Jangan Ada Paslon Tunggal di Pilkada Kota Medan

Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan 2021-2024 mendapat sorotan selain karena sudah tiga kali wali kota Medan berturut-turut tersandung korupsi di tengah masa jabatannya, juga karena menantu presiden ikut berkompetisi.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Pekerja melipat surat suara untuk Pemilihan Umum 2019 di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (5/3/2019).

Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan 2021-2024 mendapat sorotan selain karena sudah tiga kali wali kota Medan berturut-turut tersandung korupsi di tengah masa jabatannya, juga karena menantu Presiden Joko Widodo ikut berkompetisi menjadi orang nomor satu di kota terbesar ke-3 setelah Jakarta dan Surabaya itu.

Partai-partai telah membuka pendaftaran bakal calon, para kandidat pun sudah mendaftarkan diri. Mereka tidak hanya mendaftar di satu partai, tetapi semua partai juga dimasuki. Jamak terjadi, kandidat yang merupakan kader partai tertentu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan partai lain.

Tindakan calon yang mendaftar ke semua partai bahkan memunculkan wacana pasangan calon (paslon) tunggal di Pilkada Medan. Namun, para bakal calon berharap, jangan ada calon tunggal yang memborong semua partai karena bisa menimbulkan sikap apatisme warga pada proses demokrasi.

Senin (20/1/2020), sejumlah bakal calon wali kota Medan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup di DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Medan.  Mereka adalah Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Ikhwan Ritonga; pensiunan pejabat Polda Sumut, Maruli Siahaan; perwira Dewan Ketahanan Nasional, Kolonel Syaiful Azhar; dan menantu Presiden Joko Widodo, yakni Bobby Afif Nasution.

Baca juga : Bobby Nasution Daftar Kontestasi Pilkada Medan ke PDI-P

”Jangan ada calon tunggal, lah. Terlalu naif juga kalau calon tunggal. Ayo kita beri hope kepada masyarakat. Semuanya berperan memberikan kontribusi,” kata Akhyar Nasution.

Kompas

Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution (kedua dari kiri) mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon wali kota Medan, di DPD Partai Golkar, Medan, Senin (20/1/2020).

Akhyar merupakan bakal calon wali kota Medan yang terakhir hadir siang itu. Ia datang dengan didampingi petugas dari Pemerintah Kota Medan. Dalam uji kelayakan dan kepatutan itu, ia menyampaikan visinya membangun Kota Medan.

”Saya sampaikan ingin membangun peradaban Kota Medan melalui jalan budaya untuk menciptakan kota yang aman, nyaman, dan tertib sehingga semua orang merasa senang berada di Kota Medan,” ucapnya.

Akhyar mengatakan, dirinya menjalin komunikasi dengan beberapa partai. Ia sudah mendaftar ke PDI-P, Golkar, Nasdem, Gerindra, dan Demokrat. Ia juga menyatakan sudah menjalin komunikasi dengan bakal calon wakil wali kota yang mendampinginya, tetapi ia enggan menyebut namanya.

Ikhwan Ritonga juga mengingatkan agar tidak ada calon tunggal di Kota Medan. ”Kita tidak menginginkan hal seperti itu. Namanya demokrasi, harus ada beberapa calon,” katanya.

Baca juga : Korupsi dan Ancaman Apatisme Warga Medan

Ikhwan menyebutkan, ada banyak calon yang mendaftar ke setiap partai di Kota Medan. Hal itu menandakan antusiasme masyarakat untuk menghadirkan banyak alternatif calon untuk membangun Medan. Melihat antusiasme tersebut, menurut dia, partai kemungkinan besar akan menawarkan calon yang lebih banyak dalam Pilkada Kota Medan.

Namanya demokrasi, harus ada beberapa calon.

Selain ke Golkar, kata Ikhwan, dirinya juga sudah mendaftar ke Gerindra, PDI-P, Demokrat, dan Nasdem. ”Membangun Kota Medan ini tidak bisa sendiri walaupun Gerindra bisa mencalonkan sendiri. Kota ini luas dan multikultural yang banyak suku dan agama,” ujarnya.

Kompas

Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Ikhwan Ritonga, seusai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon wali kota Medan, di kantor DPD Partai Golkar Sumut, Medan, Senin (20/1/2020).

Sementara itu, Bobby irit bicara saat ditanya setelah selesai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. ”Panjang, balik lagi nanti kita ke dalam,” kata Bobby sambil menunjuk ruang uji kelayakan ketika ditanya tentang penjabaran visi dan misinya sebagai bakal calon wali kota Medan.

Bobby yang dikawal beberapa anggota Pasukan Pengamanan Presiden enggan menjawab pertanyaan wartawan dan langsung masuk ke mobil yang diparkir di lobi kantor partai. Selain ke Golkar, Bobby, antara lain, sudah mendaftar ke PDI-P dan Gerindra. Ia juga mengambil formulir dan berkomunikasi dengan partai lain.

Tidak seperti bakal calon yang lain, Bobby diantarkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Medan Saf Lubis ke mobilnya. Bobby diberikan parkir khusus di lobi dan langsung masuk ke ruangan tanpa menunggu seperti calon lain.

Baca juga : Pilkada Medan Diluncurkan, Peningkatan Partisipasi Pemilih Jadi Tantangan Terbesar

Sekretaris Tim Pilkada Partai Golkar Sumut Sangkot Sirait mengatakan, mereka tidak memberikan keistimewaan bagi Bobby. ”Dia sudah lama datang, tetapi menunggu di mobil. Kalau soal parkir, itu urusan tukang parkir,” ujarnya.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Bakal calon wali kota Medan, Bobby Afif Nasution (kanan), yang juga menantu Presiden Joko Widodo, diantarkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Medan Saf Lubis (kiri) ke mobilnya seusai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon wali kota Medan, di DPD Partai Golkar, Medan, Senin (20/1/2020).

Saat ditanya tentang munculnya Bobby sebagai bakal calon wali kota Medan, Akhyar enggan berkomentar. ”Saya tidak memikirkan orang lain. Fokus pada diri sendiri,” katanya.

Adapun Ikhwan optimistis akan diusung oleh partainya. Ia tidak mempersoalkan pertemuan Bobby dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. ”Itu silaturahmi, sah-sah saja. Kalau ada calon lain yang ingin ketemu dengan Pak Prabowo, silakan saja. Tinggal cari jalan menuju ke sana,” tuturnya.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, total ada 10 partai yang menduduki kursi di DPRD Kota Medan. Dari seluruh partai yang masuk, hanya PDI-P dan Gerindra yang bisa mengusung pasangan calon tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.  Kedua partai ini sama-sama mendapatkan 10 kursi di DPRD Kota Medan.

Adapun partai yang lain adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 7 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 6 kursi, serta Partai Golkar, Demokrat, dan NasDem sama-sama memperoleh 4 kursi. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Hanura mendapat 2 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi.

Komisioner KPU Medan Divisi Program, Data, dan Informasi, Nana Miranti, mengatakan, melihat komposisi perolehan suara yang ada, partai dan koalisi partai di Medan secara keseluruhan bisa mengusung lima pasangan calon. Namun, KPU Kota Medan menyiapkan Pilkada Medan diikuti delapan pasangan calon sesuai rencana anggaran belanja.

Empat pasangan calon diusung partai politik dan empat pasangan calon dari jalur perseorangan. ”Kami sudah menyediakan jalur pendaftaran, baik ranah perseorangan maupun parpol,” kata Nana.

ANTARA/SEPTIANDA PERDANA

Pekerja menyiapkan kotak surat suara pilkada untuk didistribusikan di gudang logistik KPU Medan, Jumat (22/6/2018).

Nana mengatakan, sejauh ini sudah ada 5-10 orang yang menanyakan syarat-syarat maju pilkada dari jalur perseorangan di Pilkada Medan. ”Namun belum ada yang intensif menjalin komunikasi,” ujarnya.

Saat ini, tahapan pilkada yang sedang dijalankan KPU Medan adalah perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan yang berlangsung pada 18-24 Januari. Adapun penyerahan syarat dukungan calon perseorangan dijadwalkan pada 19-23 Februari. Sementara pendaftaran pasangan calon, baik perseorangan maupun diusung partai, dilakukan pada Juni 2020.

Pilkada Medan kali ini menjadi harapan baru untuk mendapatkan pasangan calon yang sesuai harapan warga setelah tiga wali kota Medan tersandung kasus korupsi.

Ahli hukum tata negara Universitas Sumatera Utara, Mirza Nasution, dalam sebuah kesempatan mengatakan, regulasi pilkada memberikan kesempatan warga untuk memilih. Namun, jika kandidat yang ditawarkan tidak memenuhi aspirasi rakyat, tentu dibutuhkan pendekatan khusus agar warga kembali percaya kepada pemerintah. Posisi partai politik strategis untuk menentukan kandidat yang diusulkan yang akan dipilih rakyat.

Tentu warga akan memilih sesuai dengan suara hati, bukan berdasarkan politik dagang sapi.