Perombakan Politik di Korea Utara, Menlu Ikut Diganti?
›
Perombakan Politik di Korea...
Iklan
Perombakan Politik di Korea Utara, Menlu Ikut Diganti?
Beberapa sumber di Pyongyang menyebut Ri Son Gwon akan menjadi menteri yang baru. Son Gwon adalah mantan Ketua Komite untuk Reunifikasi Damai Negara (CPRC) yang berperan penting dalam pembicaraan antar-Korea pada 2018.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·3 menit baca
STR/KCNA VIA KNS/AFP
Ilustrasi. Foto yang tidak disebutkan tanggal dan lokasinya ini dirilis kantor berita Korea Utara (KCNA), Jumat (29/11/2019). Foto itu memperlihatkan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sedang memeriksa uji coba sistem peluncur roket multilaras kaliber besar.
SEOUL, SENIN — Posisi Ri Yong Ho (64) sebagai Menteri Luar Negeri Korea Utara kemungkinan telah diganti. Dengan perginya Ri Yong Ho, diplomasi luar negeri Korea Utara dapat terpengaruh.
NK News, media mengenai Korut yang berbasis di Seoul, Sabtu (18/1/2020), melaporkan, beberapa sumber di Pyongyang menyebutkan Ri Yong Ho akan diganti Ri Son Gwon. Son Gwon adalah mantan Ketua Komite untuk Reunifikasi Damai Negara (CPRC) yang berperan penting dalam pembicaraan antar-Korea pada 2018.
”Ketidakhadiran Yong Ho terlihat dari foto pejabat partai pada pertemuan Januari 2020. Ini memicu spekulasi bahwa dia mungkin telah diganti di tengah perombakan politik yang terdiri dari promosi dan kemungkinan penurunan jabatan tokoh-tokoh penting di militer, kabinet, dan lainnya di Korea Utara,” bunyi laporan NK News.
Yong Ho juga tidak hadir dalam pertemuan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, September 2019. Padahal, sebelumnya, dia telah menghadiri pertemuan serupa di NY selama tiga tahun berturut-turut, antara 2016 dan 2018.
Ilustrasi. Warga di Stasiun Kereta Api Seoul, Korea Selatan, Jumat (15/3/2019), menyaksikan layar TV yang menayangkan cuplikan gambar Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam sebuah program berita.
NK News melaporkan, penggantian Yong Ho merupakan bagian dari perombakan politik besar-besaran yang dapat memberi dampak signifikan terhadap diplomasi Korut.
Selama bertahun-tahun, Yong Ho memegang sejumlah jabatan tinggi yang tugas pokoknya berurusan dengan negara-negara Barat.
Yong Ho pernah menjadi Duta Besar Korut di London. Dia juga pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri yang bertugas mewakili Korea Utara dalam sebuah perundingan mengenai program nuklir Pyongyang bersama enam negara.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan, setiap perubahan status Yong Ho harus dinilai dengan hati-hati.
Ilustrasi. Warga memberi hormat di depan patung mantan Pemimpin Korea Utara Kim Il Sung dan Kim Jong Il saat peringatan 25 tahun meninggalnya Kim Il Sung di Pyongyang, Korea Utara, Senin (8/7/2019).
Saat ini, kabar penggantian Yong Ho belum disebutkan media di Korea Utara. Namun, penggantian tersebut baru bisa dikonfirmasi pada sebuah acara diplomat yang akan digelar sekitar Kamis (23/1/2020) di Pyongyang.
Yonhap, kantor berita Korsel, mengutip sebuah sumber di Beijing mengatakan, sejumlah diplomat top Korut untuk China dan PBB kembali ke Pyongyang pada Sabtu (18/1/2020). Kepulangan mereka memicu spekulasi bahwa Korut sedang meninjau ulang strategi negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat.
”Duta Besar Korut untuk China Ji Jae Ryong dan Utusan Khusus Korut untuk PBB Kim Song berangkat ke Pyongyang dari bandara Beijing pada pagi hari,” tulis Yonhap.
Selain itu, Duta Besar Korea untuk Angola dan Singapura juga terlihat di bandara. Hal ini mengindikasikan kemugngkinan adanya pertemuan para pemimpin misi diplomatik Korea Utara di Pyongyang. Sekitar 10 diplomat Korea Utara lainnya terlihat menemani para duta besar dalam penerbangan tersebut.
Foto 30 Juni 2019. Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kiri) bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Zona Demiliterisasi (DMZ) di Desa Panmunjom yang merupakan perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan.
Negosiasi denuklirisasi
Departemen Luar Negeri AS belum memberi komentar terkait penggantian Ri Yong Ho dan perkembangan terkait. Selama ini, Washington berupaya agar Pyongyang mau kembali bernegosiasi terkait denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Perundingan denuklirisasi antara Washington dan Pyongyang hingga kini masih mandek. Pertemuan resmi terakhir antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong Un terjadi pada Februari 2019 di Hanoi, Vietnam. Saat itu, keduanya berbeda pendapat soal proses denuklirisasi dan pencabutan sanksi ekonomi AS atas Korut. Pada Desember 2019, seorang pejabat Korut menyatakan, negosiasi tidak akan berlanjut.
”Korut tidak akan menyerahkan fasilitas nuklirnya untuk keringanan sanksi yang parsial. Pyongyang hanya akan kembali berunding ketika AS membuat konsesi. Berlanjutnya dialog antara Korut dan AS hanya mungkin dilakukan di bawah syarat agar kesediaan AS terhadap isu yang diangkat Korut,” kata penasihat Kemlu Korut, Kim Kye Gwan, melalui pernyataan tertulis.
Sementara itu, Trump mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kim pada 8 Januari 2020. Namun, kantor berita Korut KCNA menyatakan, hubungan personal antara kedua negara tidak cukup untuk mendorong negosiasi.
Di Jakarta, Duta Besar Korsel untuk Indonesia Kim Chang-beom mengatakan, ucapan selamat ulang tahun dari Trump kepada Kim diharapkan bisa membuka kembali dialog di antara keduanya. ”Kami percaya, untuk menciptakan perdamaian abadi di Semenanjung Korea, dibutuhkan perbaikan hubungan antara Korsel dan Korut serta Korut dan AS,” katanya. (Reuters)
