Mimpi menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata superpremium mensyaratkan pembenahan infrastruktur dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia setempat.
Oleh
Nina Susilo
·4 menit baca
MANGGARAI BARAT, KOMPAS -- Labuan Bajo terus dibenahi untuk menjadi destinasi wisata superpremium. Bahkan, pemerintah menargetkan Labuan Bajo pada 2023 menjadi tempat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 dan ASEAN.
Kendati memiliki alam yang indah dan keberadaan komodo sebagai daya tarik, pembenahan secara menyeluruh dan secepatnya masih harus dilakukan di Labuan Bajo. Sampah plastik, misalnya, masih banyak dijumpai di pantai dan laut. ”Saya mendapat keluhan (soal sampah) dari yang datang dan diving ke sini. Meskipun belum banyak, harus segera dibersihkan,” kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas pengembangan wisata Labuan Bajo, di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (20/1/2020).
Rapat dihadiri antara lain Menpar Wishnutama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesneg Pratikno, Gubernur NTT Victor Laiskodat, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Kepala Basarnas Marsekal Madya Bagus Puruhito. Presiden meminta Kementerian LHK menangani sampah di karang dan laut.
Saya mendapat keluhan (soal sampah) dari yang datang dan diving ke sini.
Adapun Kementerian PUPR diminta menyiapkan insinerator dan sistem pengelolaan sampah di darat serta membangun infrastruktur air bersih. Presiden juga menekankan penataan kawasan. Penataan yang baik membuat wisatawan nyaman dan menjadikan lokasi ini superpremium. ”Oleh sebab itu, perlu sekali melakukan integrasi, baik kerapian, kebersihan, kenyamanan, maupun keamanan bagi wisatawan,” kata Presiden.
Sejauh ini, wilayah wisata di Labuan Bajo dibagi lima zona, yakni Bukit Pramuka, Kampung Air, pelabuhan peti kemas dan dermaga penumpang, kawasan Marina, dan Kampung Ujung. Kapal-kapal wisata mulai banyak yang singgah di sini. Presiden berharap, kedatangan wisatawan yang menggunakan kapal itu juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga. ”Jangan sampai hanya masuk, buang sampah saja, tetapi masyarakat tidak menikmati masuknya kapal-kapal besar ini,” kata Presiden.
Infrastruktur pendukung
Terkait target pemerintah menjadikan Labuan Bajo sebagai lokasi penyelenggaraan KTT G-20 dan ASEAN pada 2023, sejumlah infrastruktur pendukung terus dibangun. Fasilitas hotel ditambah dan bandara dibenahi. Pemerintah tengah menyiapkan perluasan landas pacu dan terminal bandara.
Budi Karya mengatakan, pembangunan landas pacu dan perluasan terminal bandara segera dilakukan setelah pembebasan lahan selesai. Landas pacu yang baru disiapkan sepanjang 2.750 meter sehingga pesawat berbadan besar seperti Airbus A300 bisa mendarat. Pelabuhan multiguna Wae Kelambu juga tengah dibangun. Pelabuhan dirancang memiliki terminal peti kemas berkapasitas 10.000 TEUs dan pelabuhan kargo curah cair. Pelabuhan yang ada saat ini hanya berkapasitas 4.000 TEUs.
Kemarin, Presiden meninjau lokasi Pelabuhan Wae Kelambu serta pembangunan creative hub di Puncak Waringin. Presiden yang didampingi Nyonya Iriana juga meresmikan Kawasan Terpadu Marina Labuan Bajo. Di kawasan ini terdapat hotel setara bintang empat yang dibangun PT ASDP bersama PT Pembangunan Perumahan. Di kawasan ini disiapkan area komersial serta masih akan dibangun dermaga kapal pesiar dan terminal penyeberangan.
Adapun di Puncak Waringin, pemerintah membangun creative hub untuk menggarap produk-produk lokal, baik dari sisi kemasan, desain, maupun sisi harga. Presiden berharap, usaha mikro dan kecil tenun, kopi, kerajinan, dan makanan khas bisa tumbuh. Kesenian dan budaya lokal juga bisa hidup dan menghidupkan Labuan Bajo.
Sumber daya manusia
Masalah kemampuan sumber daya manusia di NTT juga menjadi perhatian Presiden. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga agar sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata. Dengan demikian, baik masyarakat setempat maupun usaha mikro dan kecil dapat menikmati dan disertakan dalam pembangunan pariwisata.
Tidak hanya itu, Presiden juga meminta Gubernur NTT dan bupati untuk membantu penyelesaian sengketa lahan. Sebab, masalah sengketa lahan berpotensi menghambat investasi. ”Selaraskan hukum adat yang ada dan hukum positif,” kata Presiden kepada kepala daerah. Masalah keamanan para wisatawan juga menjadi perhatian Presiden, terutama kesiapan personel BNPB dan Basarnas.
Menyikapi hal itu, Doni Monardo mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan peningkatan kapasitas kelembagaan, personel, dan manajemen BPBD. Untuk mengantisipasi potensi bencana, setidaknya BPBD di Labuan Bajo harus memiliki ahli di bidang tsunami, geologi, vulkanologi, dan hidrologi. Seluruh pembenahan di Labuan Bajo ditargetkan rampung akhir 2020, dilanjut kan dengan promosi wisata.