Kronisme di Era Demokrasi

Demokrasi Indonesia tampaknya sedang berbalik arah. Gejala kronisme dan nepotisme mulai mengemuka. Oligarki menguat. Rakyat terpinggirkan. Kebebasan sipil mulai dikontrol. Oposisi pun tak terdengar.

Demokrasi Indonesia tampaknya sedang berbalik arah. Gejala kronisme dan nepotisme mulai mengemuka. Oligarki menguat. Rakyat terpinggirkan. Kebebasan sipil mulai dikontrol. Oposisi tak terdengar. Kekuatan tengah bersikap apatis atau memang sudah tak ada. Seorang politikus mengirimkan pesan kepada saya, ”Kalau saya mau begini, kamu mau apa….” Kesan itulah yang ditangkap politisi soal semangat kebatinan sekarang ini.

Kronisme bangkit bisa dibaca di berita dan tayangan televisi, Jumat, 10 Januari 2020. Ada kabar Gubernur Riau Syamsuar dan Sekretaris Provinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid melantik sanak keluarganya sebagai pejabat. Kompas.com menulis, ”Menantu Gubernur hingga Istri Sekda Duduki Jabatan Strategis di Provinsi Riau”. Pelantikan terjadi pada Selasa, 7 Januari 2020, tetapi baru terberitakan pada Jumat, 10 Januari 2020.

Menantu gubernur, ajudan gubernur, dan istri sekretaris provinsi dilantik menjadi pejabat. Pengangkatan kerabat itu dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Riau Ikhwan Ridwan seperti dikutip Kompas.com. ”Iya (ada), itu kan enggak ada masalah, dan enggak melanggar aturan,” kata Ikhwan.

”Iya (ada), itu kan enggak ada masalah, dan enggak melanggar aturan”

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengaku sudah memperingatkan Gubernur Riau Syamsuar untuk tidak melakukan KKN. Namun, menurut Tjahjo, tidak ada aturan yang dilanggar. ”Jangan dilihat dia anak siapa, dia bapaknya siapa, tapi sesuai dengan kapasitas. Kalau sesuai mekanisme dan pergantiannya seizin Kemendagri, saya kira enggak ada masalah,” kata Tjahjo.

Baca Juga: Mantan Gubernur Kepulauan Riau Didakwa Terima Gratifikasi Rp 4,23 Miliar

Sejarah mencatat, tiga gubernur Riau, Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun, terjerat korupsi untuk kasus berbeda.

Sebelumnya, gejala kekerabatan di era demokrasi muncul di Blitar, Jawa Timur. Dua istri Wakil Bupati Blitar Marhaenis Urip Widodo, yakni Halla Unariyanti dan Fendriana Anitasari, dilantik menjadi kepala desa pada Jumat, 13 Desember 2019. Mereka terpilih secara demokratis dalam pemilihan kepala desa.

Kompas/Wawan H Prabowo

Tari saman dari Aceh menyemarakkan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus perayaan HUT ke-47 PDI-P di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Keluarga Presiden Joko Widodo mulai terpancing ikut dalam kontestasi politik. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ancang-ancang ikut pemilihan wali kota Solo, Jawa Tengah. Sementara Bobby Nasution, menantu Presiden, akan ikut dalam pemilihan wali kota Medan, Sumatera Utara. Itu hak politik keduanya. Tak ada aturan yang dilanggar. Keduanya menempuh jalur demokrasi. Dalam penyusunan kabinet pun terjadi hubungan kekerabatan. Hubungan suami-istri, adik-kakak ikut mewarnai.

Sejarah berulang. Presiden Soeharto pada Selasa, 14 Maret 1998, mengumumkan sejumlah menteri, di antaranya Siti Hardijanti Rukmana sebagai Menteri Sosial. Harian Kompas, 15 Maret 1998, menulis dengan judul besar, ”Presiden Umumkan Kabinet—Seluruh Rakyat Dambakan Krisis Segera Diatasi”.

Keputusan Presiden Soeharto mengangkat putrinya sebagai menteri tergolong berani atau terlalu percaya diri. Di tengah krisis kepercayaan, Soeharto menggunakan hak prerogatif mengangkat putrinya sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII.

Keputusan Soeharto memancing sentimen negatif. Krisis moneter berubah menjadi krisis sosial dan politik. Gelombang unjuk rasa terjadi menuntut turunnya Soeharto. Gerakan reformasi itu mencapai puncaknya ketika Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden pada 20 Mei 1998. Orde Baru tumbang.

Di tengah krisis kepercayaan, Soeharto menggunakan hak prerogatif mengangkat putrinya sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII.

KOMPAS/EDDY HASBY

Mahasiswa se-Jabodetabek mendatangi Gedung MPR/DPR, Mei 1998, menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Sebagian mahasiswa melakukan aksi duduk di atap Gedung MPR/DPR.

Di tengah tekanan unjuk rasa yang memakan korban jiwa, MPR melahirkan Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tanggal 13 November 1998, MPR mengeluarkan ketetapan MPR dan memerintahkan penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan mampu membebaskan diri dari praktik KKN. MPR memerintahkan upaya pemberantasan KKN dilakukan tegas terhadap siapa pun, terhadap pejabat negara, mantan pejabat negara, kroni, swasta/konglomerat, termasuk mantan presiden.

Baca Juga: Melawan Soeharto Setelah Dapat Wangsit

Nepotisme didefinisikan sebagai setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya.

Kini, singkatan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dipelesetkan menjadi narik konco konco atau narik keluarga keluarga untuk ikut menikmati kekuasaan. Mumpung berkuasa. Adakah aturan dilanggar? Mungkin saja tidak. Tapi, langkah itu melukai perasaan rakyat.

Masa lalu selalu aktual. Sudah menjadi naluri penguasa, untuk mempertahankan dan menambah kekuasaannya. Kekuasaan itu memang menggetarkan (tremendum) dan memesona (fascinosum), tetapi juga bisa memabukkan. Ketika seseorang mulai rakus akan kekuasaan, sejarah juga mengajarkan bahkan kekuasaan itu bisa menumbangkan dirinya. Presiden Soeharto jatuh setelah berkuasa 32 tahun. Tiga gubernur Riau dipenjara karena kasus korupsi.

Seperti ditulis jurnalis P Swantoro dalam buku "Masa Lalu Selalu Aktual" (2007), sejarah selalu memberi pelajaran pada kita semua (historia docet).

KOMPAS/ ARBAIN RAMBEY

Tuntutan mengenai pelaksanaan suksesi kepemimpinan nasional menyeruak ke permukaan pada Senin, 18 Mei 1998. Ribuan mahasiswa dari sekitar 50 perguruan tinggi di Jakarta mendatangi Gedung MPR/DPR untuk mengajukan tuntutan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.