kebutuhan desa.
"Oleh karena bersifat mitigasi jadi ada perencanaannya,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Palembang, Sabtu (18/1/2020). Abdul mengatakan, setidaknya ada 50.000 desa yang berpotensi berbagai macam bencana. Seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan.
Melihat dari kondisi itu, maka dana desa bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang melancarkan proses mitigasi bencana. Perencanaan pembangunan yang bersifat mitigasi tentu harus didasari dengan kesepakatan atau proses musyawarah desa.
Abdul mencontohkan sarana yang dapat dibangun menggunakan dana desa adalah tempat berkumpul (evakuasi) atau tempat pengungsian sementara bagi desa yang memiliki potensi banjir. Kasus lain, pembangunan fasilitas tempat yang lebih tinggi untuk desa yang berada di kawasan pesisir sebagai antipasi bencana tsunami.
Mengenai jumlah dana desa yang dapat digunakan, Abdul mengatakan, tergantung kebutuhan. ”Jumlah yang digunakan tidak dibatasi. Hanya fasilitas yang dibangun harus efektif, efisien dan berhasil guna,” ungkap Abdul.
Tahun 2020 ini, jumlah dana desa yang disalurkan sekitar Rp 72 triliun meningkat Rp 2 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk tahap pertama, komposisi penyaluran dana desa sebesar 40 persen dari total dana desa. Jumlah ini lebih tinggi periode yang sama tahun lalu sebesar 20 persen. ”Januari ini akan segera disalurkan,” katanya.
Peningkatan komposisi penyaluran dana desa pada tahap pertama itu bertujuan agar pemerintah desa tidak terbebani pembuatan laporan pada akhir tahun. Kebijakan ini diharapkan juga dapat mendukung percepatan peningkatan perekonomian desa mengantisipasi kemungkinan stagnasi ekonomi global. ”Itulah sebabnya diharapkan dana desa digunakan untuk kegiatan yang sifatnya padat karya,” ucap Abdul.
Penyalurannya juga diserahkan langsung di rekening desa walau harus ada syarat administrasi di tingkat kabupaten. ”Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kebocoran dan langsung sampai ke desa dengan cepat,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Yusnin mengatakan ada 2.853 desa yang mendapatkan dana desa tahun ini di Sumatera Selatan. Total anggarannya sebesar Rp 2,7 triliun. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,6 triliun.
Yusnin mengatakan, beberapa desa di Sumsel memang rawan bencana. Tiga bencana yang kerap kali terjadi di Sumsel, yakni banjir, longsor dan kebakaran hutan. ”Kondisi ini selalu terjadi setiap tahun,” katanya. Ia berharap pemerintah desa mampu memetakan kawasan yang rawan bencana di wilayahnya dan menggunakan dana desa untuk mitigasi bencana.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya mengatakan kondisi geografis Sumatera Selatan yang memiliki dataran tinggi dan rendah, berpotensi mengalami bencana banjir dan longsor. Pada awal tahun 2020 saja, Sumsel sudah tiga kali diterpa bencana hidrometeorologi. Bencana terjadi di sembilan kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, Lahat, dan Kota Pagar Alam.
Akibat bencana tersebut 10 unit jembatan rusak, 8 rumah hanyut, 45 rumah rusak berat, 702 rumah rusak ringan. Sebanyak 166 rumah terendam. ”Untuk itu, kita harus tetap waspada guna meminimalisasi dampak bencana,” ungkap Mawardi.
Mawardi berharap, upaya pencegahan dampak bencana dapat dimulai dari desa seperti melakukan penanaman pohon di kawasan pesisir hingga sosialisasi tanggap bencana pada masyarakat yang tinggal di desa rawan bencana. ”Gunakanlah dana desa (untuk mitigasi), jumlahnya tentu tidak seberapa dibandingkan dana desa yang disalurkan,” katanya.