Softbank menawarkan dana sampai 40 milliar dollar AS untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pendanaan itu akan diarahkan untuk membangun klaster-klaster non-pemerintahan.
Oleh
BM Lukita Grahadyarini
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Investor global, Softbank, menawarkan dana sampai 40 milliar dollar AS untuk pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pendanaan itu akan diarahkan untuk membangun klaster-klaster non-pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru selama kurun 5 tahun berkisar 40 miliar dollar AS. Pihak Softbank menyatakan siap membiayai seluruh kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru tersebut, tetapi pemerintah menolak tawaran itu.
“Kita nggak mau (pembangunan) kantor presiden dan kantor-kantor pemerintah dibayarin orang. Kantor dan gedung pemerintah tetap dibayai oleh APBN, kalau (pembangunan) klaster-klaster lain silakan dibicarakan, tetapi bukan mereka yang atur,” kata Luhut dalam Coffee Morning bersama wartawan di Jakarta, Jumat (17/1/2019).
CEO SoftBank Masayoshi Son saat ini menjabat Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru, bersama dengan dua tokoh dunia lain, yakni Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Pemerintah telah mengembangkan skema sovereign wealth fund (SWF) atau kendaraan finansial yang dimiliki negara untuk mengatur dana publik dan menginvestasikan ke aset yang beragam. Pihaknya masih mengkaji apakah pendanaan Softbank itu akan dimasukkan ke dalam skema SWF atau pembiayaan langsung. Tahap negosiasi tengah dilakukan.
Luhut menambahkan, selain Softbank, beberapa pemodal asing lain juga menawarkan anggaran pembangunan ibu kota baru, di antaranya dari Abu Dhabi melalui skema SWF. Namun, sekalipun tawaran investasi asing untuk pembangunan ibu kota baru terus mengalir, ia menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan dana luar negeri itu untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan.
Luhut menambahkan, kawasan ibu kota baru terdiri dari sejumlah kluster, antara lain kluster pemerintahan, pendidikan, rumah tinggal, penelitian dan kesehatan. Investasi asing dimungkinkan untuk membiayai pembangunan kluster non pemerintahan.
Pemerintah saat ini masih mengkaji struktur pembiayaan ibu kota baru. Struktur pembiayaan itu akan diputuskan pada Februari 2020. “Kita yang akan putuskan (mekanisme pendanaan Softbank). Mereka boleh investasi, tetapi tetap kita yang mengatur. Saya ingin pemerintah tetap mengendalikan. Kita nggak mau didikte, prinsipnya saling untung, saling menghormati, dan risiko ditanggung bersama,” kata Luhut.
Sebelumnya, seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Masayoshi Son menyampaikan minatnya untuk turut berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. “Saya rasa, ibu kota Jakarta adalah sejarah besar, kesuksesan luar biasa, tapi juga ada beberapa issue. Jadi, proyek baru yang Anda persiapkan adalah peluang menarik yang bisa kita diskusikan,” ujarnya kepada Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/1/2020) .
Seusai pertemuan, Masayoshi Son menyampaikan bahwa belum diputuskan angka investasi untuk ibu kota baru. Namun, potensi-potensinya dibahas, demikian pula konsep kota pintar yang baru dengan teknologi teranyar, kota hijau, dan banyak pengembangan kecerdasan buatan/artificial intelligence.