Masyarakat Internasional Kembali Gagal Pertemukan Sarraj-Haftar

Meskipun telah dimediasi melalui KTT Perdamaian Libya, di Berlin, Minggu (19/1/2020) dua faksi utama yang bertikai di Libya masih enggan bertemu secara langsung. Masa depan perdamaian di Libya dibayangi ketidakpastian.

BUNDESREGIERUNG / GUIDO BERGMANN / HANDOUT VIA REDAKTUR PERHATIAN REUTER - GAMBAR INI DIBERIKAN OLEH PIHAK KETIGA. TIDAK ADA RESALES. TANPA ARCHIVE.

Pandangan umum dari KTT Libya di Berlin, Jerman, Minggu (19/1/2020).

Berlin, Senin-Pihak bertikai di Libya tetap menolak bertemu. Padahal, komunitas internasional telah menyelenggarakan dua forum untuk mereka. Forum terakhir diselenggarakan di Berlin, Minggu (19/1/2020), atas prakarsa Jerman dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Fayez al-Sarraj yang memimpin Pemerintahan Nasional Libya (GNA) dan Khalifa Haftar yang memimpin Tentara Nasional Libya (LNA) hadir di forum yang disebut sebagai Konferensi Berlin itu. Akan tetapi, mereka menolak bertemu secara langsung.

Baca juga: Mencegah Libya Jadi "Suriah Kedua"

"Kami berbicara secara terpisah dengan mereka karena perbedaan terlalu besar," ujar Kanselir Jerman Angela Merkel seusai Konferensi Berlin Tentang Libya, Minggu (19/1/2020) malam waktu Berlin atau Senin dini hari WIB.

MICHAEL KAPPELER / POOL VIA REUTERS

Kanselir Jerman Angela Merkel menghadiri konferensi pers setelah KTT Libya di Berlin, Jerman, Minggu (19/1/2020).

Sebelum Konferensi Berlin, Rusia dan Turki mengupayakan mereka bertemu di Moskwa pada 13 Januari 2020. Kala itu, Sarraj mau menandatangani rancangan kesepakatan damai. Sementara Haftar menolak dan meninggalkan Moskwa tanpa menyepakati perdamaian.

"Jelas sekali, akhir dari semua ini tergantung keputusan orang Libya. Semua usaha untuk mendorong dialog berkelanjutan dengan mereka telah gagal. Perbedaan terlalu besar di masing-masing pihak, Meskipun demikian, rekomendasi dari konferensi Berlin menambah gagasan-gagasan yang dapat ditawarkan masyarakat internasional kepada warga Libya agar mereka bisa menyepakati kondisi yang mendorong dialog," tutur Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov seusai konferensi.

Baca juga: Rusia dan Turki Mediasi Dua Kubu Berseteru di Libya

Ia menekankan keterlibatan Rusia dalam upaya perdamaian. "Rusia terlibat sejak awal. Kami hadir di seluruh lima tahap persiapan. Desakan kami membuat penyelenggara (konferensi Berlin) membatalkan rencana konferensi tanpa pihak bertikai. Pimpinan Libya-Sarraj dari GNA dan Haftar dari LNA-diundang," tuturnya sebagaimana dikutip kantor berita Rusia, Ria Novosti.

Semua tergantung keputusan orang Libya

Dibanding pertemuan yang gagal di Moskwa, menurut Lavrov, ada kemajuan di Berlin. "Mereka setuju mengutus masing-masing lima orang dalam komite gencatan senjata yang dibuat PBB. Komite itu akan mempertimbangkan semua masalah terkait gencatan senjata," kata dia.

Baca juga: Haftar Tunda Perdamaian Libya

Embargo

Merkel mengatakan, embargo senjata lebih ketat dibutuhkan untuk mendorong perdamaian di Libya.

"Kami ingin menghormati embargo senjata dan embargo akan dikendalikan lebih ketat dibandingkan sebelumnya," kata Merkel sebagaimana dikutip media Jerman, Deutsche Welle.

Baca juga: Libya dan Upaya Damai Uni Eropa

Perwakilan pihak bertikai di Libya dan sejumlah negara hadir dalam konferensi itu. Menjelang tengah malam waktu Berlin, peserta konferensi menyepakati pernyataan bersama yang menekankan pentingnya gencatan dan embargo senjata di Libya.

OLEH ALEKSEY NIKOLSKYI / SPUTNIK / AFP

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin (tengah) berbicara di sela-sela KTT Perdamaian Libya di Berlin, Minggu (19/1/2020).

"Kita harus bisa membuat semua pihak terkait dalam konflik Libya untuk satu suara. Dengan demikian, pihak bertikai di Libya paham hanya ada solusi tanpa senjata. Kita mencapai itu di sini," kata Merkel.

Libya terjebak dalam perang saudara sejak kejatuhan pemimpinnya, Moammar Ghadafi, pada 2011. Kini, pihak terkuat dalam perang saudara itu adalah GNA dan LNA. GNA berkedudukan di Tripoli, ibu kota Libya, dan diakui internasional serta disokong terutama oleh Turki dan Italia. Sementara LNA berkedudukan di Benghazi, mengendalikan mayoritas ladang minyak Libya, dan didukung terutama oleh Rusia, barat, serta sejumlah negara Arab.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres mengatakan, konferensi Berlin bisa menekan risiko peningkatan ketegangan di kawasan. Ia menekankan pentingnya langkah lanjutan untuk menekan para pihak bertikai agar terus menjalankan gencatan senjata.

"Pernyataan Berlin menekankan prinsip dasar untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional seperti kedaulatan, tidak mencampuri (urusan dalam negeri), penghormatan hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB. Pernyataan itu juga mencakup mekanisme tindak lanjut untuk menjaga momentum dan mengukur kemajuannya," tuturnya (AP/AFP)