Mahfud Ingin Solusi Jangka Panjang Terkait Penculikan WNI
›
Mahfud Ingin Solusi Jangka...
Iklan
Mahfud Ingin Solusi Jangka Panjang Terkait Penculikan WNI
Pemerintah menginginkan solusi jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan warga negara Indonesia yang diculik kelompok Abu Sayyaf.
Oleh
I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menginginkan solusi jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan warga negara Indonesia yang diculik kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah akan mempertimbangkan opsi untuk mengadakan patroli bersama sebagai antisipasi agar kejadian serupa tak terulang.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Selasa (21/1/2020), mengatakan, pemerintah masih membicarakan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelamatkan lima nelayan warga negara Indonesia (WNI) yang diculik kelompok Abu Sayyaf.
Namun, Mahfud ingin menempuh solusi jangka panjang. Ia belum bisa menjelaskan secara detail solusi jangka panjang yang dimaksud. Kasus penculikan WNI oleh perompak di laut sudah terjadi berkali-kali.
”Nanti kalau ada lagi terus capek kita. Kami sedang membicarakan itu dalam waktu dekat. Namun, tentu pengintaian terus dilakukan sebagai kegiatan rutin aparat kita,” kata Mahfud di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta.
Insiden penculikan lima nelayan WNI itu diketahui setelah kapal ikan milik Malaysia dilaporkan hilang di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia, Jumat (16/1/2020) pukul 20.00 waktu setempat. Di dalam kapal itu ada lima nelayan WNI.
Menurut Mahfud, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Filipina dan Malaysia. Pemerintah membuka peluang untuk melaksanakan operasi, patroli, hingga penyergapan bersama dengan aparat Malaysia dan Filipina. ”Nanti, masih mau dibicarakan,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah melalui siaran pers menyesalkan berulangnya kasus penculikan awak kapal WNI di kapal ikan Malaysia di perairan Sabah. Untuk mencegah kejadian itu terulang, pemerintah melalui perwakilan RI di Kota Kinabalu dan Tawau mengimbau awak kapal WNI tidak melaut karena situasi di perairan Sabah belum aman.